Setiap bulan Februari dan Agustus yang merupakan Bulan Vitamin A, di posyandu atau di fasilitas kesehatan di bagikan vitamin A secara gratis untuk anak balita Kurang Vitamin A (KVA) masih merupakan masalah yang tersebar di seluruh dunia terutama di Negara berkembang dan dapa tterjadi pada semua umur terutama pada masa pertumbuhan . Salah satu dampak kurang vitamin A adalah kelainan pada mata yang umumnya terjadi pada anak usia 6 bulan s/d 4 tahun yang menjadi penyebab utama kebutaan di Negara berkembang.

Manfaat Vitamin A Vitamin A yang disebut juga Retinol sangat banya kfungsinya, yaitu: membantu mata menyesuaikan diri terhadap perubahan cahaya dari terang kegelap, mencegah kekeringan selaput lender mata yang disebut xerosiskonjungtiva, mencegah terjadinya kerusakan mata berlanjut yang akan menjadi bercak bito tsampai kebutaan, menjaga kesehatan kulit dan selaput lender saluran pernafasan, saluran kemih dan saluran pencernaan terhadap masukny abakteri dan virus, membantu pertumbuhan tulang dan system reproduksi, membantu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan, pembelahan sel, diferensiasi sel, meningkatkan system kekebalan tubuh dan bersifat antioksidan yang dapat menetralisir radikal bebas penyebab kerusakan sel dan jaringan.

Pemerintah dalam menyikapi masalah tentang kekurangan vitamin A melalui sup lementasi Vitamin A dosis tinggi kepada anak balita.Suplementasi Vitamin A adalah program intervensi pemberian Kapsul Vitamin A bagi anak usia 6-59 bulan dan ibu nifas yang bertujuan selain untuk mencegah kebutaan juga untuk menanggulangi kekurangan Vitamin A (KVA) yang masih cukup tinggi pada balita.

Sasaran program ini adalah balita dari usia 6 bulan sampai dengan 59 bulan. Vitamin A yang dibagikan adalah vitamin A dosis tinggi. Ada 2 jenis vit A yang diberikan yaitu yang biru (100.000 IU) untuk bayi usia 6 sd 11 bulan, dan yang merah (200.000 IU) untuk usia 12 sd 59 bulan.

Vitamin A juga diberikan bagi ibu nifas ( menyusui bayi hingga usia 42 hari). Hal ini dilakukan karena berdasarkan kajian berbagai studi di temukan bahwa Vitamin A merupakan zat gizi yang sangat diperlukan bagi manusia, karena zat gizi ini sangat penting agar proses-proses fisiologis dalam tubuh berlangsung secara normal, termasuk pertumbuhan sel, meningkatkan fungsi penglihatan, meningkatkan imunologis dan pertumbuhan badan. Pemberian vitamin A dosis tinggi selain diberikan pada anak balita, ibu nifas tapi diberikan juga pada kasus dengan keadaan tertentu seperti anak menderit axeroptalmia, campak dan gizi buruk.

1. Mengkonsumsi vitamin A bagi balita sangat banyak manfaatnya, seperti :
   Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan infeksi seperti campak dan diare.
2. Membantu proses penglihatan dalam adaptasi terang ketempat yang gelap
3. Mencegah kelainan pada sel –sel epitel termasuk selaput lender mata
4. Mencegah terjadinya proses metaplasi sel –sel epitel sehingga kelenjar tidak memproduksi cairan yang dapat menyebabkan kekeringan mata.
5. Mencegah terjadinya kerusakan mata hingga kebutaan. Vitamin A esensial untuk membantu proses pertumbuhan

Vitamin A tidak dapat dibuat oleh tubuh sehingga harus dipenuhi dari luar tubuh.Sebagian besar berasal dari produk hewani seperti daging, telur, susu dan hati, serta beberapa makanan nabati yang mengandung beta-karoten (pro-vitamin A, yang oleh tubuh di ubah menjadi Vitamin A, yaitu yang berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran berwarna-warni seperti wortel, bayam, kol, brokoli, semangka, melon, pepaya, mangga, tomat, dan kacang polong. Sedangkan sumber Vitamin A hasil rekayasa adalah beberapa produk makanan yang diperkaya (fortifikasi) dengan Vitamin A antara lain dalam minyak goreng, margarin, susu dan beberapa jenis mie instan. Ada lagi sumber Vitamin A yang sangat potensial karena gratis, mudah didapat dan dosisnya mencukupi yaitu Kapsul Vitamin A.

Teknis pelaksanaan pemberian vitamin A  dosis tinggi diberikan kepada seluruh anak balita umur 6-59 bulan secara serentak, dimana untuk :

1. Bayi (6-11 bulan) pada bulan Februari atau bulan Agustus
2. Anak balita (12-59 bulan) pada bulan Februari dan Agustus

Tenaga pelaksana pemberian vitamin A adalah tenaga kesehatan seperti : dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, atau kader kesehatan yang telah dilatih

1. Cara pemberian vitamin A Cara pemberian kapsul pada bayi dan anak balita :
   Berikan kapsul biru (100.000 SI) untuk bayi dan kapsul merah (200.000 SI) untuk balita Potong ujung kapsul dengan menggunakan gunting yang bersih
2. Pencet kapsul dan pastikan anak menelan semua isi kapsul dan tidak membuang sedikitpun isi kapsul
3. Untuk anak yang sudah bias menelan dapat diberikan langsung 1 kapsul untuk diminum

Cara pemberian kapsul Vit A dosis tinggi pada ibu nifas

1. Diberikansegerasetelahmelahirkandengancarameminumlangsung 1 (satu) kapsul
2. Kemudian minum 1(satu) kapsul lagi 24 jam setelah pemberian kapsul pertama

Tempat pemberian vitamin A. Vitamin A diberikan secara gratis di sarana fasilitas pelayanan kesehatan, seperti : Puskesmas, Pustu, polindes, praktek dokter/bidan swasta, posyandu, sekolah, TK, dan PAUD. Nah, Bulan Agustus sudah berjalan, saatnya membawa balita ke posyandu untuk mendapatkan vitamin A. Dan bagi ibu yang mungkin tidak sempat dating ke posyandu karena ada keperluan mendesak, datanglah ke bidan desa atau ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan kapsul Vitamin A secara gratis. Dengan protocol kesehatan menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan.

Capaian cakupan Vitamin A untuk Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu tahun 2019 ,(88 %) yang seharusnya (100%) sesuai target Nasional, semua Balita 6 bln – 59 bulan wajib mendapatkan kapsul Vitamin A, cakupan Vitamin A tidak capai ada beberapa factor yang mempengaruhi yaitu : orang tua pada saa tbulan Vitamin A tidak membawa balitanya ke Fasilitas kesehatan dan pada saat petugas kesehatan melakukan sweeping balita tidak berada dirumah. Cakupan Vitamin A bulan Februari 2020 (93,7%) yang seharusnya (100 % ) sesuai Target Nasional, akan tetapi Tenaga Kesehatan khususnya pengelola Program gizi sudah berupaya agar semua balita di kota kotamobagu mendaptkan kapsulvitan A sesuai dengan Program Pemerintah.

U

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 sudah dipublikasikan di website Dinas Kesehatan Provinsi Sualwesi Barat www.dinkes.sulbarprov.go.id , sebagai salah satu upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Yuk scan barcode pada gambar ini sekarang agar kamu bisa langsung mengakses informasinya..

#lakipdinkessulbar
#lkjipdinkessulbar
#dinkessulbar
#sulbarsehat
#sulbarmarasa
#sulbarmajumalaqbi

Data Covid 19 Provinsi Sulawesi Barat per 01 Juli 2021
–
Positif : 101
Mamuju Tengah :1
Majene :3
Polewali Mandar :5
Mamasa :17
Pasangkayu :25
Mamuju :50

Sembuh : 7
Mamuju :2
Polewali Mandar :5

Meninggal : 0

Total sulbar :
Positif : 5933
Sembuh : 5505
Meninggal : 122

Data Covid 19 Provinsi Sulawesi Barat per 29 Juni 2021

Positif : 8

Mamasa: 8

Sembuh : 11

Mamuju Tengah :11

Meninggal : 1

Mamuju Tengah :1

Total sulbar :

Positif : 5793

Sembuh : 5475

Meninggal : 122

–

Data Covid 19 Provinsi Sulawesi Barat per 27 Juni 2021

Positif : 32

Pasangkayu: 1

Polewali Mandar :3

Mamuju :28

Sembuh : 0

Meninggal : 0

Total sulbar :

Positif : 5766

Sembuh : 5460

Meninggal : 121

–

Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan keracunan makanan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan jatuhnya korban kesakitan dan kematian yang banyak, menyerap anggaran biaya yang besar dalam upaya penanggulangannya, berdampak pada sektor ekonomi, pariwisata serta berpotensi menyebar luas lintas kabupaten/kota, provinsi bahkan antar negara. Diare, campak, difteri, demam berdarah, keracunan makanan adalah jenis penyakit yang sering menyebabkan KLB di Indonesia. Jenis KLB penyakit lainnya juga terjadi walaupun jarang adalah KLB Polio, HFMD, Malaria, dan yang sekarang sedang terjadi adalah wabah pandemi Covid-19.

Penanggulangan KLB dan wabah penyakit menular diatur dalam UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, Peraturan Menteri Kesehatan No.501 tahun 2010 tentang Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah. Kejadian KLB perlu dideteksi secara dini dan diikuti tindakan yang cepat dan tepat, perlu diidentifikasi adanya ancaman KLB beserta kondisi rentan yang memperbesar risiko terjadinya KLB agar dapat dilakukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan KLB. Atas dasar inilah maka sangat dibutuhkan peningkatan kapasitas tenaga puskesmas khususnya Tim Gerak Cepat (TGC) Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam upaya melakukan respon pencegahan dan penanggulangan KLB di wilayah kerjanya. Untuk itulah diperlukan pelatihan bagi tenaga TGC di Puskesmas untuk meningkatkan kompetensi dalam membantu penanggulangan KLB dan atau wabah di wilayah kerja masing-masing.

Adapun beberapa kompetensi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pelatihan tersebut yaitu tenaga kesehatan di puskesmas yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat diharapkan mampu :

1. Melakukan surveilans penyakit menular potensial KLB dan wabah
2. Melakukan penyelidikan epidemiologi penyakit menular potensial KLB dan wabah
3. Melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi terkait penyakit potensialal KLB dan wabah
4. Melakukan manajemen kasus penyakit menular potensial KLB dan wabah
5. Melakukan pengelolaan spesimen penyakit menular potensial KLB dan wabah
6. Melakukan komunikasi risiko penyakit menular potensial KLB dan wabah
7. Melakukan kerjasama tim dalam penanggulangan penyakit menular potensial KLB dan wabah

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 ini melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan memiliki agenda kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di puskesmas pada ranah tersebut yang diharapkan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sehingga Tim Gerak Cepat yang ada di Puskesmas dapat berkontribusi maksimal dalam pencegahan KLB dan Wabah di wilayah kerja masing-masing terlebih masa pandemi covid-19 yang saat ini masih melanda diberbagai daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan jatuhnya korban kesakitan dan kematian yang banyak, menyerap anggaran biaya yang besar dalam upaya penanggulangannya, berdampak pada sektor ekonomi, pariwisata serta berpotensi menyebar luas lintas kabupaten/kota, provinsi bahkan antar negara.

Kejadian KLB perlu dideteksi secara dini dan diikuti tindakan yang cepat dan tepat, perlu diidentifikasi adanya ancaman KLB beserta kondisi rentan yang memperbesar risiko terjadinya KLB agar dapat dilakukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan KLB.

Atas dasar inilah maka sangat dibutuhkan peningkatan kapasitas tenaga puskesmas khususnya Tim Gerak Cepat (TGC) Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam upaya melakukan respon pencegahan dan penanggulangan KLB di wilayah kerjanya. Untuk itulah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melalui dukungan Anggaran bersumber Dana Dekonsentrasi melaksanakan pelatihan bagi tenaga TGC di Puskesmas Angkatan 1 yang dilaksanakan di Hotel Grand Putra Mamuju, 13 – 18 Juni 2021.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, drg. H. Asran Masdy, SKG, MAP dalam sambutannya kepada peserta yang berasal dari puskesmas mengatakan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga Puskesmas khususnya TGC Puskesmas dalam upaya melakukan respon pencegahan dan penanggulangan KLB dan wabah di wilayah kerjanya. Peningkatan kapasitas TGC ini menjadi prioritas nasional, sehingga akan dilaksanakan juga 34 provinsi  lain di Indonesia.

Peserta TGC Angkatan Pertama berasal dari Puskesmas :

1. Puskesmas Binanga Kabupaten Mamuju
2. Puskesmas Sendana 2 Kabupaten Majene
3. Puskesmas Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar
4. Puskesmas Mamasa Kabupaten Mamasa
5. Puskesmas Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah
6. Puskesmas Pasangkayu 1 Kabupaten Pasangkayu

Bertempat di Hotel Yaki Mamuju, 10 Juni 2021 Badan PPSDM Kementerian Kesehatan RI Sosialisasi Beasiswa Padinakes di Mamuju. Pemaparan disampaikan oleh dr. Fitria, MKM, Sub Koordinator Subtansi Kemitraan Badan PPSDM Kesehatan

Kegiatan diikuti oleh pengelola SDM Kesehatan se – kabupate Provinsi Sulawesi Barat dari Dinas kesehatan dan Rumah sakit, Poltekkes Mamuju dan Pengelola data SDM di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

Padinakes merupakan program beasiswa yang memberikan kesempatan kepada putra putri daerah untuk mendapatkan beasiswa dari Kementerian kesehatan RI baik yang lulusan SMA maupun yang sementara melaksanakan kuliah di Politeknik Kementerian kesehatan RI dengan pembiayaan mandiri.

Provinsi Sulawesi Barat termasuk salah satu lokus yang mendapatkan prioritas untuk  mendapatkan dukungan pembiayaan Padinakes tahun 2021 – 2024.

Pada tahun 2021 Kementerian kesehatan telah melakukan Rekruitmen lulusan SMA sebanyak 120 orang mendapatkan Padinakes.

Salah satu indikator utama Kementerian Kesehatan RI adalah persentase puskesmas memiliki 9 jenis ketenagaan kesehatan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya manusia Kesehatan menunjukkan 53 puskesmas dari 97 Puskesmas di Sulawesi Barat telah memiliki 9 jenis ketenagaan.

Kabupaten Polewali Mandar merupakan kabupaten dengan persentase teringgi Puskesmas yang memiliki 9 jenis ketenagaan dengan persentase 95% dan terendah kabupaten Mamasa yang hanya sebesar 17,65%.

Pemprov menggelar rapat koordinasi (rakor) percepatan pelaksanaan vaksinasi covid-19, yang berlangsung di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 9 Juni 2021.

Rakor dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Asran Masdy.

Digelar secara vitual, kegiatan tersebut dilaksanakan guna mengevaluasi capaian pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Sulbar.

Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengemukakan, pelaksanaan vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengakhiri pandemi covid-19.

“Pemerintah berkomitmen untuk mengakhiri pandemi ini, salah satunya melakukan vaksinasi covid-19 dengan aman dan efektif, melewati pengawasan dan tahapan-tahapan dan cara pembuatan obat yang baik, serta mendapatkan izin Emergency Use Autoritazation (EUA) dari BPOM, serta sertifikat halal dari MUI,”ucap Idris

Disampaikan, adanya bencana gempa bumi di Sulbar tepatnya di Kabupaten Mamuju dan Majene pada 15 Januari 2021 lalu sangat berdampak dalam pelaksanaan vaksinasi di Sulbar, sehingga vaksinasi tersebut baru dapat dilaksanakan pada 2 Februari 2021.

“Semula pencanangan vaksinasi covid-19 akan dilaksanakan pada 15 Januari 2021, namun adanya gempa bumi saat itu maka hal tersebut baru dapat di mulai pada 2 Februari 2021,”tutur Idris

Idris juga menyampaikan, sampai pada 7 Juni 2021 jumlah vaksin yang telah diterima di Sulbar dalam beberapa kali tahapan distribusi dari Bio Farma sebanyak 160. 760 dosis, dengan jumlah penggunaan vaksin sebanyak 110.924 dosis atau 69 persen meliputi capaian vaksinasi tahap pertama untuk vaksinasi tenaga kesehatan 99,49 persen dosis pertama dan dosis kedua 89,49 persen.

Tahap kedua vaksinasi pelayanan publik 48,41 persen dosis pertama dan dosis kedua 31, 51 persen. Sementara tahap ketiga vaksinasi lansia dosis pertama 3,66 persen dan dosis kedua 1,66 persen.

“Kalau kita bandingkan tiga tahapan ini yang paling rendah adalah lansia. Masih rendahnya cakupan vaksinasi covid-19 di Sulbar, kususnya sasaran lansia tentunya akan membuat kita lebih ekstra lagi dalam membuat prioritas pelaksanaan vaksinasi bagi lansia dan kedepannya perlu melibatkan lintas sektor, terutama TNI/Polri dalam upaya menjaring sasaran vaksinasi,”tandas Idris

Ia manambahkan, saat ini telah sampai pada vaksinasi lansia (59 tahun ke atas), pra lansia (mulai 50 tahun) dan pelayan publik. Dan tidak lama lagi akan memasuki tahapan masyarakat rentan dan masyarakat umum. 

“Hal ini tentu memerlukan bantuan dari segenap kalangan dan seluruh lintas sektor yang ada, agar pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan baik sesuai tahapannya,”pungkasnya

Terkait pelaksanaan rakor, Idris berharap, kegiatan itu dapat membantu merumuskan strategi dalam meningkatkan cakupan pelaksanaan vaksinasi dan dapat secepatnya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat paparan covid-19, sehingga pandemi segera berakhir.

Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy menyampaikan, terdapat dua jenis vaksin yang diterima di Sulbar, yakni Coronavac sebanyak 158.760 dosis dan Astra Zeneca sebanyak 2.000 dosis. (mhy)

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, drg. H. Asran Masdy, SKG, MAP membuka secara resmi kegiatan Workshop Verifikasi dan Analisa data Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dilaksanakan oleh Seksi Sumber Saya Manusia Kesehatan tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksakan di Hotel Yaki Mamuju, 09 – 11 Juni 2021.

Kepala Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa Saat ini pemerintah Indonesia yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) harus meningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sebagai modal agar bisa bersaing dalam perdagangan global. Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di lapangan, baik preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Sumber Daya Manusia Kesehatan juga merupakan unsur utama peningkatan daya saing pelayanan kesehatan. Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan tulang punggung upaya pelayanan kesehatan menghadapi peningkatan jumlah dan proporsi penduduk usia produktif dan lanjut usia di masa mendatang.Sumber daya manusia kesehatan.

Manajemen Sumber Daya Manusia tidak saja mengenai penempatan dan pendidikan, tetapi didalamnya juga termasuk peningkatan mutu, retensi, pengembangan dan pemberdayaan. Salah satu program Kementerian Kesehatan RI dalam rangka mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri adalah program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan merupakan upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan yang dilaksanakan lintas program dan lintas sektor untuk memenuhi sumber daya manusia kesehatan yang bermutu dan merata.

Untuk melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan perlu didukung dengan adanya data dan informasi sumber daya manusia secara lengkap.akurat dan tepat waktu baik di level pusat maupun di level daerah sehingga program-program yang akan dijalankan di tingkat pusat hingga daerah terintegrasi dengan baik yang nantinya akan mendukung  dalam terwujudnya visi dan misi Kementerian Kesehatan RI.

Peserta kegiatan berasal dari pengelola Program data SDM Kesehatan kabupaten Se Provinsi Sulawesi Barat baik dari Dinas kesehatan maupun rumah sakit dan pengelola data program di lingkup Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

Data SDMK yang terupdate yang valid sangat kita butuhkan untuk bahan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan distribusi SDM kesehatan yang merata tutur Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sambil membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan workshop.