Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi termuda ke dua yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang sedang tumbuh dan berusaha mensejajarkan diri dengan provinsi lainnya. Provinsi Sulawesi Barat memiliki permasalahan kesehatan yaitu masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) 14,5/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2012 dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan 180/100.000 Kelahiran hidup, dimana permasalahan tersebut telah menjadi perhatian utama pemerintah provinsi Sulawesi Barat sehingga dalam RPJMDnya meletakkan sebagai salah satu Prioritas Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. Menyadari permasalahan tersebut, TP PKK Provinsi Sulawesi Barat terpanggil dan berpartisipasi untuk ikut secara bersama dalam menurunkan AKI dan AKB. Di Provinsi Sulawesi Barat telah lahir suatu program yang dikenal yaitu Bangunmandar sebagai sebuah inovasi pembangunan pada tingkat provinsi yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan terutama pada desa miskin yang diharapkan dapat berjalan secara bersama dalam mendukung upaya tingkat pembangunan kabupaten untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian desa dalam meningkatkan status kesehatan desa sesuai potensinya melalui sinergi antara program pemerintah daerah dengan fasilitasi keberdayaan masyarakat. Program Bangunmandar ini merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui penggalian potensi pada masyarakat desa, program ini juga telah didukung Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014.

Beberapa strategi dan kegiatan telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat dan telah mencetuskan suatu Gerakan Gizi Partisipatif Bangunmandar Sehat yang bertujuan untuk membantu Masyarakat dan Posyandu dalam memperbaiki atau memaksimalkan kemampuan penyelenggaraan dan cakupan intervensi/program gizi dan pelayanan kesehatan ibu yang mempunyai masalah gizi/kesehatan tertentu yang dilaksanakan pada desa Bangunmandar.

Gerakan Gizi pada program Bangunmandar Sehat dengan melibatkan Desa sebagai pelaku utama seperti Kepala Desa, TP PKK Desa, Kader Posyandu. Gerakan Gizi Partisipatif akan membantu mengidentifikasi masalah pada tingkat keluarga, kemudian bersama–sama dengan tim di tingkat desa memetakan dan membuat denah rumah keluarga yang memiliki masalah gizi sehingga memudahkan bagi tim desa untuk melakukan intervensi yang tepat.

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi bukti bagi Pemerintah untuk percepatan pembangunan desa. Salah satu butir yang mengatur tentang desa adalah ditetapkannya tiap desa mendapat kucuran dana dari APBN berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang pada pemerintahan sebelumnya belum ada. Hal ini senapas dengan lahirnya PERDA Sulawesi Barat No. 5 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat yang penganggarannya bersumber dari APBD Provinsi APBD Kabupaten, APBDes dan APBN serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Alokasi Dana Desa yang akan didapat tiap desa tentunya akan berbeda-beda dikarenakan pengalokasinya disesuaikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografisnya. ADD digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan desa. Berangkat dari hal tersebut tentunya adalah bagaimana menjawab permasalahan yang ada sehingga ADD dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.
Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

Hal ini di perjelas pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 bahwa Prioritas utama penggunaan Dana Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: pemenuhan kebutuhan dasar, Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud diatas adalah pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan c.pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Hal ini didukung oleh Perda Sulbar Bangun mandar No. 5 Pasal 3 bahwa tujuan program Bangun Mandar adalah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat Desa serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa mandiri berbasis masyarakat.

Untuk mengawal Dana Desa Untuk Program Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No : HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2015-2019 salah satu butirnya adalah mendorong desa untuk mengalokasi dan memanfaatkan dana desa minimal 10% untuk UKBM.

Hal ini juga direkomendasikan oleh Tim Pakar Gubernur Sulbar Bapak Prof. Basri Hasanuddin dan Prof Ilmar, pada Rakorbang Kesehatan Tahun 2015 agar pemerintah Propinsi dan kabupaten mendorong Alokasi Dana Desa minimal 10% untuk kesehatan.

UKBM atau Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat merupakan unit-unit kesehatan yang dikelola langsung oleh masyarakat, sudah sepatutnya mendapat manfaat dari kehadiran ADD. Seperti diketahui didesa sudah berkembang berbagai kegiatan UKBM seperti Poskesdes, Posyandu, Posyandu Lansia, Posbindu, Posmaldes, Pos TB dan sebagainya.

Perkembangan UKBM yang ada didesa hingga saat ini masih banyak mengalami kendala serta permasalahan sehingga dukungan ADD diharapkan dapat mampu membantu permasalahan yang dihadapi oleh UKBM pada umumnya. Dorongan untuk dapat mengalokasikan minimal 10% ADD bagi kegiatan UKBM tentunya harus didukung oleh semua pihak terkait.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal melalui Program Bangun Mandar sangat strategis, melalui Fasilitator Komunitas yang ada di desa berperan untuk meng-advocacy pemerintah desa untuk menyusun peraturan desa mengalokasikan dana desa minial 10 % untuk kesehatan dan mengawal program dan kegiatan kesehatan yang ada di desa, tak terkecuali juga Pengurus Forum Desa Siaga Aktif, serta kader kesehatan.

Yang harus sesegera mungkin dilakukan adalah mengaktifkan Forum Kesehatan Masyarakat Desa sebagai wahana diskusi permasalahan kesehatan di masing-masing desa, sehingga diharapkan kegiatan kesehatan yang muncul di APBDesa merupakan upaya untuk mengentaskan persoalan kesehatan serta mengurangi disparitas status kesehatan penduduk didesa

Keberhasilan Sulawesi Barat dalam bidang kesehatan membuahkan penghargaan bergengsi tingkat nasional. Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, Enny Anggraeni menerima tanda penghargaan Penggerak Peran Serta Masyarakat Bidang Kesehatan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof. Dr. dr Nila F. Moeloek SP.M (K) dalam acara rangkaian Hari Kesehatan Nasional ke – 51 Tahun 2015 di Hotel Bidakara.

Penghargaan yang diterima Ketua PKK Sulbar berupa PIN Emas yang disematkan langsung oleh Menkes RI. Penganugerahan Tanda Penghargaan Penggerak Peran Serta Masyarakat Bidang Kesehatan ini menunjukkan, bahwa istri Gubernur Sulbar tersebut memiliki kepedulian yang tinggi kepada pelaku maupun institusi/lembaga/kelompok masyarakat yang telah berjasa sekaligus berkontribusi dalam mendukung pembangunan kesehatan di daerahnya.

Menurut Menkes Nila F Moeloek, prestasi Sulbar dalam pembangunan kesehatan di Indonesia sangatlah besar. Enny Anggraeni yang juga ketua PMI Sulawesi Barat merupakan penggerak dan penggagas program Gizi Partisipatif Bangunmandar Sehat

Program Bnagunmandar Sehat merupakan Intervensi Pemerintah Sulawesi Barat dalam pengentasan kemiskinan pada desa – desa tertinggal. Enny Anggraeni telah berhasil menggagas program bangunmandar sehat yang di fokuskan pada 135 Desa tertinggal dan 12 Desa Pilot Project yang dikerja samakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dengan Bangunmandar yang disupport oleh Penggerak PKK Provinsi, kabupaten dan kader desa

Di tangan Ibu Enny Anggraeni , TP PKK Sulbar dibawa menjadi organisasi penggerak dalam kehidupan masyarakat untuk selalu hidup bersih dan sehat serta mengembangkan program kader PKK sebagai relawan paliatif. Atas penghargaan yang diterima ibu Enny mengaku bahwa penghargaan tersebut adalah buah dari hasil kerja keras semua insan kesehatan dan masyarakat Sulbar. Ke depan, ia berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja kesehatan di wilayahnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Menkes RI Nila F Moeloek mengatakan, pemerintah akan terus mendorong daerah untuk meningkatkan peran dan dukungannya pada pembangunan kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh dukungan semua pihak, baik dari jajaran pemerintah pusat, daerah maupun seluruh elemen masyarakat.
Menkes juga mengapresiasi provinsi yang telah melakukan pembinaan yang sangat baik sekaligus memberikan kepedulian terhadap kesehatan masyarakatanya. “Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua TP PKK Sulbar karena atas upayanya mendedikasikan seluruh pikiran, energi dan segenap perhatiannya di bidang kesehatan,” ungkapnya.
Ia berharap, agar penerima penghargaan dari seluruh jajaran pemerintah dan segenap lapisan masyarakat dari waktu ke waktu senantiasa mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan akses dan layanan secara komprehensif. Hal tersebut guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan menjadikan kualitas hidup bangsa Indonesia yang sebaik-baiknya. “Saya menghimbau kepada seluruh jajaran pemerintah pusat hingga daerah agar terus mendorong terwujudnya langkah serta mengutamakan upaya promotof-preventif dalam pembangunan kesehatan,” terangnya.
Ditempat yang sama Kadinkes Prov. Sulbar dr. Achmad Azis mengatakan, setelah mendapatkan penghargaan ini kinerja kesehatan di Sulbar akan lebih difokuskan pada program-program terkait dengan kesinambungan , akan tetapi indikator yang harus ditingkatkan antara lain penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), gizi, masalah akses air bersih dan jamban keluarga hingga mengatasi penyakit menular dan tidak menular.
“Kesemuanya itu akan menjadi konsentrasi kita guna mewujudkan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Kami juga akan menyinergikan dan mengkoordinasikan program dari Kemenkes untuk dilaksanakan di kabupaten/kota,” ujarnya.
Beberapa penghargaan lain yang diberikan dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional berupa penghargaan kepada individu dan institusi yang telah berkontribusi dan berprestasi dalam pembangunan kesehatan. Penghargaan yang diberikan dantaranya di bidang penyehatan lingkungan, pengendalian penyakit, pelayanan fasilitas kesehatan, pendidikan tenaga kesehatan dan karya seni budaya bertema kesehatan. Dalam kegiatan tersebut juga diberikan sertifikat eliminasi malaria dari pemerintah kepada Bupati/Walikota yang telah berhasil mencapai eliminasi malaria.

Promkes Kementerian Kesehatan RI memberikan apresiasi kepada Hj Enni Anggraeni Anwar selaku ketua PKK Sulawesi Barat atas dukungannya terhadap pembangunan kesehatan masyarakat Sulawesi Barat. ”Kontribusi Ibu Enni di bidang kesehatan luar biasa dan banyak inovasi, terutama terobosannya lewat Gerakan Gizi Partisipatif Bangunmandar Sehat. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi TP-PKK Kabupaten lainnya,” kata Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes RI dr Eni Gustina, MPH ketika diterima Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Barat di Hotel Century Park Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2015.

Menurut dr Eni, dalam rangka hari kesehatan nasional secara rutin Menteri Kesehatan memberikan apresiasi kepada perorangan atau lembaga yang menonjol dalam memberikan kontribusi di bidang kesehatan. Untuk itulah tim verifikasi melakukan audensi dengan Ketua TP – PKK Sulawesi Barat karena dinilai sangat spesifik, baik dari segi pendidikan, kesehatan, keagamaan, semua sudah berjalan dengan baik.

“Apa yang dilakukan Sulawesi Barat berdampak besar bagi masyarakat. Verifikasi ini tidak hanya dari sisi kesehatan, tapi juga dasi sisi organisasi. Tim juga memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan TP – PKK Sulbar dan jejaring gerakan PKK sampai ke kabupaten/kota sudah kuat. Hal ini perlu ditiru untuk dijadikan model ditempat lain,” ujarnya
Sementara itu Ibu TP PKK Sulbar menyampaikan rasa syukurnya terhadap masyarakat Sulbar yang dinamis dan mudah diajak kerjasama, karena aktivitas tidak bisa dilakukan tanpa adanya kerjasama. Apalagi masyarakatnya dalam melakukan pekerjaan tidak hanya sekedar menjalankan tugas tapi melakukan dengan hati.

Sejak awal, Pemprov Sulbar dibawah kepemimpinan Gubernur Anwar Adnan Saleh dan Aladin S Mengga sudah memprioritaskan pembangunan di bidang kesehatan, setelah itu bidang pendidikan, dan seterusnya. Hal ini sudah terbukti dengan gerakan bersama-sama elemen sangat bermanfaat. “Kami selalu mendorong teman-teman berbagai elemen, sekaligus juga terjun untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat Sulbar, khususnya penurunan AKI dan AKB dan hasilnya dapat dirasakan,”.jelasnya

“Harapan saya, di seluruh kabupaten , teman-teman TP-PKK bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan berbagai elemen, Dinas Kesehatan Kab, Camat dan Kepala Desa , seperti halnya yang dilakukan di Provinsi Sulbar , ternyata sangat efektif didalam menangani kasus,” katanya .

Ia menambahkan, pendampingan gizi partisipatif pada daerah bangunmandar sangat memiliki dampak yang cukup besar dalam peningkatan status Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Kepala dinas Kesehatan dr, Achmad Azis yang turut serta dalam audensi mengatakan bahwa intervensi permasalahan di hulu menjadi prioritas pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dikerja samakan dengan TP PKK Sulawesi Barat.

Kepala Seksi Promkes Dinkes Sulbar, Nana Darmania mengatakan bahwa diharapkan kedepan kemitraan semakin ditingkatkan untuk mewujudkan keluarga sehat.

Program Bangunmandar telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat.

Dengan sedikit melupakan kesibukan tiap hari yang semakin padat, karyawan-karyawati Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Outbond dan Kegiatan Program Kesehatan kerja. Kegiatan yang diikuti hampir seluruh karyawan Dinas Kesehatan dan beberapa peserta dari Instansi Non Kesehatan di mengambil tempat di Stadion Manakarra Mamuju

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. achmad Azis mengajak kepada segenap karyawan untuk sejenak melupakan tugas-tugas yang semakin banyak dan bisa bergembira mengikuti acara outbond ini. Dari fihak instruktur juga mengajak kepada semua peserta untuk melaksanakan outbond dengan rilek dan dapat sehingga akan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.

Pada kegiatan ini pelaksanaan outbond melibatkan fihak ketiga yang telah profesional sebagai penyelenggara outbond. Sesuai himbauan Kepala Dinas setiap karyawan diharuskan untuk mengikuti outbond ini, begitu Pula dengan kegiatan kesehatan kerja untuk mengukur kondisi kebugaran peserta.

Untuk pelaksanaan outbond ini karyawan dibagi dalam 5 kelompok masing-masing kelompok sekitar 10 -15 orang. Acara outbond yang berlangsung selama 3 jam ini dilaksanakan 3 jenis permainan yaitu menjatuhkan diri dari ketinggian, Pemindahan Tepung dari depan kebelakang dan Permainan “Save Yor King” . Pada setiap akhir permainan selalu disampaikan makna dari permainan dihubungkan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari.

Usai outbond dilanjutkan istirahat dan makan siang makanan Khas Tradisional, Pisang Sattai dan Ubi Sattai