Dinas Kesehatan Provinsi sulawesi Barat  Ikut Serta Kegiatan Pusdatin Rapat Koordinasi Teknis Data dan Informatika Kesehatan bertema SATUSEHAT Menuju satu data Bidang Kesehatan di Hotel Novotel Surabaya pada tanggal 23 s.d 26 Tahun 2022.

Transformasi digital mengacu pada proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk secara drastis mengubah cara bisnis beroperasi dan melayani pelanggan. Ungkapan ini telah menjadi hal yang umum di era digitalisasi. Itu karena setiap organisasi – terlepas dari ukuran atau industrinya – semakin bergantung pada data dan teknologi untuk beroperasi lebih efisien dan memberikan nilai kepada pelanggan.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan percepatan Transformasi digital untuk Fasilitas – Fasilitas Kesehatan yang ada di indonesia, Sehingga Percepatan Transformasi Digital dapat dilaksanakan di daerah.

“Satu Sehat bukan Aplikasi tetapi Platfrom layanan kesehatan Indonesia atau Indonesia Health Services (IHS) yang menyediakan integrasi data, mulai dari rekam medis hingga resume medis dari berbagai platform kesehatan menjadi satu kesatuan yang seragam dalam format dan protokol pertukarannya “ujar bpk Setiaji (Staf ahli Kementerian Kesehatan Bidang Teknologi Informasi ).

Nantinya platform ini akan menjadi penghubung antar platform aplikasi yang beragam pada berbagai pelaku industri kesehatan. Untuk itu, semua aplikasi maupun fasilitas pelayanan kesehatan seperti RS vertikal, RS pemerintah, RS swasta, Puskesmas, Posyandu, laboratorium, klinik hingga apotek harus mengikuti standar yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan di platform SATUSEHAT.

Kementerian Kesehatan RI melalui Ditjen Mutu Pelayanan Kesehatan melaksanakan Bimbingan teknis Pengisian Indikator Nasional Mutu (INM)  dan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 15 November 2022.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, drg. Asran Masdy, SKG, MAP dalam sambutannya menekankan bahwa pelaksanaan akreditasi merupakan salah satu upaya dalam menjamin peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Melalui pelaksanaan standar akreditasi puskesmas, diharapkan memberikan manfaat tidak hanya bagi kepuasan pasien karena pelayanan yang diberikan sesuai standar sehingga aman, tetapi juga bagi kepuasan dan keamanan petugas kesehatan, karena pelayananan yang diberikan sesuai aspek legal dan pedoman tindakan medis. Adapun Provinsi Sulawesi Barat memiliki 98 Puskesmas dan 85 (86,73%) diantaranya telah terakreditasi dengan 3 kriteria 18 dasar, 54 Madya dan 13 terakreditasi utama.

Tim Kementerian kesehatan yang hadir dalam kegiatan adalah Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian kesehatan, dr. Kalsum Komaryani, MPPM dalam paparannya menyampaikan bahwa arah kebijakan RPJMN 2020 – 2024 adalah Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi salah satunya dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelayanan kesehatan primer.

Strategi Penguatan pelayanan kesehatan primer dilakukan melalui 3 penguatan yaitu peningkatan akses, peningkatan mutu dan regionalisasi rujukan. Terdapat 7 dimensi mutu pelayanan kesehatan yakni aman, adil, berorientasi pasien, tepat waktu, efektif dan efisien.

“Dengan mutu pelayanan kesehatan, maka tingkat pelayanan akan meningkatkan outcome yang diharapkan sesuai standar pelayanan, perkembangan ilmu, hak pasien dan keterlibatan pasien dan masyarakat” ujar dr. Kalsum kepada perwakilan Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang hadir.

Dalam mendorong transformasi Akreditasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maka kementerian kesehatan mendorong Transformasi Akreditasi melalui kebijakan:

1. Mendorong penetapan RPMK akreditasi puskesmas, klinik, labkes & UTD
2. Standar akreditasi ditetapkan oleh Kementerian kesehatan
3. Standar biaya survey ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
4. Juknis survei akreditasi ditetapkan oleh kemenkes
5. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan survei akreditasi
6. Kurikulum & modul pelatihan bagi calon surveior akreditasi ditetapkan oleh kemenkes
7. penyelenggaraan survei oleh kemenkes bersama lembaga

Oleh : Muh Saleh – Pengevaluasi Program dan Kinerja Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendukung transformasi layanan kesehatan primer yang digelar Oleh Kementrian Kesehatan RI.

“Dinkes Sulbar menghadiri rapat koordinasi teknis transformasi layanan kesehatan primer yang digelar Kementrian Kesehatan di Aston Nirwana Residence Bogor, Jawa Barat 31 Oktober sampai dengan 3 November 2022

Ia mengatakan, hal tersebut sebagai bentuk dukungan Dinkes Sulbar untuk dilaksanakannya program transformasi layanan kesehatan primer di Sulbar.

Menurut dia, rapat koordinasi tersebut mengambil tema Kolaborasi Pusat dan Daerah Dalam Transformasi Layanan Primer.

Kegiatan Rapat koordinasi teknis diikuti oleh perwakilan peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Poltekkes se-Indonesia.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa intervensi layanan primer menjadi penting, karena dengan program tersebut maka pembiayaan dalam intervensi kesehayan tersebut tergolong murah.

Sebab lanjutnya, pelaksanaan program kesehatan itu, lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif serta kualitas hidup masyarakat agar menjadi lebih baik.

Dalam Koordinasi Teknis Kesehatan Masyarakat tesebut disimpulkan bahwa untuk mencapai layanan primer yang maksimal, maka ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Posyandu, Puskesmas dan Labkesmas mesti direvitalisasi (distandarisasi).

“Posyandu yang sebelumnya hanya mengurusi ibu dan bayi, kedepannya diharapkan dapat melayani seluruh siklus hidup termasuk remaja dan lansia, hal penting lainnya perlu diperhatikan adalah skrining penyakit ditingkatkan, begitupun halnya dengan imunisasi,” kata Mentri

Menkes Budi juga berharap agar kualitas poltekkes ditingkatkan sehingga dapat bersaing dengan lembaga pendidikan kesehatan lainnya baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

“Perbanyak penelitian mengenai isu-isu strategis kesehatan sehingga dapat membantu intervensi permasalahan kesehatan yang ada,” pintanya.

by. Muh. Saleh, SKM

Pengelola Data Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Dinas Kesehatan Provinsi sulawesi Barat Bidang Sekretariat Seksi Perencanaan dan keuangan Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Kesehatan pada tanggal 27 s.d 29 Oktober 2022 di Hotel D,Maleo Mamuju.

Tujuan Rakontek Perencanaan ini dilaksanakan Mengkoordinasikan, mengsingkronisasikan dan mensinergikan program-program kesehatan di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat di Sulawesi Barat, Menggali informasi dan masukan dari kabupaten serta mengindentifikasi masalah dan hambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan dan Merumuskan Rencana Aksi Program/Kegiatan Tahun 2023 yang fokus pada peningkatan kinerja dan pencapaian indikator-indikator prioritas program Kesehatan.

Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan sinergisme program-program kesehatan di Tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi serta Pusat dalam mencapai sasaran Pembangunan Kesehatan, maka di laksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Kesehatan. Yang di buka Langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi sulawesi Barat Bapak Dr. Muhammad Idris, M.Si.

Edit by : Muh. Yusran, SKM

Pengelola Data Dan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat