Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat memberikan ucapan selamat dan apresiasi atas bergabungnya 33 orang CPNS Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Mereka bergabung baik dari penerimaan CPNS 2021 yang dilaknakan melalui sistem seleksi CPNS yang berbasis komputer.

drg. Asran Masdy berpesan agar para CPNS dapat menjalankan tugasnya untuk mengabdi kepada negara dengan baik. Dirinya bilang, masuknya para CPNS merupakan perjalanan dari zero to hero.

“Jadi from zero to hero, itu menggambarkan untuk mencapai level zero saja, Anda harus mencapai perjuangan yang luar biasa. Anda boleh berbangga, namun jangan lupa, Anda masih di level zero,” ujar Kadinkes.

Kadinkes menjelaskan, ‘zero’ yang dimaksud ialah ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) masih bekerja dalam arahan dan pengawasan dari yang lebih berpengalaman, serta masih belajar untuk memahami tugasnya.

Pada hari kedua Pelaksanaan orientasi CPNS mendapatkan pengarahan dari Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan Kasubag Kepegawaian Dinas Kesehatan.

Sekretaris Dinkes berharap pada ASN Baru Dinas Kesehatan untuk  memulai langkan sebagai abdi negara dengan baik dan sudah punya kompas, penunjuk jalan, sehingga dalam perjalanan karir Anda nanti tidak tersesat, tidak disoriented.

Adapun Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinkes Provinsi ingin agar 33 Calon ASN Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dapat membenahi maksud, niat dan kemampuan mereka agar dapat fokus hanya untuk mengabdi kepada negara.

Para calon PNS baru Dinas Kesehatan akan ditempatkan di beberapa tempat seperti Dinas Kesehatan, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Balai Pelayanan Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10.Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Mamasa dengan dihadiri oleh Kasubbag Perencanaan, perwakilan pengelola Program KIA, Kesmas, P2, PTM dan Kepala Puskesmas Sumarorong

Dalam kegiatan tersebut di jelaskan bahwa tahapan penerapan Standar pelayanan minimal adalah 1. Pengumpulan data, 2. Penyususnan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, 3. Perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan dasar, 4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, 5. Capaian Target SPM Pendidikan ( Rekapan )

Monitoring dan Evaluasi SPM Kesehatan di Kabupaten Mamasa pada tanggal 31 Maret s.d 2 April 2022

By. Muh. Yusran, SKM

SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi melakukan  monitoring evaluasi Pelaksanaan SPM Kesehatan di Kabupaten Pasangkayu, 17-19 Maret 2022.  Kegiatan pertama di mulai dengan pertemuan bersama pengelola program terkait SPM Kesehatan Kabupaten Pasangkayu dan hari terakhir pertemuan bersamaKepala Puskesmas Bambalamotu bersama dengan pengelola program terkait SPM di Puskesmas dan Bidan Desa di wilayah kerja Puskesmas Bambalamotu.

Terdapat 12 jenis SPM kesehatan yang wajib diberikan kepada masyarakat yang mencakup :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin,
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Selain itu tim  Dinas Kesehatan Provinsi juga melakukan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59/2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi pengelola program dan bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu, 18 Maret 2022.

Tahapan Penerapan SPM  sesuaI PASAL 4 – 12 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

• Pengumpulan Data
• Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
• Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
• Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara dengan :

1. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
2. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Strategi yang dapat ditempuh dalam pencapaian SPM Kesehatan berupa :

1. Memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.
2. Daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM melalui penetapan SK Kepala Daerah
3. Melakukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran sesuai dengan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
4. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM agar mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
5. Daerah wajib menyusun rencana aksi melalui penetapan peraturan kepala daerah

Oleh Muh Saleh – Tim Monev SPM Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat