Penjaringan Penderita TBC di Desa Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019

By

-

September 1, 2019

Pelaksana kegiatan ini adalah Seksi Pengendalian Penyakit Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada tanggal 26 – 30 Agustus 2019 di desa katumbbangan kabupaten polewali mandar

Peserta yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi 2 orang, Dinas Kesehatan Kabupaten, Kader dan PMO 10 orang , Peserta yang melakukan Ketok Pintu TBC 3 Orang / 1 Desa

Provinsi Sulawesi Barat yang menurut data dari Kementerian Pembangunan Daerah Terpencil masih merupakan provinsi tertinggal adalah provinsi ke 33 dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 1,3 Juta, keadaan geografis serta kondisi pencapaian derajat hidup masyarakat masih rendah termasuk dalam hal pencapaian kesejahtraan kesehatan, hal ini dianggap penyebab ketertinggalan tersebut. Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan, minimnya sarana pelayanan kesehatan serta masih rendahnya kemampuan tenaga pengelola kesehatan dalam hal penyakit tertentu termasuk penyakit Tuberkulosis adalah pekerjaan rumah .

Tujuan dari kegiatan ini adalah Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis, Untuk menyebarluaskan informasi tentang penyakit TBC kepada masyarakat, Untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan TBC, Untuk meningkatkan angka penemuan penderita TBC menuju eliminasi TBC tahun 2030

Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pengendalian TBC. Selain itu, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan juga sebagai upaya untuk menapis penderita TBC serta penyebarluasan informasi TBC kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terkait dengan pencegahan penularan TBC yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga.

Edited BY Muh.Yusran,SKM

Pertemuan Advokasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Mamasa Tahun 2019

By

admindinkes

-

August 30, 2019

0

Mamasa 27 agustus 2019, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Melaksanakan Kegiatan Pertemuan Advokasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Universal Healt Universal Coverage (UHC) di Hotel Matana 2 di Kabupaten Mamasa.

Kebijakan pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan 3 tahun. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan JKN di FKTP dan FKTL Tingkat Provinsi Sulawesi Barat serta penyebarluasan informasi melalui sosialisasi dan Advokasi oleh pemangku kepentingan kepada masyarakat secara merata dan berkesinambungan perlu terus dilakukan, sebagai upaya percepatan pencapaian Universal Health Coverage Tahun 2019.

Narasumber pada kegiatan tersebut Plt. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulbar dr. Hj. Indahwati Nursyamsi, M. Kes, Kepala Dinas Kesehatan Mamasa, dr. Hajai S tanga, M. Kes, Kepala Cabang Polewali Mandar drg. Harie Wibhawa, AAK. Pesertanya adalah Bapedda, Kepala Desa , Puskesmas dan tokoh masayarakat Lokus Desa marasa

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Hj. Indahwati Nursyamsi, M. Kes Menyampaikan dalam sambutanya bahwa Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1.546.490 Jiwa dan yang memiliki jaminan kesehatan 1.179.112 Jiwa atau sebesar 76,24% . Dari penduduk yang memiliki jaminan kesehatan ini, terdapat sebanyak 361.678 jiwa yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten melalui sharing anggaran sebesar 30% ;70%.

Penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan sebanyak 367.378 jiwa atau sebesar 23,76%. Menindaklanjuti kondisi ini Pemerintah Sulawesi Barat telah melakukan upaya koordinasi dan advokasi dengan pemerintah Kabupaten untuk menentukan kebijakan-kebijakan sehingga Pemerintah Daerah secara bertahap nantinya dapat memberikan Jaminan Kesehatan kepada seluruh penduduk dan akan mencapai kepesertaan semesta (Universal Coverage).

Edited By. Muh. Yusran, SKM

Berantas Jentik Nyamuk Sebelum Terbang

By

admindinkes

-

August 20, 2019

0

Berada di lintasan garis khatulistiwa, Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Barat pada khususnya tak lepas dari dampak penyakit tropis. Sejumlah penyakit tropis yang diakibatkan oleh nyamuk seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), Malaria, Chikungunya, Zika, Filariasis (Kaki Gajah), Demam Kuning, Japanese Encephalitis (Radang Otak) terus menjadi ancaman bagi masyarakat, Kondisi Iklim Tropis mendorong perkembangbiakan serta pematangan siklus populasi Nyamuk menjadi lebih cepat. Hal ini menyebabkan ledakan populasi nyamuk membuat telur-telur nyamuk dapat menetas dengan baik dan tepat waktu, Walaupun jumlah airnya sedikit, nyamuk dapat menetaskan telurnya sampai menjadi Nyamuk.

Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk menjadi masalah kesehatan masyarakat dan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi. Kerugian sosial yang terjadi antara lain karena menimbulkan kepanikan dalam keluarga, kematian anggota keluarga dan berkurangnya usia harapan hidup masyarakat. Dampak ekonomi langsung adalah biaya pengobatan, sedangkan dampak tidak langsung adalah kehilangan waktu kerja dan biaya lain yang dikeluarkan selain pengobatan seperti transportasi dan akomodasi selama perawatan di rumah sakit. Salah satu penyakit yang mewabah saat ini adalah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit demam akut, dapat menyebabkan kematian yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Sampai saat ini tidak ada obat khusus untuk Demam Berdarah, yang ada adalah pereda gejala untuk demam, sakit kepala, nyeri otot dan dehidrasi. Penyakit demam berdarah yang parah dan tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan kematian akibat adanya kebocoran plasma, gangguan pernafasan, perdarahan dan kerusakan organ. Oleh karena itu pencegahan penularan virus demam berdarah dengan mengurangi populasi nyamuk dan fokus pada tempat perkembangbiakannya saat ini menjadi hal yang sangat penting.

Masyarakat pada umumnya sudah sering mendengar PSN atau Singkatan dari Pemberantasan Sarang Nyamuk dan 3M plus, namun hal ini belum menjadi perhatian sehingga tidak dilakukan secara rutin di rumah, tempat-tempat umum, sekolah dan di lingkungan sekitar pemukiman. Nyamuk Dewasa sebelum terbang ke Lingkungan terlebih dahulu hidup di air, bertelur kemudian menjadi jentik dan pupa, satu ekor induk nyamuk bertelur 100-300 butir telur dan dapat bertahan dalam kondisi kering sampai 3 Bulan, Induk Nyamuk yang membawa virus dapat diturunkan ke telurnya, oleh karena itu sebelum Menjadi Nyamuk yang bisa Terbang, waktu yang paling tepat kita berantas yaitu pada saat bersarang di Air.

Pra Pertemuan Rakontek Perencanaan APBN dan DAK Tahun 2020

By

admindinkes

-

August 20, 2019

0

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Melakukan Kegiatan Pra Pertemuan Rakontek Perencanaan APBN dan DAK Tahun 2020 Pada Tanggal 14 s.d 16 Agustus 2019 di Hotel d’Maleo Mamuju

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Hal ini guna meningkat derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan pendekatan promotif, perventif, kuratif dan rehabilitative secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Oleh karena itu Pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiyaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, Khusus untuk daerah – daerah terpencil

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Hj. Indahwati Nursyamsi, M. Kes menyampaikan dalam sambutanya tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunya program proritas pembangunan bidang kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 yang akan diajukan pada Rakontek perencanaan di tingkat pusat. Tersosialisasinya kebijakan proses perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan serta tercapainya standar pelayanan minimal di bidang kesehatan

Narasumber pada kegiatan tersebut Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Indahwati Nursyamsi, M.Kes dan Hamzah SKM. Peserta Provinsi sebanyak 15 orang terdiri dari pengelola Data Program Rujukan, dasar dan Farmasi dan peserta Kabupaten sebanyak 12 orang terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Rumah Sakit.

Edit By Muh.Yusran, SKM

Optimalisasi Pembinaan Kantin Sekolah Dari Bahan Tambahan Pangan Yang Berbahaya

By

admindinkes

-

July 25, 2019

0

Keamanan pangan merupakan hal yang harus selalu diperhatikan dan diawasi penanganannya, baik itu di rumah tangga, dipasar maupun di sekolah-sekolah. Hal ini disebabkan karena keamanan pangan memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan siswa siswi di sekolah pada khususnya. Sekarang ini banyak kasus yang terjadi disekitar kita yang berasal dari kurangnya kepedulian dan pengetahuan mengenai pentingnya makanan yang aman.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Seksi Kefarmasian dan Alkes, bersama beberapa staf teknis seksi kefarmasian, mengadakan kegiatan pembinaan jejaring keamanan pangan dari bahan tambahan pangan yang berbahaya di beberapa sekolah di wilayah Kabupaten Mamuju.

Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan dan menyegarkan kembali pengetahuan tentang Bahan tambahan makanan yang aman terhadap jajanan sehat anak sekolah. Serta untuk mengetahui poin kritis yang harus dilakukan dalam melakukan pembinaan kantin sekolah sehingga bisa memberikan solusi bila ada permasalahan di kantinnya masing-masing.

Diharapkan setelah pembinaan ini kedepannya kantin sekolah akan lebih baik, menjadi sehat, makanannya juga aman dan hygienis untuk dikonsumsi oleh siswa siswi di sekolah. Juga diharapkan tidak ada lagi makanan di sekolah yang menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya, sehingga yang mengkonsumsi makanan itu menjadi sehat. Sehingga dengan itu tentu akan mendukung kelancaran proses belajar mengajar untuk lebih baik

“Sosialisasi Klinik Cakep”

By

admindinkes

-

July 24, 2019

0

Melihat judul rubrik ini, dapat dipastikan kita semua bertanya apa itu Kilinik CAKEP, CAKEP adalah akronim dari Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Inovasi sederhana ini lahir dari seorang Kasubag Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, yang terinspirasi dari masih adanya kekeliruan/kesalahan-kesalahan yang dan banyaknya kasus yang menyeret pegawai (ASN) dalam perkara hukum.

Hal lain yang menjadi latar belakang lahirnya inovasi “Klinik CAKEP ini adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas pelaporan dan Perencanaan yang mantap untuk capaian program di sector kesehatan, mencapai target indicator sebagaimana yang telah ditetapkan.

dr. Hj. Indahwati Nursyamsi, M.Kes turut hadir dalam sosialisasi ini dan memberikan apresiasi terhadap Klinik CAKEP ini, beliau tentu mengharapkan Klinik ini dapat langgeng dan sustainable, berkembang menjawab semua permasalahan seputar “Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan”

dr. Indah sapaan akrab plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini, menyampaikan dalam sambutannya bahwa Klinik ini juga kedepannya bisa bermanfaat oleh OPD selain Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan Sosialisasi Klinik CAKEP yang berdurasi sekitar satu jam, yang dihadiri oleh pemegang dan penanggungjawab program lingkup Dinas Kesehatan sangat antusias dan merespon positif hadirnya Klinik ini, yang merupakan Wadah Konsultasi terkait Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang dapat diakses baik secara off dan online (web, WhatsApp)Ò Konsultasi langsung.

by Emilda Yulinda

Pertemuan Kordinasi Program Marasa Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

By

admindinkes

-

July 5, 2019

0

Dinas Kesehatan di bidang Sekretariat seksi Perencanaan dan keuangan melaksanakan kegiatan pertemuan kordinasi program maras bidang kesehatan pada tanggal 5 juli 2019 di hotel D’Maleo Mamuju, kegiatan tersebut dihadiri oleh narasumber dari Pusat dari Kementrian Kesehatan RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat, Kepala BPMD Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bidang/ Seksi lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi

Peserta yang diundang dalam kegaiatan tersebut adalah Kepala Dinas Kesehatan dan kasubag program mamuju, Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat desa kab.mamuju, Kepala pmberdayaan masyarakat desa kab.majene, Kepala puskesmas tappalang, Kepala puskesmas bambu, Kepala puskemas salissingan, Kepala puskesmas topore, kepala puskesmas tarailu, Kepala puskesmas dungkait, Kepala puskesmas tommo, kepala puskesmas, bonehau, kepala pusksesmas ranga-ranga, Kepala puskesmas botteng, Kepala desa karampuang, kepala desa bala-balakang, kepala desa batu ampa, kepala desa losso, Kepala desa lebani, Kepala desa kalepu, Kepala desa tamalea, Kepala desa kalepu, Kepala desa tamalea, Kepala desa rante doda, Kepala desa pammulukang, kepala desa botteng utara.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”untuk mendukung “Indoseia Sehat”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” Selaras dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, merumuskan Visi Sulawesi Barat Maju & Malaqbi.

Plt.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr.Hj.Indahwati Nursyamsi, M.Kes menyampaikan dalam sambutanya Tujuan Program MARASA untuk Pengembangan desa yang mandiri, cerdas dan sehat berbasis kawasan pedesaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat pedesaan agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 22 terdapat empat penugasan dari pemerintah daerah Provinsi/ Pemerintah daerah Kabupaten Kota yakni penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berlakunya Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun tentang PROGRAM DESA MARASA merupakan salah satu bentuk dukungan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Edit By. Muh.Yusran,SKM

Pertemuan Penyusunan Perencanaan Kesehatan Berbasis SPM Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019

By

admindinkes

-

June 20, 2019

0

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Penyusunan Perencanaan Berbasis Spm Bidang Kesehatan yang dilaksanakan di Hotel Marannu Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, pada tanggal 17 – 19 Juni 2019.Dengan dihadiri oleh narasumber dari Bangda Kemendagri, Roren Kementarian Kesehatan , Widyaswara BPSDM Prov. Sulbar, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulbar dan Kepala Bappeda Prov. Sulbar.

Pelaksana kegiatan adalah pegawai Bidang Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah peserta sebanyak 44 orang yang terdiri dari 4 orang Panitia dinas kesehatan provinsi, 24 orang Dinas Kesehatan Kabupaten se prov.sulbar, 16 orang pengelola program dinas kesehatan provinsi sulawesi barat,. Narasumber berasal dari kementrian Kesehatan, Bapedda Provinsi Sulawesi Barat, lingkungan dinas kesehatan provinsi, lintas terkait.

Penyelenggaraan standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan mengacu pada peraturan menteri kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019. Peraturan ini menjadi salah satu acuan bagi dinas kesehatan Provinsi maupun kabupaten melaksanakan program-program kesehatan untuk memenuhi standar minimal pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

Maksud dari kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat memberikan sosialisasi dan informasi terkait dengan Penyusunan Perencanaan Berbasis SPM Bidang kesehatan baik di lingkungan dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten.

Dalam penyampaian ibu Mutiyarsih ada 3 hal yang perlu di perhatikan dalam melakukan Penyususnan standar pelayanan pelayanan minimal yaitu (1)implementasi dan penganggaran spm bidang kesehatan (2) pembiayaan Bidang kesehatan (3) Prioritas pembiayaan kesehatan di daerah.

Dalam sambutan Plt Kepala Dinas Kesehatan Prov.Sulbar dr.Indahwati Nursyamsi,M.Kes menyampaikan Ruang Lingkup kegiatan ini berupa Kebijakan Pembangunan Kesehatan Berbasis SPM; Kebijakan implementasi Permendagri 100 th 2018 dalam penganggaran spm di daerah Pengamanan Informasi Situs Web Pemerintah; Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 86; Integrasi SPM ke Dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Konsep Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan; Implementasi & Penganggaran SPM KESEHATAN (fokus pada isu prioritas); Konsep Perhitungan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan; dan Simulasi Perhitungan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan. Lanjut dr.Indah

“diharapkan kepada peserta untuk aktif pada pertemuan ini dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas perencana maupun program dalam penyusunan perencanaan berbasis SPM dalam mencapai target SPM Provinsi maupun kabupaten” Ujar dr.Indah

Edit By Muh.Yusran, SKM

Sosialisasi Standar Akreditasi dan Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan RS

By

admindinkes

-

June 17, 2019

0

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Standar Akreditasi dan Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan RS dengan dihadiri Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr.Hj.Indahwati Nursyamsi,M.Kes, Narasumber Pusat dr.Amy Rahmadanti,MSCPH, Narasumber KARS ( Makassar ) dr.Ramli Isa Kukuh,MARS, dan Dewi Batari,S.S.Kep,Ns.M.Kes dengan peserta RS.Regional Mamuju, RS Mitra Mamuju, RS.Kab.Mamuju, RS.Bayangkara, Rs Pasangkayu, RS Mamuju Tengah, RS.Majene, RS.Polewali Mandar, RS.Mamasa. dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 18 Mei 2019 di Hotel Yaki Mamuju.

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 ( tiga ) tahun sekali oleh lembaga independen yanag ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, berdasarkan pasal 40 undang – undang no 44 tahun 2009 tentang rumah sakit.

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1, Merupakan Standar akreditasi baru yang bersifat nasional dan diberlakukan secara nasional di indonesia. Hal ini merupakan Standar Nasional pertama SNARS (standar nasional akreditasi rumah sakit ) Edisi 1 ini menjelaskan bagaimana proses penyusunan, penambahan, Refrensi dari setiap bab dan juga Glosarium Istilah – istilah penting, termaksud juga kebijakan pelaksanaan akreditasi rumah sakit.

Pelaksana Tugas ( Plt ) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi barat dr.Hj.Indahwati Nursyamsi,M.Kes Menyampaiakan dalam sambutanya bahwa di Sulawesi Barat semua RSUD Pemerintah sudah terakreditasi, RSUD Polewali Mandar yang terakreditasi Paripurna, dan RSUD yang lain terakreditasi Perdana. Untuk RSUD Swasta baru Rumah sakit Mitra Manakarra Mamuju yang terakreditasi, yang lain sedang proses persiapan Akreditasi termaksuk Rumah Sakit Bayangkara.

Edit by Muh.Yusran,SKM

Penilaian Nakes Teladan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

By

admindinkes

-

June 13, 2019

0

Rabu 12 Juni 2019 Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr.Hj.Indahwati Nursyamsi,M.Kes membuka acara penilaian tenaga kesehatan ( Nakes ) Taladan di puskesmas Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.

“Pemilihan Nakes Teladan dilkukan dengan seleksi dan penilaian yang cermat dan sistematis mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota , hingga provinsi” Ujar dr.Indah

Tim penilai diantaranya Kadinkes, Kabid.Kesmas, Kabid.P2, Kabid.Pelayanan,Kefarmasian,&SDK, Kasie Labkes, Perwakilan PKK Prov.Sulbar, Perwaklan PPNI, Perwakilan IBI.

Calon Nakes Teladan yang sudah persetasi makalah yaitu ada 8 orang, polman 2 orang 1 Tenaga perwat dan 1 tenaga farmasi, Mamuju Tengah 3 orang 1 Tenaga Bidan 1 Tenaga Dokter 1 Tenaga Kesmas dan Kabupaten Pasangkayu 1 Tenaga Gizi 1 Tenaga Perawat 1 Tenaga Kesmas.

Adapun proses Penilain Nakes Teladan yang menjadi rujukan untuk menjadi nakes teladan yaitu (1) Penilaian Kabupaten, Kab mengirim pemenang Tk.Kab ke Provinsi beserta Nakes, Rekap Nilai & SK pemenang (2) Provinsi merekap nilai calon nakes berdasar berkas yang dikirim Kab (3) Calon nakes yang lolos administrasi, melakukan persentasi makalah di Kantor Dinkes provinsi sulawesi barat tgl 12 Juni 2019 (4) Calon Nakes hadir didampingi perwakilan Dinkes Kabupaten (5) Peserta yang lolos persentasi makalah di provinsi, akan dinilai oleh tim penilai Provinsi secara langsung di tempat kerja.

Edit by Muh.Yusran,SKM