Rapat Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Program Jaminan Kesehatan Nasional

By

-

October 27, 2022

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas ProgramJaminan Kesehatan Nasional

Tujuan Kegiatan ini dilaksanakan Untuk mengkoordinasikan program Jaminan Kesehatan Nasional di Sulawesi Barat, Mendapat informasi dan masukan dari Lintas Sektor dan Program baik dari kabupaten maupun provinsi, Sebagai monitoring dan evaluasi pelaksanaan program JKN di Provinsi Sulawesi Barat dan dengan harapan, dan Tercapaianya layanan yang optimal di FKTP dan FKTRL

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 3 (tiga) hari yakni dari tanggal 24 s/d. 26 Oktober 2022.

Peserta pada kegiatan adalah Peserta kabupaten sebanyak 24 orang dari Seksi Pelayanan Kesehatan & Pengelola JKN Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah, Dinas Sosial dan Peserta provinsi sebanyak 28 orang dari unsur Organisasi profesi, rumah sakit, tim pertimbangan klinis, seksi yankes dan pengelola JKN dinas kesehatan, dinas sosial dan BPJS Kesehatan sedangkan untuk narasumber Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dan BPJS Kesehatan Sulawesi Barat.

by. Pengelola Data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Dinkes Sulbar sukseskan gerakan Nasional Aksi Bergizi 2022

By

admindinkes

-

October 26, 2022

0

Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mensukseskan program Nasional Aksi Bergizi 2022 yang dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Sulbar.

Kepala bidang kesehatan masyarakat Dinkes Sulbar, dr Indahwati Nursyamsi, M.Kes, di Majene, Rabu, mengatakan, gerakan Nasional Aksi Bergizi 2022 merupakan program kesehatan nasional yang digelar serentak oleh Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) diseluruh wilayah lainnya di Indonesia termasuk di wilayah Sulbar.

Menurut dia, seksi Promosi Kesehatan (Promkes) Dinkes Provinsi Sulbar, mempersiapkan, dan menjadi pelaksana sekaligus memantau pelaksanaan aksi tersebut agar dapat berlangsung sukses di Sulbar

Ia menyampaikan, kegiatan aksi bergizi di Sulbar ini dilaksanakan pada sejumlah sekolah yang tersebar diseluruh wilayah Sulbar dengan melaksanakan sejumlah yang agenda penting bagi peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarkat.

“Dari kegiatan aksi bergizi itu dilaksanakan sejumlah kegiatan yakni edukasi atau pendidikan kesehatan, senam sehat, sarapan sehat dan minum Tablet Tambah Darah (TTD).

Ia juga menyampaikan sebagai rangkaian kegiatan aksi bergizi 2022, Promkes Dinkes Sulbar juga menggelar lomba foto dan video bagi siswa, guru, serta melibatkan petugas Dinkes Kabupaten dan Puskesmas disejumlah daerah di Sulbar dengan mempersiapkan sejumlah hadiah dengan nilai total Rp11 Juta.

Ia menyebutkan, sebanyak 36 sekolah hadir dan berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Aksi Bergizi 2022 yaitu 11 sekolah dari Kabupaten Majene, 4 sekolah dari Mamuju, Pasangkayu 20 sekolah, Mamasa 2 sekolah, 2 sekolah di Mamuju Tengah, dan 2 sekolah dari Kabupaten Polewali Mandar.

“Dalam kegiatan Aksi Bergizi 2022 yang digelar tersebut turut didukung Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) Pengda Sulbar, pengcab Mamuju, Majene, dan Pasangkayu sehingga Gerakan Nasional Aksi Bergizi berlansung sukses,” katanya.

Ia berharap, dengan kegiatan aksi bergizi yang digelar itu dapat meningkatkan literasi warga sekolah tentang pentingnya kesehatan, kemudian dapat meningkatkan komitmen sekolah dalam melaksanakan aksi bergizi secara kontinyu.

Selain itu lanjutnya, dapat membangun komitmen kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan aksi bergizi di lingkungan sekolah.

Kepala bidang kesehatan masyarakat dr. Indahwati Nursyamsi, M.Kes juga berharap Gerakan Aksi Bergizi ini, dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di setiap sekolah, untuk menjadi program kesehatan dalam upaya pencegahan stunting yang menjadi program kesehatan pemerintah di Provinsi Sulbar.

by. Wawan Iskandar TPKIP Promkes Sulbar

Pelatihan Pelayanan Kesehatan Balita untuk Penatalaksanaan Balita Sakit atau masalah Gizi

By

admindinkes

-

October 24, 2022

0

Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi barat melaksanakan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Balita untuk Penatalaksanaan Balita Sakit atau masalah Gizi yang dilaksanakan di Hotel dMaleo Mamuju.

Kegiatan yang dilaksanakan dengan model Blended Learning ini dilaksanakan selama 10 hari dengan pertemuan via daring 6 hari dan luring (tatap muka) selama 4 hari dan mendapatkan pendampingan dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Quality control (QC) pelatihan Swestika Swandari, S,Si,Apt, M.Pharm yan hadir di Mamuju mengatakan bahwa kehadiran QC adalah untuk memastikan pelatihan berjalan sesuai kurikulum serta memverifikadi pelatihan berjalan sesuai dengan rencana pelatihan atau tidak.

Keterbatasan Provinsi Sulawesi Barat karena belum memiliki Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) sehingga terbatasnya sumber daya misalkan SDM yang terlatih TOC dan pengendali pelatihan.

Para peserta pelatihan sebanyak 59 orang yang terbagi dalam 2 angkatan / kelas ini di hadiri oleh Dinas Kesehatan kabupaten dan perwakilan Puskesmas terpilih se Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari :

Puskesmas Anreapi
Puskesmas Aralle
Puskesmas Campaloga
Puskesmas Polocamba
Puskesmas Tammerodo
Puskesmas Baras 1
Puskesmas Salutambun
Puskesmas Saloadak
Puskesmas Tapalang Barat
Puskesmas Bambaira
Puskesmas Tutallu dan
Puskesmas Pamboang

Uta Agustina Tabang Kalua, SGz, M.Kes salah satu fasilitator kegiatan mengharapkan setelah terlatihnya petugas Puskesmas dapat melakukan penanganan gizi buruk yang ditemukan sehingga saat menemukan kasus tidak langsung rujukan tetapi memberikan penanganan sesuai dengan klasifikasi status masalah gizi.

oleh : Muh Saleh – Pengelola Data dan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Penguatan Digitalisasi Layanan Kesehatan Rujukan (Telemedicine)

By

admindinkes

-

October 22, 2022

0

Telemedicine atau konsultasi online didefinisikan oleh American Academy of Family Physicians sebagai praktik penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh. Seorang dokter di satu tempat menggunakan teknologi komunikasi untuk melayani pasien yang berada di tempat lain.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Bidang Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian dan SDMK seksi pelayanan kesehatan Melaksanakan Kegiatan Penguatan Digitalisasi Layanan Kesehatan Rujukan (Telemedicine)

Narasumber kegiatan berasal dari Direktorat Tatakelola Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI , BPJS, Kominfo Sulbar, dari RSP Uhhas dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan Peserta dari Jumlah peserta 65 orang se-Provinsi Sulawesi Barat Dinkes Kab Polman : 10 orang, RSUD Andi Depu : 2 orang, Dinkes Kab Majene: 7 orang, RSUD Kab Majene : 1 Orang, Dinkes Kab Mamuju: 8 orang, Dinkes Kab Mamasa: 7 orang, Dinkes Kab Mateng: 7 orang, Dinkes Kab Pasangkayu: 7 orang dan RSUD Prov Sulbar: 3 orang

Bahwa perkembangan telemedicine di Provinsi Sulawesi Barat pada saat ini. sudah dikembangkan dengan kerja sama BPJS 4 Fasyankes Primer yaitu:

Puskesmas Tutar
Puskesmas Matangga
Puskesmas Binuang, dan
Puskesmas Campalagian

Selain 4 Puskesmas diatas, juga dikembangkan puskesmas lainnya layanan telemedicine termasuk Puskesmas Totoli dan PKM Campalagian yang sudah melakukan telekonsultasi ke RS Andi Depu Polman. Serta puskesmas di beberapa kabupaten juga sudah dikembangkan oleh Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

pelaksanaan Kegiatan ini berlansung selama 3 hari dari tanggal 19 s.d 21 Oktober 2022 di Marannu Golden Hotel Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

By. Pardi S.kep., Ns

Peningkatan Kapasitas Sanitarian

By

admindinkes

-

October 22, 2022

0

Peningkatan Kapasitas Sanitarian 2 — Kepala dinas Kesehatan Provinsi sulawesi Barat Menyampaikan Materi

Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat Gelar Peningkatan Kapasitas Sanitarian dalam pengawasan dan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan sserta penguatan jejaring LP/LS bidang limbah medis dan Kesling Rumah Sakit Program penyehatan lingkungan.

Isu Limbah Medis COVID 19 di Indonesia yaitu Timbulan limbah COVID mempengaruhi peningkatan timbulan limbah medis Fasyankes à 50-60%, Timbulan limbah sisa dan kemasan makanan telah meningkatkan timbulan limbah COVID sebesar 60%, Timbulan limbah APD juga telah meningkatkan limbah COVID mencapai 20%, Timbulan Limbah infeksius sekitar 20%.

Tujuan peningkatan kapasitas tersebut diharapkan petugas puskemas dalam melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan di wilayah kerjanya, dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dalam pemeriksaan kualitas udara, pemeriksaan air dan pemeriksaan makanan

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober 2022 di hotel D’maleo mamuju.

Peran Pemerintah Daerah

Melakukan koordinasi lintas sektor/program seperti Dinkes, DLH, Satgas Penanganan Covid-19, Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Membangun sarana pengumpulan (dropbox atau depo) limbah medis dari warga dan sistem pengangkutan ke pengolah limbah B3.
Menentukan perusahaan pengolah limbah B3 berizin dan atau Fasyankes yang mampu dan bersedia mengolah limbah medis dari hotel/warga
Menyampaikan informasi tata cara mengelola limbah medis kepada warga
Memberikan pembinaan dan pengawasan agar pihak hotel dapat menyelenggarakan pengelolaan limbah medis sesuai dengan peraturan.
Memastikan bahwa seluruh petugas kebersihan khusus menggunakan APD lengkap pada saat menangani limbah medis.
Memastikan limbah medis ditimbang dan dicatat sebelum diangkut ke pengolah limbah B3.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober 2022 di hotel D’maleo mamuju.

Edit : Muh. Yusran, SKM

Pengelola Data Dinas Kesehatan Provinsi sulawesi Barat

Dinas Kesehatan ikut JGD ( Junior Graphic Designer )

By

admindinkes

-

October 21, 2022

0

Desain grafis adalah Salah satu bentuk seni lukis untuk menciptakan ataupun mengatur elemen berupa ilustrasi, foto ataupun garis di atas sebuah media, hal tersebut dibuat untuk menyampaikan sebuah pesan dalam bentuk seni, untuk hasil karya dari seni tersebut dibuat oleh seorang grafik designer, yaitu orang yang memiliki spesialisasi dalam menginterpretasikan pesan melalui bentuk gambar baik itu dalam lukisan ataupun dalam desain digital.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengikuti pelatihan berbasis kompetensi Junior Graphic Design yang digelar Pusdiklat Kementerian Kominfo. Melalui pelatihan tersebut diharapkan Peserta dapat mengaplikasikan Pelatihan di instansi masing – masing.

Kegiatan ini dilaksanakan di dalam kompleks kantor gubernur, adapun peserta pada kegiatan tersebut adalah Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di lingkup Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

“Pelatihan berbasis kompetensi ini khusus Pegawai Pemerintah Provinsi sulawesi Barat sebagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan terkait Desain Grafis.

Seorang grafik desainer merupakan seorang komunikator visual yang dapat menciptakan konsep visual secara manual maupun menggunakan sebuah software komputer dalam membuat visualnya, hasil yang mereka buat nantinya akan dapat menginspirasi dan juga menginformasikan sebuah pesan lewat seni visual baik itu gambar atau pun juga tulisan..

Melalui Pelatihan Peserta Berharap ilmu ini bisa dikembangkan dan bisa mendukung kegiatan di instansi masing-masing dalam penyelesaikan permasalahan – permasalahan terkait Desain Grafis.

Kegiatan ini berjalan selama 5 hari pada tanggal 17 s.d 21 oktober 2022, dengan agenda – agenda kegiatan, hari pertama Pre-test, materi Prnsip – Prinsip Dasar design, Prinsip Dasar Komunikasi. Hari kedua Design Brief, dihari ketiga Penggunaan Perangkat Lunak Design (AI & PS), hari keempat Lanjutan Penggunaan Perangkat Lunak Design (AI & PS) dan hari terakhir Menciptakan Karya Design, Editor Design Online – Canva, Post Test dan selanjutnya Penutupan.

by. Muh. Yusran, SKM

Pertemuan Sosialisasi Jejaring Pengampuan Layanan Prioritas

By

admindinkes

-

October 16, 2022

0

Pertemuan Sosialisasi Jejaring Pengampuan Layanan Prioritas

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Seksi Pelayanan Kesehatan Melaksanakan Kegiatan Pertemuan Sosialisasi Jejaring Pengampuan Layanan Prioritas pada tanggal 13 s. d 15 Oktober 2022 di di Hotel Grand Putra Mamuju

Peserta Kegiatan ini berjumlah 37 orang dari 6 kabupaten yang terdiri dari Dinas Kesehatan Se-Sulbar (Bidang Yankes), RSUD Se-Sulbar, Rumah Sakit Khusus (RSK), Puskesmas, Pengelola Program KIA, TB, PTM sedangkan Narasumber yang akan membawakan materi pada Kegiatan yaitu dr. Marintani Erna Dochri dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, drg. Inda Torisia Hatang, MKM dari RS Kanker, dr. Ananta Cahyo N, Sp.U,M.Ked.Klin dari IAUI, dr. Rudi Putranto, Sp.PD-Kpsi,MPH dari RSCM, dr. Yusran Antonius, SPOG (K) M.Kes dari POGI, dr. M. Ilhamy, SPOG (K) dari RSAB Harapan Kita, dan dr. Youth Safitri, MARS dari PKR Kemenkes

Saat ini Pemerintah memprioritaskan penanggulangan penyakit dengan masalah kesehatan terbesar di dunia, penyebab mortilitas, morbilitas yang tinggi dan beban pembiayaan jaminan kesehatan nasional yang sangat besar, khususnya pada 9 (sembilan) jenis layanan prioritas kesehatan antara lain jantung, kanker, stroke, kesehatan ibu dan anak, diabetes mellitus, uronefrologi, gastrohepatologi, tuberkulosis, penyakit infeksi emerging (PIE).

Untuk itu dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul di rumah sakit rujukan dibutuhkan kolaborasi antar rumah sakit untuk mempercepat pemenuhan terhadap standar. Kolaborasi antar rumah sakit untuk mempercepat pemenuhan standar salah satunya melalui program pengampuan. Pengampuan rumah sakit dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan Faskes (cost effectiveness), meningkatkan kualitas pelayanan Faskes (quality assurance), dan mengurangi kesenjangan akses pelayanan faskes (service accessability) melalui 2 (dua) strategi utama yaitu meningkatakan kompetensi klinis staf RS Diampu dalam program prioritas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi manajerial dan kepemimpinan para manajer RS Diampu.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan pusat layanan kekhusuan nasional, antara lain :

RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta è sebagai Pusat Jantung Nasional
RS Kanker Dharmais è sebagai Pusat Kanker Nasional
RSAB Harapan Kita è sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional
RSUP Persahabatan è Pusat Respirasi Nasional untuk pelayanan Tuberkulosis
RS PON Prof DR. dr. Mahar Mardjono Jakarta è Pusat Rujukan Nasional Penyakit Otak dan Sistem Persarafan
RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta è center of excellence penyakit infeksi untuk pelayanan Penyakit Infeksi Emerging
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo è sebagai Pusat DM, Gastrohepatogi, Uronefrogi Nasional

Berdasarkan hal tersebut, tentunya 7 (tujuh) Rumah Sakit di atas ditugaskan sebagai pengampu utama dalam hal pengembangan jenis layanan sesuai dengan kompetensi demi menjamin pelayanan yang berkualitas.

Untuk itu, ke depan diharapkan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan 9 (sembilan) Pelayanan Prioritas, mampu menyelenggarakan jenis pelayanan spesialistik dan subspesialistik secara komprehensif dan terpadu serta berkualitas dengan didukung dengan sistem informasi pelayanan sehingga menciptakan dan mempertahankan kepercayaan pasien serta benteng pertahanan dalam menghadapi persaingan global.

Sulawesi Barat terbaik capaian Program SKDR Tahun 2022 Regional Sulawesi, Maluku dan Papua

By

admindinkes

-

October 1, 2022

0

Pertemuan Nasional Evaluasi SKDR Tahun 2022

Salah satu Penyakit New Emerging adalah COVID19,dimana Wabah penyakit pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada pertengahan Desember 2019. Virus ini kemudian menyebar ke Thailand (Bangkok); Jepang (Tokyo); Korea Selatan (Seoul); provinsi lain di Tiongkok Daratan; Hong Kong; Taiwan (Taoyuan); dan kemudian ke dunia internasional. Korban jiwa berjumlah 426 orang yang sebagian besar berada di Wuhan dan sekitarnya, dengan 20.626 kasus per 4 Februari 2020. Pada 30 Januari 2020, wabah akibat COVID-19 ditetapk an sebagai darurat kesehatan global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Secara global situasi Covid-19 per 28 September 2022 bersumber data PHEOC Kemenkes ada 612.724.171 kasus konfirmasi, dengan kematian sebanyak 6.517.123 jiwa, Indonesia sendiri kasus konfirmasi covid 6.427.764, Kasus Sembuh 6.250.503 (97,2%), Kasus meninggal 158.076 (2,5%) dan Kasus Aktif 19.185 (0,3%), Prov.Sulawesi Barat kasus konfirmasi covid19 15.614, Sembuh 15.207 (97,3%), kasus Meninggal (2,5%) dan kasus aktif 11 kasus.

Indonesia yang letaknya strategis secara geografis masih memiliki beberapa penyakit potensial KLB seperti malaria, demam dengue, leptospirosis, diare, kolera, difteri, antraks, rabies, campak, pertusis, maupun ancaman penyakit – penyakit new emerging dan re-emerging. Penyakit-penyakit tersebut apabila tidak dipantau dan dikendalikan maka akan mengancam kes ehatan masyarakat Indonesia dan menyebabkan KLB yang lebih besar atau bahkan dapat menyebar ke negara tetangga lainnya. Dengan latar belakang itu semua maka sangat penting pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon ditingkatkan kembali di seluruh wilayah di Indonesia. Suatu negara harus meningkatkan dan memiliki kemampuan dalam mendeteksi, menganalisis dan melaporkan KLB. Indonesia yang telah meratifikasi IHR harus mengikuti dan menjalankan aturan tersebut, sehingga Kementerian Kesehatan Republik 4 Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Penyakit Potensial KLB/Wabah Indonesia berkerja sama dengan WHO dan the United States Center for Disease Control and Prevention (US CDC) membangun suatu sistem dalam deteksi dini dan respon terhadap penyakit potensial KLB. Sistem ini dikenal dengan nama Early Warning Alert and Respone System (EWARS) atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).

Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) adalah suatu sistem yang dapat memantau perkembangan trend suatu penyakit menular potensial KLB/wabah dari waktu ke waktu (periode mingguan) dengan berbasis komputer yang dapat menampilkan alert atau sinyal peringatan dini adanya peningkatan kasus penyakit melebihi nilai ambang batas di suatu wilayah. Alert atau signal yang muncul pada sistem bukan berarti sudah terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) tetapi merupakan pra-KLB yang mengharuskan petugas untuk melakukan respons cepat agar tidak terjadi KLB

Indikator SKDR yaitu ketepatan, kelengkapan dan respons alert. Indikator yang menjadi perhatian adalah terkait respons alert karena masuk ke dalam RPJMN 2020-2024. Tahun 2022, target indikator renstra Nasional dan Provinsi untuk prosentase kabupaten/kota yang melakukan respons sinyal kewaspadaan (alert system) minimal 80% adalah sebesar 70%. Artinya di tingkat provinsi pada tahun 2022 harus ada 70% dari 6 kabupaten/kota yang respons alertnya minimal 80%.

Dari pantauan web SKDR Prov. Sulawesi Barat dari Minggu 1 s/d 38 Tahun 2022 kelengkapan pelaporan mencapai 100% dari target 90%, ketepatan laporan masih mencapai 97% dari target 80%, dan respon alert 100% dari target 80% .

Dalam kegiatan Pertemuan Nasional Evaluasi SKDR ( Sistim Kewaspadaan Dini dan Respon), yang mengundang seluruh Kepala Bidang dan Petugas Surveilans SKDR Provinsi di 34 Provinsi Se-Indonesia di Bekasi (Hotel haris Sumarecon) . yang dilaksanakan pada tanggal 28 s/d 30 September 2022 . Untuk Provinsi Sulawesi Barat diwakili oleh Kepala Bidang P2P Dinkes Prov. Sulawesi Barat dr. Nursyamsi R. Hamsah dan Petugas Surveilans SKDR Provinsi Lidyawati Dahlan SKM, M.Kes, dan 1 Kabupaten terpilih yaitu kab. Majene Petugas SKDR Kabupaten Rahmat, Ners, M.Kes. Pada kesempatan tsb Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Bpk dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto MKM, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki kinerja terbaik SKDR. Dan Provinsi Sulawesi barat terpilih sebagai Terbaik 1 SKDR untuk regional Sulawesi , Maluku dan Papua.

Ucapan terimakasih kepada semua tim surveilans SKDR Puskesmas , kabupaten serta Provinsi atas kerjasamanya sehingga memperoleh predikat kinerja terbaik.

Oleh : Lidyawati Dahlan, SKM,Mkes / Epidemiologi Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Sekda Provinsi Sulbar Launching Forum Ma’silambi

By

admindinkes

-

September 29, 2022

0

Muhammad Idris membuka Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Ma’silambi (Merdeka Ancaman Stunting Baru dengan Kolaborasi Mitra Berbasis Aksi) di Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polman, Selasa, 27 September 2022.

Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, inti dari pertemuan itu adalah sebagai upaya mengatasi anak-anak yang tergolong stunting atau yang terpenting adalah bagaimana pencegahan stunting.

“Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa anak-anak kita yang ingin menikah mengetahui apa peran seorang ibu untuk menyiapkan anak agar tidak kekurangan gizi saat masih dalam kandungan,”imbaunya

Olehnya itu, Idris berharap Desa Duampanua menjadi model atau contoh dalam upaya menurunkan stunting di Sulbar.

Dikemukakan, sebagaimana yang dipahami bersama bahwa di Sulbar bukan hanya persoalan stuntingnya yang harus dibenahi, namun jauh dari itu kedepan adalah SDMnya.

“Jadi isi dari penanganan stunting itu adalah mempersiapkan geneasi emas di masa yang akan datang,”ucap Idris

Menurutnya, mempersiapkan genarasi emas di masa mendatang harus dilakukan sebab dunia yang terkuat adalah di dalamnya terdapat orang-orang yang berkualitas.

“Kualitas manusia itu ditentukan oleh kesehatannya dan biasanya orang sehat itu, sehat juga cara berfikirnya,”tuturnya

Dia menambahkan, berdasarkan survei salah satu penyebab utama dari tingginya stunting di Sulbar adalah tingginya pernikahan dini.

Pertemuan Validasi Data Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

By

admindinkes

-

September 10, 2022

0

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melakukan Kegiatan Validasi Data Kesehatan pada tanggal 07 s.d 10 September 2022 di hotel maleo mamuju

Kegiatan ini di buka langsun oleh kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat drg. H Asran Masdy, SKG., MAP, pada kegiatan tersebut juga di hadiri oleh 6 kabupaten Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten, dan peserta Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

Data kesehatan merupakan sekumpulan data yang menjadi prioritas kebutuhan informasi di bidang kesehatan berdasarkan kriteria tertentu serta sesuai indikator strategis nasional dan global di bidang kesehatan. Termasuk dalam data kesehatan yaitu data rutin (diantaranya digunakan untuk penyusunan profil kesehatan), data SPM bidang kesehatan, data dasar puskesmas, dan data penunjang kesehatan lain seperti data sasaran program bidang kesehatan

Informasi kesehatan yang berkualitas dihasilkan dari data kesehatan yang juga berkualitas. Kualitas data kesehatan diantaranya dapat diukur melalui validasi data. Data yang divalidasi dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap kualitas dari informasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketersediaan dan juga kualitas data kesehatan serta pemanfaatannya, maka Dinas Kesehatan Provinsi sulawesi Barat mengadakan pertemuan validasi data kesehatan yang melibatkan lintas program kesehatan dan juga lintas sektor serta dinas kesehatan kabupaten di Sulawesi Barat. Kegiatan ini berada dibawah koordinasi Bidang Sekretariat, seksi Program & Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melakukan Kegiatan Validasi Data Kesehatan pada tanggal 07 s.d 10 September 2022 di hotel maleo mamuju

Kegiatan ini di buka langsun oleh kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat drg. H Asran Masdy, SKG., MAP, pada kegiatan tersebut juga di hadiri oleh 6 kabupaten Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten, dan peserta Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

Data kesehatan merupakan sekumpulan data yang menjadi prioritas kebutuhan informasi di bidang kesehatan berdasarkan kriteria tertentu serta sesuai indikator strategis nasional dan global di bidang kesehatan. Termasuk dalam data kesehatan yaitu data rutin (diantaranya digunakan untuk penyusunan profil kesehatan), data SPM bidang kesehatan, data dasar puskesmas, dan data penunjang kesehatan lain seperti data sasaran program bidang kesehatan

Informasi kesehatan yang berkualitas dihasilkan dari data kesehatan yang juga berkualitas. Kualitas data kesehatan diantaranya dapat diukur melalui validasi data. Data yang divalidasi dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap kualitas dari informasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketersediaan dan juga kualitas data kesehatan serta pemanfaatannya, maka Dinas Kesehatan Provinsi sulawesi Barat mengadakan pertemuan validasi data kesehatan yang melibatkan lintas program kesehatan dan juga lintas sektor serta dinas kesehatan kabupaten di Sulawesi Barat. Kegiatan ini berada dibawah koordinasi Bidang Sekretariat, seksi Program & Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

by. Muh. Yusran, SKM