Dalam rangka mengentaskan kemiskinan didaerah desa Bagunmandar maka dilakukan suatu gerakan yaitu gerakan gizi partisipatif, dengan tujuan Mengidentifikasi masalah gizi pada tingkat keluarga; Melakukan peningkatan pelayanan gizi keluarga berbasis masyarakat yaitu tambahan hari pelayanan gizi diluar jadwal posyandu seperti konseling masalah gizi, Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), MP-ASI, pemberian obat gizi. Adapun Hasil Yang Diharapkan adalah Terbentuknya keluarga yang bebas dari permasalahan gizi pada desa Bangunmandar sehat sebanyak 135 desa pada akhir tahun 2016.’

Manfaat kegiatan gizi partsisipatif secara jangka pendek Mendapatkan Data Profil Gizi keluarga sebagai dasar dalam pelaksanaan Intervensi yang tepat dan Manfaat Jangka Panjang Terjadinya kemandirian keluarga dalam mengidentifikasi masalah gizi dan mampu mengatasi masalah gizi pada level keluarga

LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN

1. Melakukan Kalakarya Kesehatan pada Desa sasaran Program Bangunmandar
2. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Dinas Kesehatan Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, kepala Puskesmas dan Kepala Desa)
3. Menyusun Juknis Bangunmandar Sehat bersama dengan Pengurus Harian bangunmandar dan Perkumpulan Prakarsa
4. Melakukan Pendataan Profil Gizi keluarga
5. Mengidentifikasi keluarga (ibu hamil/ibu menyusui dan balita) yang memiliki permasalahan gizi berdasarkan data profil gizi keluarga
6. Membuat Peta Profil Gizi Desa berbasis Posyandu
7. Melaksanakan kegiatan ekstra posyandu yaitu pemberian pelayanan Gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang memiliki permasalahan gizi. Ini dilaksanakan oleh Kader dan ibu–ibu TP -PKK Desa. Ada pengelompokan anak dan ibu berdasarkan permasalahan yang ada dengan menggunakan kartu permainan. Permainan yang di gunakan adalah permainan ULAR TANGGA. Selain permainan dilakukan pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT); Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan anak

Kader Posyandu dan Ibu PKK Desa melakukan follow up secara berkala kepada keluarga yang memiliki permasalahan gizi dengan melakukan konseling

Kegiatan Gizi partisipatif dengan beberapa tahapan tahapan pelaksanaan memberikan hasil sebagai berikut :

• Melakukan Kalakarya Kesehatan pada Desa sasaran Program Bangunmandar

Kalakarya Kesehatan di lakukan secara berjenjang oleh Dinas kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan kabupaten bekerja sama dengan Pemerintah kecamatan, Puskesmas dan Pemerintah Desa. Dalam kegiatan ini berupa dialog dimana masyarakat di ajak berpikir kritis dan “out the box” dalam menemukan permasalahannya dan melakukan intervensi permasalahan kesehatan yang ada pada desanya. Persentase Balita ditimbang menjadi bahan yang selalu hangat dan alot didikusikan. Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 26 kali didesa

• Melakukan Koordinasi dengan Lintas Sektor dalam pengembangan gizi partisipatif pada desa program bangunmandar sehat berkerja sama dengan Pokja IV PKK Provinsi Sulawesi Barat
• Menyusun Juknis Bangunmandar Sehat bersama dengan Pengurus Harian Bangunmandar dan Perkumpulan Prakarsa

Dalam pengembangan Intervensi terhadap desa Bangunmandar Sehat yang Focus utamanya pada peningkatan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berkerja sama dengan perkumpulan Prakarsa ,Pengurus Harian Program Bangunmandar dan Pokja IV TP – PKK, menyusun Juknis yang menjadi Pedoman bagi tiap jenjang dalam melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang di sepakati.

Juknis bangunmandar sehat membahas tentang Tata cara Pelaksanaan Program Bangunmandar Sehat dan pembagian tanggung jawab secara berjenang antara Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa

• Melakukan pendataan Profil Gizi keluarga

Para kader dan Ibu PKK tingkat Desa melakukan pendataan dengan kunjungan kerumah –rumah untuk mengumpulkan informasi, dengan menggunakan formulir Profil Gizi. Dalam formulir profil gizi keluarga mencatat semua informasi prilaku dan praktek gizi dan kesehatan tertentu oleh balita dan ibu. Pada tahap ini para kader dan ibu PKK desa dibekali tip/petunjuk bagaimana cara melakukan wawancara dan cara mengisi profil gizi keluarga sebelum turun kelapangan untuk melakukan pendataan .

• Melakukan identifikasi keluarga ( ibu dan balita ) yang memiliki permasalahan gizi

Setelah melakukan pendataan, para kader dan ibu-ibu PKK desa membuat rekapan data berdasarkan posyandu dengan menggunakan lembar rekapitulasi. Untuk menghidari adanya RT yang tidak terdata maka data yang dikumpulkan dicocokan dengan data yanga pada master daftar keluarga yang ada pada kepala dusun atau melakukan pengecekan data PGK dengan buku catatan posyandu. Setelah data terekap maka para kader dan ibu–ibu PKK desa mengidentifikasi dan menandai keluarga yang memiliki permasalahan gizi dengan memberikan kode warna pada gambar rumah masing –masing keluarga. Pada gambar rumah keluarga terdapat kotak–kotak yang mengambarkan indikator PGK yang sudah terisi dengan kode warna sesuai dengan masalah. Kode warna yang digunakan (biru – prilaku baik), (merah – tidak baik/dengan kebutuhan tidak terpenuhi), (kuning – tidak dilaksanakan).

• Membuat peta Profil Gizi Desa berbasis Posyandu

Setelah data terekap dan membuat warna rumah per keluarga berdasarkan hasil yang diperoleh dari formulir profil gizi keluarga dan informasi lain yang ada, maka para kader dan PKK desa dibantu oleh kepala desa dan kepala dusun mengambar peta desa, dalam peta ini memuat denah rumah keluarga yang memiliki masalah gizi. Setelah peta jadi maka para kader dan ibu PPK desa menempelkan gambar rumah yang telah diwarnai di papan denah sesuai dengan letak rumah sebenarnya sehingga memudahkan kader dan ibu PKK desa dalam melakuan kunjungan rumah berkelanjutan.

• Setelah melakukan identifikasi keluarga yang bermasalah maka para kader dan PKK desa dan aparatur desa menyelenggarakan kegiatan pelayanan Gizi bagi anak dan ibu yang memiliki permasalahan gizi. Denah warna rumah menjadi dasar perencanaan kegiatan pelayanan gizi yang akan diberikan. Tindakan alternative yang diambil berdasarkan masalah dan jumlah keluarga yang tepat yang mempunyai kebutuhan pelayanan yang sama (Kelompok Ibu Hamil, Kelompok Ibu menyusui, Kelompok bayi 0-6 bulan dan kelompok anak usia 6-59 bulan). Ada 4 tindakan intervensi yaitu 1). Kegiatan ekstra posyandu, metode yang digunakan pada tahap ini yaitu, dengan menggunakan kartu Permainan. Permainan yang di gunakan adalah Permainan ULAR TANGGA dimana pada kartu–kartu terdapat pesan–pesan gizi sesuai dengan kelompok pelayanan yang sama, pada kegiatan ekstra posyandu selain permainan kartu juga diberikan PMT penyuluhan dan dilakukan pemantauan pertumbuhan balita. 2). Kegiatan konseling menurut kelompok atau dusun / posyandu, 3). Menyelenggarakan kunjungan rumah, 4). Membuat rujukan bagi kasus-kasus gizi yang tidak bisa diatasi oleh kader dan ibu PKK seperti kasus marasmus dan kwasiokor.
• Kader Posyandu dan Ibu PKK Desa melakukan follow up secara berkala kepada keluarga yang memiliki permasahan gizi, kader dan ibu PKK membuat daftar keluarga yang harus dikunjungi dan menyiapkan jadwal kunjungan rumah.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamasa atas dijadikannya desa Tondok Bakaru sebagai Pilot Project Program bangunmandar sehat” Ujar Kepala Desa Tondok Bakaru Mamasa

Camat Mamasa yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan dalam sambutan pada bimbingaper mengatakan bahwa program ini harus di dukung secara bersama – sama. Semua sektor harus di padukan. intervensi program dalam pencapaian taraf hidup yang lebih baik menuju desa yang lebih sehat.

Pendataan yang di kenal dengan istilah Sistem Informasi Kesehatan berbasis masyarakat untuk mengetahui titik nol situasi dan kondisi kesehatan desa bangunmandar sehat. Hasil pendataan yang telah dilakukan menjadi bahan utama dalam pelaksanaan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).

Pemerintah kabupaten dan Provinsi yang memiliki agenda kegiatan di desa bangunmandar dapat melakukan koordinasi dengan fasilitator komunitas yang ada di desa Rambu Saratu dan Tondok Bakaru.

Desa Tondok Bakaru yang ditetapkan menjadi sasaran Program Bangunmandar telah beberapa kali melakukan kerja sama pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang di fasilitasi oleh Dinas kesehatan Kabupaten, Puskesmas maupun Fasilitator Komunitas yang ada di lapangan.

Dalam kesempatan terpisah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr.Achmad Azis mengatakan bahwa telah ada beberapa rangkaian kegiatan yang telah di lakukan sebagai wujud intervensi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terhadap Desa Bangunmandar . Kegiatan tersebut antara lain Kalakarya Kesehatan Desa Bangunmandar, Pelayanan Kesehatan dokter spesialis pada Desa Bangunmandar, Pemicuan Jamban Sehat dan Pelatihan Penyusunan Data Base kesehatan Gizi di Desa yang di lakukan oleh kader.

Pendataan yang akan dilakukan oleh kader dan Pemerintah Desa akan menjadi bahan evaluasi bagi segenap lintas sektor dan lintas Program dalam peningkatan status pembangunan khususnya pembangunan Kesehatan Masyarakat.

Sebanyak 180 wisudawan-wisudawati Polteknik Kesehatan Kemenkes Mamuju mengucapkan janji saat prosesi pengambilan sumpah sebagai tenaga kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr.Achmad Azis,M.Kes. Acara yang diselenggarakan di Ball Room d’Maleo Hotel pada Rabu, 30 September 2015 yang dihadiri oleh anggota Senat Poltekkes Kemenkes Mamuju. Adapun para wisudawan-wisudawati yang acara wisuda angkatan IV dan angkat sumpah ini berasal dari Jurusan Keperawatan, Kebidanan, Gizi orang serta jurusan Kesehatan Lingkungan.

Drs. H.Hasir, Apt.,M.Kes selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju sekaligus sebagai Ketua Senat menyampaikan beberapa keberhasilan di Poltekkes Kemenkes Mamuju di antaranya telah terakreditasinya berbagai jurusan di Poltekkes Kemenkes Mamuju oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Selain mengambil sumpah dr. Achmad Azis juga memberikan arahan dan mengingatkan kepada wisudawa-wisudawati agar setelah dilantik menjadi tenaga kesehatan tidak sekedar menyandang gelar kependidikan tetapi juga mau melaksanakan tanggungjawab moral dan intelektual, Para lulusan ini nantinya diharapkan menjadi tenaga kesehatan yang handal dan profesional sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya beliau menyampaikan setelah dilantik menjadi tenaga Ahli Madya  Kesehatan, maka akan membawa perubahan status diri, sehingga wisudawan-wisudawati harus selalu membiasakan kebenaran bukan membenarkan kebiasaan..

Selain itu Kepala Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat juga menyampaikan bahwa hasilk IPKM 2013 dapat di jadikan sebagai peluang bagi para wisudawan wisudawati untuk berpartisipasi dalam peningkatan pencapaian indeks Pembangunan Kesehatan masyarakat Sulawesi Barat dengan penanganan pada hulu pembangunan di sektor kesehatan yang tentunya memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas pelayanan kesehatan

Selamat kepada para wisudawan-wisudawati semoga semakin sukses, terus berkarya dalam melayani masyarakat, tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan diri, dan selalu berusaha menjadi tenaga kesehatan yang profesional serta ikut berperan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Wisudawan – Wisudawati Harapan menjadi Agen Perubahan

Provinsi Sulawesi Barat bercita-cita untuk menjadi salah provinsi terbaik di Sulawesi. Saat ini Pemerintah terus mempercepat proses pembangunan dari segala sektor.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mencoba menjawab tantangan perkembangan ekonomi terkini tahun 2015. Mereka terus mendorong sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan daya beli dan infrastruktur daerah. Angka Kemiskinan terus mengalami grafik penurunan yang baik dari 20,74% pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 13,58% pada tahun 2010 dan mengalami penurunan menjadi 12,40% pada Maret 2015

“Dengan langkah tersebut tentu uang akan berputar di daerah atau desa. Akhirnya pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat akan berkembang. Tak hanya itu, Sulawesi Barat juga terus melakukan peningkatan investasi. Dengan begitu pendapatan asli daerah akan terus bertambah setiap tahunnya.

Begitupun dalam Pembangunan Kesehatan, beberapa indikator kunci pembangunan Kesehatan seperti penurunan Kematian Ibu terus mengalami Perbaikan. Pada Tahun 2006 terjadi 63 kasus kematian ibu dan mengalami penurunan menjadi 42 Kasus kematian ibu pada tahun 2014. Hal ini selaras dengan cakupan kunjungan Pertama Ibu ke pelayanan kesehatan (K1) dari 82,4% pada tahun 2006 menjadi 94% pada tahun 2014 dan kunjungan K4 dari 60,6% pada tahun 2006 menjadi 77,3% pada tahun 2014

Kualitas Tenaga Kesehatan juga menjadi Prioritas Pembangunan yang di nakhodai oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, H. Anwar Adnan Saleh. Sudah ratusan tenaga Kesehatan ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan secara berjenjang maupun melalui Pelatihan teknis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat maupun oleh Badan diklat.

Semoga dengan Pembangunan di berbagai bidang yang senantiasa di perjuangkan oleh Bapak Gubernur guna Terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.\