Dinas Kesehatan Sulbar, Outbond dan Jelajah Alam

By

-

August 2, 2015

Dengan sedikit melupakan kesibukan tiap hari yang semakin padat, karyawan-karyawati Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Outbond. Kegiatan yang diikuti hampir seluruh Staf Dinas Kesehatan dan mengambil tempat di Wilayah Padang Panga Kabupaten Mamuju

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr.Achmad Azis, M.Kes. mengajak kepada segenap karyawan untuk sejenak melupakan tugas-tugas yang semakin banyak dan bisa bergembira mengikuti acara outbond ini. Selain itu Ketua Darma Wanita Dinas Kesehatan Sekaligus Staf Khusus Kantor Gubernur Sulawesi Barat drg. Hartini Azis mengajak kepada semua peserta untuk melaksanakan outbond dengan rilek dan dapat melepas “baju masing-masing” (jabatan) sehingga akan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.

Pada kegiatan ini pelaksanaan outbond hanya melibatkan lingkungan Dinas Kesehatan saja. Sesuai himbauan Kepala Dinas setiap karyawan diharuskan untuk mengikuti outbond ini.

Untuk pelaksanaan outbond ini karyawan dibagi dalam 5 kelompok masing-masing kelompok berdasarkan bidang masing – masing. Acara outbond yang berlangsung selama 4 jam ini dilaksanakan dengan melakukan jelajah alam melintasi hutan lebat, pendakian dan penurunan dengan tingkat kemiringan yang curam.

Selain itu pada etape ke IV, yang merupakan tempat istirahat, berlokasi di Mesjid Nurul Jihad yang menurut penuturan warga setempat, masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun di Mamuju pada tahun 1848. Peserta out bond juga melakukan Sholat dhuha di tempat ini. Selanjutnya pada etape ke V di Panto Asuhan Muhammadiyah peserta Out Bond melakukan Bakti Sosial dan setelah itu Peserta bertolak menuju Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan Kurungan Bassi dan dijemput oleh ibu – ibu hamil yang tidak sempat melakukan Tour jelajah Alam

Usai outbond dilanjutkan istirahat, makan siang dan peserta yang mengikuti Outbund dilakukan undian berhadiah

Sulbar Sukses dalam Penurunan Kasus Malaria

By

admindinkes

-

July 28, 2015

0

Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu Provinsi dengan kategori baik dalam penanganan kasus Malaria di Indonenesia. Dr.Achmad Azis, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada acara Penjelasan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Eliminasi Malaria di provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan atas Kerja Sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan UNICEF

Sebagai gambaran penanganan kasus Malaria di Indonesia telah mengalami tiga periode tahapan. Di mulai sejak tahun 1959 – 1948 dengan Strategi Kopem, 1969– 2000 terintegrasi dengan Sistem kesehatan dan Pada tahun 2000- sekarang di lakukan dengan gerakan Kemitraan GEBRAK MALARIA.

Kasus Endemis malaria di Indonesia 80% terjadi di Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Maluku Utara. Provinsi Sulawesi Barat dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil keluar dari Provinsi dengan Kategori endemis malaria.

“Kita patut berbangga, Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil keluar dari lingkaran Bahaya Malaria” ujar mantan Plt. Direktur Rumah Sakit Regional ini

Selain itu Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Bapak H. Aladin S. Mengga memberikan Apresiasi atas hasil pencapaian ini.

Provinsi Sulawesi Barat memang cukup berhasil dalam penurunan kasus malaria secara signifikan. Pada tahun 2011 kasus Positif malaria sebanyak 3004 kasus dan Pada Tahun 2014 menurun drastis menjadi hanya 421 kasus.

Ada 3 strategi Utama yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi barat dalam penanganan kasus malaria; Akselerasi dengan focus pada desa endemis malaria, Intensifikasi dengan pengendalian focus pada daerah

Wakil Gubernur Sulawesi Barat dalam kesempatan ini juga memberikan penghargaan kepada Pemerintah Polewali Mandar atas keberhasilannya dalam penanganan kasus Malaria dibandingkan dengan 5 kabupaten lainnya. Kabupaten Polewali Mandar masuk dalam kategori Eliminasi.

Wilayah Sulawesi Barat dari Paku – Suremana masa dulu termasuk dalam Kategori Endemis tinggi dan pada tahun 2014 Annual Parasit Incidence Provinsi Sulawesi Barat 0,35/1000 penduduk dari target Nasional 1/1.000 penduduk

Halal Bi Halal Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

By

admindinkes

-

July 22, 2015

0

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melakukan halal bi halal Pasca Idul Fitri yang dilaksanakan di kediaman Kepala Dinas kesehatan dr. Achmad Azis di BTN Mutiara Gading Mamuju.

Kegiatan ini diikuti oleh sebagian besar Jajaran dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Setelah acara makan siang di lanjutkan dengan Sholat Jumat berjamaah di Masjid Asmaul Husna Kompleks Perumahan Mutiara Gading Mamuju.

Dalam diskusi yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan tersebut, Kepala Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat kembali menekankan pentingnya percepatan pelasksanaan Program dan Kegiatan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat juga menyatakan bahwa acara halal bihalal dalam rangka sesudah Idulfitri 1436 H yang diadakan secara sederhana ini diikuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dengan saling berjabatan tangan dan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin yang diawali oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Ketua Darma Wanita Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, drg. Hartini yang juga merupakan Staf Khusus Gubernur Sulawesi Barat

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Azis mengucapkan terima kasih atas kedisiplinan seluruh personel saat melaksanakan cuti Lebaran baik yang sebelum maupun sesudah dan menjalankan masa cuti tersebut dengan aman dan lancar tanpa kendala yang berarti. “Semoga kesejahteraan yang diberikan pimpinan melalui pelaksanaan cuti tersebut memberikan banyak manfaat dan hikmah bagi seluruh personel,” jelasnya.

Lebih lanjut Kadinkes menyatakan bahwa Idulfitri merupakan hari istimewa untuk menegakkan prinsip-prinsip kebenaran yang melandasi etos kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan. “Tantangan bagi kita semua selanjutnya adalah mentransformasikan makna Idulfitri ke dalam pola pikir, sikap dan tindakan dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan,” ujar Kadinkes

Terakhir Kadinkes mengharapkan agar sikap disiplin, pengendalian diri, kepedulian sosial, soliditas, solidaritas serta pemantapan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditempa dalam bulan suci Ramadhan dapat diwujudkan dalam pelaksanaan tugas-tugas ke depan. “Lakukan kegiatan sekecil apapun untuk kemajuan Masyarakat; tegas Koordinator IDI Sulbar ini

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Poltekkes Mamuju, Bapak Drs. Hasir Amir bersama dengan Jajarannya

Pertemuan Evaluasi MDGs Bidang Kesehatan

By

admindinkes

-

July 4, 2015

0

Komitmen para Kepala Negara dan Perwakilannya yang berasal dari 189 pada Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan September 2000 menghasilkan sebuah Deklarasi yang dikenal hingga kini dengan nama Deklarasi Millenium (Millenium Declaration). Kesepakatan tersebut dengan nyata mencerminkan suatu kepedulian dunia internasional terhadap Kehidupan manusia dimuka bumi ini, dimana semua Negara menyatukan visi dan misi untuk saling bersinergi untuk mencapai satu tujuan, yakni Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals).

Tahun 2015 menjadi tahun terakhir Langkah-langkah percepatan target MDGs. Sejak tahun 2011 percepatan pencapaian MDGs menjadi prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat, utamanya yang terkait dengan penurunan Kematian Ibu dan Bayi, Penanganan Gizi buruk serta Pencegahan Penyakit Menular.

Program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Provinsi tentunya sangat membutuhkan kebersamaan pelaksanaan dengan sektor lain dengan istilah “Keroyokan Program” yang diimplementasikan dalam program-program kerja setiap SKPD dengan indikator maupun target yang telah terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Selain itu dukungan dan sinergitas dari Kabupaten sangat di butuhkan dalam rangka pencapaian target MDGs. Semoga 6 bulan tersisa, Provinsi Sulawesi Barat dapat melakukan akselerasi maksimal pencapaian target MDgs sesuai jalur dan trek yang yang telah di canangkan di RAD MDGs 2011 – 2015

Masih banyak Pekerjaan Rumah kita bersama, Masih berat tugas kesehatan yang kita emban. Oleh karena itu mari bersma maksimalkan sisa waktu 6 bulan ini dengan kerja, Kerja dan kerja; ujar dr Azis, kepala Dinas Kesehatan pada saat membuka acara Rakor MDgs Bidang Kesehatan

Dalam Pelaksanaan kegiatan MDGs bidang Kesehatan hadir sebagai Narasumber Bapak Triono Soendoro Ph.D – Senior Associate (Dosen Senior) di Universitas Bloomberg Johns Hopkins Fakultas Kesehatan Masyarakat Baltimore USA dan Prof. Razak Taha Guru besar Universitas Hasanuddin.

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2012 – 2016

By

admindinkes

-

May 4, 2015

0

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2012-2016

Permasalah Gizi kurang di Provinsi Sulawesi Barat cukup tinggi

By

admindinkes

-

April 3, 2015

0

Permasalahan Gizi kurang di Provinsi Sulawesi Barat cukup tinggi. Jumlah anak yang kurang gizi 29,1% dan jumlah anak yang pendek 47,9%. Artinya dari 2 orang anak kita, 1 diantaranya mengalami pendek. Dampak buruk yang di timbulkan oleh permasalahan gizi yaitu dalam jangka pendek adalah terganggungnya perkembangan Otak, Kecerdasan, Gangguan Pertumbuhan Fisik, dan Gangguan Metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang adalah menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit Kencing Manis, Kegemukan, Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah, Kanker dan Stroke.

Untuk mengatasi permasalahan gizi di Provinsi Sulawesi Barat di bantu oleh Kementerian Kesehatan dan MCA-Indonesian dalam bentuk Program Peningkatan Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM). Jumlah desa yang di interpensi di Provensi Sulawesi Barat sebanyak 233 desa yang tersebar di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Majene. Ketua Tim Pengerak PKK Provinsi Sulawesi Barat Hj Enny Anggraeny Anwar mengatakan sangat terbantu dengan adanya kerjasama ini. Di mana posyandu yang juga merupakan binaan dari Tim Penggerak PKK mendapatkan manfaat yang banyak. Selama ini yang diketahui, pelayanan posyandu sebanyak 5 meja. Namun melalui program PKGBM ini, pelayanan posyandu ditingkatkan dengan adanya konseling pemberian makanan pada bayi dan anak (PMBA) dan cuci tangan pakai sabun (PTPS). Berkat pelayanan tersebut, pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengasuhan anak meningkat dan semakin menyadarkan masyarakat akan pentingnya datang ke posyandu.

Aktifitas Seksi Kesehatan Lingkungan, BidangPengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Polewali Mandar Dalam Upaya Mendukung Kecamatan ODF

By

admindinkes

-

March 10, 2015

0

Salah satu komponen Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang harus sukses untuk memberikan kontribusi penting dalam mendukung peningkatan akses jamban Sehat di masyarakat adalah Komponen ( Demand ) dan salah satu unsur demand yang sangat penting untuk selalu dilakukan adalah melakukan verifikasi baik dalam skala Desa maupun Kecamatan tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan ( STOP BABS/ODF ), menyadari pentingnya komponem tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar melakukan kegiatan verifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan ( Stop BABS/ODF ) pada tanggal 11- 27 Februari 2015 pada 11 Kecamatan meliputi: ( Kecamatan Binuang, Polewali, Anreapi, Matakali, Wonomulyo, Mapilli, Tapango, Campalagian, Balanipa, Tinambung dan Limboro ) bentuk kegiatan tersebut presentasi oleh tim verifikasi tentang akses kepala keluarga yang menggunakan jamban sehat dan yang masih buang air besar disembarangan tempat, masing masing diwilayah kecamatan kemudian dilakukan tanya jawab serta solusi penangannya dan diakhiri dengan komitmen . peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebuat ditingkat kecamatan antar lain kepala desa, sanitarian puskesmas, kepala puskesmas, babinsa dan Kegiatan tersebut mendapat Support dari Kepala Dinas Kesehatan Polewali Mandar (drg. Hj. Nurwan Katta, MARS). Adapun pelaksanaan Verifikasi Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dari Dinas Kesehatan Polewali Mandar dipimpin langsung oleh Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan ( H. Haidar, S.Sos, M.Si ) dalam penyampaiannya ditegaskan bahwa sudah menjadi keharusan untuk setiap wilayah puskesmas minimal 1 Desa Sudah Stop Buang Air Besar Sembarangan setiap tahunnya dan mengharapkan tahun 2015 sudah bisa kita Deklarasikan adanya kecamatan yang sudah Stop Buang air besar sembarangan (STOP BABS/ODF) hal ini diamini….. oleh camat dan peserta yang hadir dalam acara verifikasi tersebut. Dari hasil kegiatan verifikasi tersebut ada harapan baru untuk menjadikan polewali mandar akan terkenal dikemudian hari karena banyaknya kecamatan ODF/Stop BABS hal ini nampak adanya pernyataan dari beberapa camat yang menginginkan kecamatannya ODF/STOP BABS tahun 2015 diantaranya Camat Wonomulyo dan Camat Polewali dan akan ditindaklanjuti perkembangannya setiap Triwulan (Muhammad Nurjaya, Faskab STBM Pamsimas II kab. Polman, dan Kaimuddin,SKM Korprov STBM Sulbar)

PEMBEKALAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA (PIDI) ANGKATAN I TAHUN 2015

By

admindinkes

-

March 5, 2015

0

Sesuai dengan UU no 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran untuk memberikan kompetensi kepada dokter maka dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kedokteran sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran. Semua lulusan Fakultas Kedokteran atau Program Studi Pendidikan Dokter yang telah menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi harus mengikuti program ini untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagai Dokter Layanan Primer.

Pemerintah menyikapi tantangan dalam pemenuhan Sumber Daya Manusia kesehatan yang diprioritaskan di DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan dengan salah satu strateginya yaitu melaksanakan Program Internsip Dokter Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, Pendidikan Profesi Dokter di Republik Indonesia telah memasuki lembaran baru dalam sejarah dengan diberlakukannya Program Internsip Dokter Indonesia pada tahun 2010 berdasarkan PERMENKES NO. 299/MENKES/PER/II/2010 dan PERKONSIL KKI NO.1/KKI/PER/I/2010.

Internsip itu sendiri merupakan proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komperhensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. Program internship adalah tahap pelatihan keprofesian pra-registrasi berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah dicapai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar

Dalam arahannya kepala dinas kesehatan provinsi sulawesi barat dr. H. Achmad Azis. M.Kes bahwa Tuntutan global dunia kedokteran menghantarkan Indonesia untuk ikut memajukan kinerja lulusan Pendidikan Kedokteran. Selain itu, guna mencapai kesetaraan global dengan negara lain maka STR atau bukti pelaksanaan program Internsip dipersyaratkan untuk dapat melanjutkan pendidikan atau bekerja di Luar Negeri. Berdasarkan hasil studi orientasi proyek World Medical Education (WFME), setiap negara di dunia melaksanakan program Internship bagi setiap dokter yang baru lulus. Indonesia adalah negara terakhir di ASEAN yang melaksanakan Internsip

MANAJEMEN FASILITAS KESEHATAN

By

admindinkes

-

March 4, 2015

0

Rumah sakit dalam kegiatannya menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan supportif bagi pasien, keluarga, staf dan pengunjung. Untuk mencapai tujuan ini, fasilitas fisik, medis dan peralatan lainnya dan orang harus dikelola secara efektif. Secara khusus, manajemen harus berusaha keras untuk Mengurangi dan mengendalikan bahaya dan risiko; Mencegah kecelakaan dan cidera; dan Memelihara kondisi aman.

Manajemen yang efektif meliputi perencanaan, pendidikan dan pemantauan yang multi disiplin Pimpinan merencanakan ruang, peralatan dan sumber daya yang dibutuhkan agar aman dan efektif untuk menunjang pelayanan klinis yang diberikan. Seluruh staf di didik tentang fasilitas, cara mengurangi risiko, dan bagaimana memonitor dan melaporkan situasi yang menimbulkan risiko, dan Kriteria kinerja digunakan untuk mengevaluasi sistem yang penting dan untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.

KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

By

admindinkes

-

March 3, 2015

0

Rumah Sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang komplek, yang menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian serta mencakup berbagai tindakan maupun disiplin medis. Dalam peraturan menteri kesehatan RI No. 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit baik izin mendirikan dan izin operasi penetapannya berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan untuk RS kelas A, sedangkan kelas B ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah rokemendasi dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI, sementara kelas C dan D ditetapkan oleh Pemerinatah Daerah Kabupaten setelah mendapatkan rokemendasi dari jabatan yang berwenang di Bidang Kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten. Penetapan kelas RS adalah penetapan pengelompokan RS berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan untuk kelas D minimal 2 pelayanan dari 4 spesialis dasar yang di persyaratkan, untuk RS kelas C di persyaratkan 4 pelayanan spesialis dasar yaitu spesialis anak, Obgyn, bedah, dan penyakit dalam, kelas B minimal 3 orang untuk masing-masing pelayanan spesialis dasar, 2 dr. Spesialisuntuk setiap jenis pelayanan spesialis penunjang, 8 pelayanan medis spesialis lain ( meliputi mata, telinga, hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin kedokteran jiwa, paru orthopedic, urologi, bedah syaraf, bedah plastik dan kedokteran forensic), minimal 2 pelayanan subspesialis dari 4 subspesialis dasar paling sedikit 3 pelayananan medis spesialis gigi dan mulut, untuk kelas A minimal 6 orang untuk masing-masing pelayanan medic spesialis dasar, 3 orang untuk setiap jenis pelayanan penunjuang medic, 3 orang untuk setiap jenis pelayanan medic spesialis lain, 2 orang untuk setiap jenis pelayanan medic subspesialis dan 1 orang untuk setiap jenis pelayanan medic spesial gigi mulut.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini bidang pelayanan kesehatan dasar telah melakukan pembinaan pembinaan dan pengawasan tentang klasifikasi dan perizinan RS, yang ahirnya akan bermuara pada mutu pelayanan kesehatan itu sendiri baik pada RS pemerintah daerah maupun RS Swasta, salah satunya adalah RS Banua Mamase yang telah beroperasi sejak tahun 1939 yang merupakan RS yang dibangun oleh yayasan kesehatan Gereja Toraja Mamasa telah mengajukan permohonan untuk penetapan kelas, untuk itu Tim Visitasi Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan Visitasi/tinjauan lapangan yang dipimpin lansung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. H. Achmad Aziz, M.Kes yang didampingi oleh Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa.

Dalam Visitasi tersebut selain meninjau secara langsung jenis pelayanan yang diberikan juga meninjau sarana, prasarana dan alat kesehatan serta dilakukan diskusi bersama pemilik yayasan, pihak manajemen dan staf pelayanan RS untuk pengembangan RS dengan harapan bahwa RS banua Mamase walaupun milik swasta dalam memberikan pelayanan tetap mengedepankan mutu ini sejalan dengan konsep good Gevernance dimana pemerintah berperan menciptakan iklim yang baik dan kondusif, swasta berperan menciptakan lapangan kerja dan memberikan pelayanan dan masyarakat berperan mendorong interaksi dan berpartisipasi.