Home Blog Page 34

Pimpin Exit Meeting Pemeriksaan Inspektorat, Sekprov: Pemeriksaan 10 Hari Kedepan

0
Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris memimpin Exit Meeting Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri di Rujab Sekprov,

Mamuju – Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri di Rujab Sekprov, Senin (10/6/2024).

Hadir, Tim Pemeriksa Itjend Kemendagri, Asisten Pemkesra, Asisten Administrasi Umum, sejumlah Pimpinan OPD dan peserta rapat lainnya

“Kita rapat bersama tim pemeriksa Itjend Kemendagri, dimana kurang lebih 10 hari akan ada di sini. Kita dievaluasi pelaksanaan pemerintahan,” kata Idris.

Ia menambahkan, pemeriksaan dilakukan mulai aspek perencanaan sampai evaluasi kemasing-masing OPD. Ada 9 point dalam pemeriksaan dan pembinaannya.

“Mulai kesiapan daerah dalam menjalankan Pemilu dan Pilkada 2024, termasuk strategis yang saat ini dikelola provinsi misalnya sejauh mana stabilitas daerah. Begitupun keuangan daerah, penanganan stunting sampai ketertiban,” tambahnya.

Semuanya itu akan dievaluasi oleh tim Mendagri, makanya sudah diminta semua OPD bersiap diri.

“Pemerintahan yang baik itu dilihat kontinue hasil evaluasi. Jadi semakin bagus pengawasan maka semakin bagus pemerintahan,” ujarnya.

Olehnya itu, harus terbangun budaya keterbiasaan saat dievaluasi.

Tim dari Itjen Kemendagri, Ricky , mengungkapkan ini pemeriksaan reguler yang selalu dilaksanakan setiap tahun.

“Ada beberapa pencapaian yang kita apresiasi. Selebihnya kita akan lihat bagaimana di lapangan,” ucapnya.

Sama seperti daerah lainnya, ada apresiasi yang sudah dicapai, ada juga hal-hal yang mesti diperbaiki.

“Evaluasinya tahun lalu juga baik, kita harap lewat evaluasi kinerjanya semakin baik kedepan,” tandasnya.(rls)

Kepala Dinas Kesehatan, Asran Masdy Hadiri Pelepasan Tukik Penyu di Pantai Landi

0
Kepala Dinas Kesehatan, Asran Masdy Hadiri Pelepasan Tukik Penyu di Pantai Landi

Dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Asran Masdy, turut serta dalam acara pelepasan tukik penyu di Pantai Landi, Mamuju, pada Minggu (9/6/2024). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, didampingi oleh Pj. Ketua TP-PKK Sulawesi Barat, Ny. Sofha Marwah Bahtiar. Turut hadir Forkopimda, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, serta undangan lainnya. Kegiatan ini juga melibatkan warga setempat dan siswa-siswi sekolah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Asran Masdy, menekankan pentingnya pelepasan tukik penyu ini sebagai langkah untuk mencegah kepunahan penyu di laut.

“Jumlah penyu laut yang semakin berkurang perlu dicegah dari kepunahan. Salah satu caranya adalah dengan melepas bayi-bayi penyu seperti yang kita lakukan hari ini. Peran penyu sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut,” ujar Asran Masdy.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, juga memberikan apresiasi kepada para pemuda, khususnya Pemerhati Lingkungan dan Manakarra Snorkeling, yang terlibat dalam upaya pelestarian terumbu karang di Mamuju. Menurutnya, semakin banyak pemuda yang terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan, akan semakin baik.

“Ini adalah langkah yang tepat dan kekayaan alam yang dimiliki Mamuju harus kita jaga. Saat ini, semua orang di dunia sedang berusaha menyelamatkan lingkungan, dan di sini banyak anak-anak muda yang aktif menyelamatkan lingkungan,” kata Bahtiar.

Kegiatan pelepasan tukik penyu ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan ekosistem laut.

Dinas Kesehatan Bersama PKK Kunjungi Posyandu Melati di Kelurahan Sese dan Binanga: Sosialisasi Pemberian PMT dan Susu Ibu Hamil untuk Pencegahan Stunting

0

Dalam upaya pencegahan stunting di Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bersama Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melakukan kunjungan ke Posyandu Melati di Kelurahan Sese dan Posyandu Melati di Kelurahan Binanga. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Pj Ketua PKK Provinsi Sulawesi Barat dan difokuskan pada sosialisasi pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan susu ibu hamil.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya ibu hamil dan keluarga, mengenai pentingnya asupan gizi yang tepat selama masa kehamilan dan awal kehidupan anak. Sosialisasi ini juga merupakan bagian dari upaya terpadu untuk menurunkan angka stunting di Sulawesi Barat, yang masih menjadi salah satu tantangan kesehatan di wilayah Sulawesi Barat.

Dalam kunjungan ini, Pj Ketua PKK Provinsi Sulawesi Barat, bersama tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, memberikan edukasi tentang pentingnya PMT dan susu ibu hamil dalam menunjang kesehatan ibu dan perkembangan janin. Mereka juga mendistribusikan paket PMT dan susu kepada ibu hamil yang hadir di posyandu.

Pj Ketua TP-PKK Sulawesi Barat (Sulbar), Ny. Sofha Marwah Bahtiar, menyampaikan, “Pencegahan stunting harus dimulai sejak dini, dan peran ibu hamil sangat penting dalam memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan cerdas. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang.”

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Mahdiana, menambahkan, “Kerja sama antara Dinas Kesehatan dan PKK merupakan langkah strategis dalam memperkuat upaya pencegahan stunting. Kami akan terus melakukan kegiatan serupa di berbagai daerah untuk memastikan semua ibu hamil mendapatkan informasi dan bantuan yang mereka butuhkan.”

Kegiatan ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat setempat. Para ibu hamil yang hadir merasa terbantu dan lebih memahami pentingnya asupan gizi yang baik selama kehamilan.

Dinkes Sulbar ikuti Sosialisasi Penerapan District-Based Public Private Community Partnership (PPCP) untuk Layanan HIV/AIDS dan IMS

0
Dinkes Sulbar ikuti Sosialisasi Penerapan District-Based Public Private Community Partnership (PPCP) untuk Layanan HIV/AIDS dan IMS

Dalam rangka peningkatan akses terhadap layanan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) yang berkualitas, berkelanjutan, dan sesuai standar, Kementerian Kesehatan RI melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melaksanakan kegiatan sosialisasi penerapan District-Based Public Private Community Partnership (PPCP). Kegiatan ini diadakan mulai tanggal 4 hingga 7 Juni 2024 di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh perwakilan dari 38 provinsi se-Indonesia.

Penerapan PPCP di fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, dokter praktik mandiri, apotek, dan laboratorium merupakan langkah strategis untuk memperluas akses terhadap layanan HIV/AIDS dan IMS yang berkualitas. Melalui integrasi layanan dan pembangunan jejaring di tingkat kabupaten/kota, jumlah layanan HIV sesuai standar dapat ditingkatkan, termasuk integrasi dalam sistem pencatatan dan pelaporan yang efektif.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mendiskusikan penerapan PPCP, dengan fokus pada peningkatan akses layanan bagi orang yang membutuhkan melalui mekanisme kerja sama antara berbagai fasilitas dan penyedia layanan kesehatan.

Perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bidang P2 dan Pengelola Program HIV, menyatakan, “Dengan adanya sosialisasi ini, penerapan District-Based Public Private Community Partnership untuk layanan HIV dan IMS bertujuan untuk meningkatkan akses layanan bagi orang yang membutuhkan. Melalui kerja sama ini, diharapkan semua fasilitas dan penyedia layanan kesehatan dapat berpartisipasi dalam jejaring, sehingga semua orang yang terinfeksi HIV dapat ditemukan sedini mungkin, diobati sesuai standar dengan virus tersupresi, serta tercatat dalam Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) yang diterapkan secara nasional.”

Implementasi PPCP diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan HIV/AIDS dan IMS di seluruh Indonesia, memastikan bahwa semua orang yang terinfeksi mendapatkan perawatan yang tepat dan tercatat secara efektif dalam sistem nasional. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan dan menekan angka penyebaran HIV/AIDS dan IMS di Indonesia.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Asran Masdy, Ikuti Senam Bersama pada Rangkaian Kegiatan Rembuk Stunting

0
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Asran Masdy, Ikuti Senam Bersama pada Rangkaian Kegiatan Rembuk Stunting
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Asran Masdy, turut serta dalam kegiatan senam bersama yang menjadi bagian dari rangkaian acara Rembuk Stunting. Acara ini dilaksanakan di Puslatbang KMP LAN RI pada hari Kamis, 07 Juni 2024.
Rembuk Stunting merupakan sebuah inisiatif penting yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari sektor kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Dalam acara tersebut, dilakukan diskusi dan pemaparan mengenai strategi dan upaya yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi angka stunting di Sulawesi Barat.
Senam bersama menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan di pagi hari sebelum dimulainya diskusi. Asran Masdy, sebagai Kepala Dinas Kesehatan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. “Kesehatan fisik sangat penting dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam penanganan stunting. Kegiatan seperti senam ini tidak hanya bermanfaat bagi tubuh, tetapi juga mempererat kebersamaan dan semangat kerja sama di antara kita semua,” ujarnya.
Kegiatan Rembuk Stunting ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan untuk menurunkan prevalensi stunting di Sulawesi Barat. Partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Kesehatan, menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Asran Masdy Hadiri Acara Rembuk Stunting di Makassar

0
Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Asran Masdy Hadiri Acara Rembuk Stunting di Makassar

Makassar–Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar) Asran Masdy, menghadiri acara Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Sulbar Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulbar di Puslatbang KMP LAN Makassar, Jl. Raya Baruga No. 48, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Rembuk Stunting dimulai sejak Rabu, 05 Juni 2024 dan akan berlangsung hingga Jumat, 07 Juni 2024.

Acara ini dibuka secara resmi, Kamis, 06 Juni 2024, oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris yang juga merupakan Ketua TPPS Sulbar. Turut hadir sebagai pembicara utama dalam acara ini adalah Prof. Razak Thaha, Guru Besar Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan Siti Fathona dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat.

Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy, menyampaikan harapannya agar pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting serta implementasi pelaksanaan Aksi 3 sebagai bagian dari 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dapat melahirkan komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Sulbar.

“Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Sulbar Tahun 2024 ini diharapkan dapat menyepakati program dan kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target penurunan stunting pada tahun rencana 2025,” ujar Asran Masdy, di sela-sela pelaksanaan acara itu, Kamis, 06 Juni 2024.

Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Sulbar Tahun 2024 ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan antara Penjabat Gubernur/Sekprov Sulbar dengan para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai bentuk komitmen bersama dalam upaya menurunkan angka stunting di Sulbar.

Acara ini merupakan langkah konkret Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menangani masalah stunting, yang merupakan salah satu isu kesehatan yang menjadi prioritas nasional. Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, diharapkan target penurunan stunting dapat tercapai dengan baik.

Dinkes Evaluasi Progres Implementasi RME di Puskesmas Se-Sulbar

0
Dinkes Evaluasi Progres Implementasi RME di Puskesmas Se-Sulbar

Mamuju–Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Evaluasi Progres Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) di Puskesmas se-Sulbar. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada Kamis, 06 Juni 2024, dan diikuti oleh Dinkes kabupaten serta puskesmas di seluruh wilayah Sulbar.

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dalam implementasi RME, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan solusi dan langkah-langkah strategis untuk mencapai target implementasi penuh pada tahun 2024.

Sekretaris Dinkes Sulbar, Mahdiana, dalam sambutannya menyampaikan, sebagaimana diketahui bersama, sesuai amanat Permenkes No. 24 Tahun 2022, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk di Sulbar, diwajibkan untuk melaksanakan RME pada tahun 2024.

Mahdiana menjelaskan, Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sementara itu, Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.

“Implementasi RME ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas data medis yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pelayanan kesehatan,” kata Mahdiana.

Dengan implementasi RME, lanjut Mahdiana, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sulbar melalui pengelolaan data medis yang lebih efisien dan akurat.

Sebagai informasi, Per tanggal 06 Juni 2024, sebanyak 90 dari 98 puskesmas di Sulbar telah mengirimkan data ke platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan RI.

“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh puskesmas yang telah berpartisipasi aktif dalam program ini dan mendorong puskesmas lainnya untuk segera menyelesaikan proses implementasi RME,” ucapnya.

Dalam sesi diskusi, berbagai puskesmas berbagi pengalaman terkait implementasi RME. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan solusi praktis bagi puskesmas yang masih menghadapi kendala dalam proses implementasi.

Sulawesi Barat raih penghargaan kategori Belanja Obat Produk Dalam Negeri Terbesar Tahun 2023 dari Kemenkes RI.

0
Sulawesi Barat raih penghargaan kategori Belanja Obat Produk Dalam Negeri Terbesar Tahun 2023 dari Kemenkes RI.

Sinergi antara pusat dan daerah dalam transformasi kesehatan menjadi kunci sukses keberhasilan program kesehatan nasional. Terdapat tiga poin penting dalam sinergi ini, yaitu strategi, implementasi, dan kontinuitas. Ketiga poin sinergi ini merupakan langkah penting untuk memajukan Indonesia sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Poin sinergi antara pusat dan daerah meliputi:

– Strategi: Pemerintah pusat menyediakan anggaran untuk pelaksanaan transformasi sesuai kewenangan pusat dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung peran pemerintah daerah.

– Implementasi: Sinergi di daerah melibatkan peran swasta dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

– Kontinuitas: Keberlanjutan program yang terkoordinasi antara pusat dan daerah memastikan program kesehatan berjalan lancar dan berkesinambungan.

Bukti nyata dari sinergi ini terlihat dalam acara Forum Nusantara Farmasi dan Alat Kesehatan (FORNUSFA) Tahun 2024, yang diselenggarakan selama 4 hari dari tanggal 3 hingga 6 Juni 2024 di Provinsi Yogyakarta. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten se-Sulbar, serta RSUD se-Sulbar.

Acara FORNUSFA 2024 bertujuan untuk memperkuat komitmen kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 di sektor kefarmasian dan alat kesehatan. Kementerian Kesehatan RI melalui Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengundang 18 Dinas Kesehatan se-Indonesia untuk menerima penghargaan dengan kategori berbeda.

Salah satu penghargaan yang diberikan adalah kategori Belanja Obat Produk Dalam Negeri Terbesar Tahun 2023, yang diraih oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai juara tingkat pertama. Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Kesehatan RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, L. Rizka Andalusia.

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, drg.Asran Masdy, mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan dan sangat bangga atas pencapaian yang diraih. Beliau berharap agar sinergi antara program Kementerian Kesehatan dan program yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, terus terjaga demi keberhasilan program kesehatan nasional.

Zoom Meeting Persiapan Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Provinsi Sulawesi Barat

0
Zoom Meeting Persiapan Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju, 5 Juni 2024 – Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Muhammad Ihwan, memimpin rapat koordinasi melalui Zoom Meeting yang diadakan untuk persiapan pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan dari seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.

Dalam sambutannya, dr. Muhammad Ihwan menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi yang baik antar kabupaten untuk menyukseskan program ini. “Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang serius di Indonesia, termasuk di Sulawesi Barat. Oleh karena itu, intervensi yang terencana dan terkoordinasi sangat dibutuhkan untuk menurunkan angka stunting di provinsi kita,” ujarnya.

Rapat ini membahas berbagai strategi intervensi yang akan dilakukan secara serentak, termasuk pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak, program edukasi gizi, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, dan pemantauan pertumbuhan anak. Selain itu, juga dibahas mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta pelatihan bagi tenaga kesehatan di lapangan.

dr. Ihwan juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan stunting. “Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting. Kita harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kader kesehatan, tokoh masyarakat, hingga orang tua, untuk bersama-sama mengatasi masalah stunting ini,” tambahnya.

Untuk mencapai target 10 point yg ditargetkan dalam kegiatan Intervensi serentak bulan juni ini ” Ujar dr. Ihwan.

Dalam Arahanya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat drg. Asran Masdy menegaskan pentingnya upaya bersama dalam menurunkan angka stunting di Sulawesi Barat. “Stunting adalah masalah serius yang mengancam masa depan generasi kita. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi yang terkoordinasi dan komprehensif dari semua pihak,” ujar drg. Asran.

Pada akhir rapat, dihasilkan beberapa kesepakatan penting, di antaranya jadwal pelaksanaan intervensi serentak, pembagian tugas dan tanggung jawab antar kabupaten, serta mekanisme monitoring dan evaluasi program. Semua pihak sepakat untuk bekerja sama dengan penuh komitmen demi masa depan anak-anak Sulawesi Barat yang lebih sehat dan bebas dari stunting.

Kadinkes Sulbar, Asran Masdy Tekankan Pelayanan dan Penanganan Kesehatan Posko Bencana Longsor Mamasa

0
Kadinkes Sulbar, Asran Masdy Tekankan Pelayanan dan Penanganan Kesehatan Posko Bencana Longsor Mamasa
Kadinkes Sulbar, Asran Masdy Tekankan Pelayanan dan  Penanganan Kesehatan tetap terkordinasi dengan Posko Bencana Longsor Mamasa.
Penanganan kesehatan di posko bencana longsor Mamasa terus berlangsung dengan intensif. Posko kesehatan di Kecamatan Bambang yang telah melaporkan data kunjungan pasien sebanyak 300 orang pada tanggal 3 Juni 2024. Penyakit terbanyak yang dilaporkan antara lain Gastritis, Hipertensi, Hipotensi, ISPA, dan Myalgia.
Data Kunjungan Penyakit Terbanyak per 3 Juni 2024:
1. Gastritis: 58 kasus
2. Hipertensi (HT): 31 kasus
3. ISPA: 29 kasus
4. Myalgia: 27 kasus
5. Hipotensi: 18 kasus
6. Lainnya: 111 kasus
Kepala Puskesmas Bambang, Suherman, beserta Kepala Puskesmas Mambi,.. menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani dampak kesehatan dari bencana longsor ini. Adapun langkah-langkah yang telah diambil meliputi:
1. Memastikan distribusi Makanan Pendamping ASI (MP ASI) dan kebutuhan ibu hamil (Bumil) di daerah terdampak.
2. Mengaktifkan kembali pelayanan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas untuk penduduk yang terdampak tanah 0longsor.
3. Melakukan pembaruan 0data secara berkala untuk memantau perkembangan situasi kesehatan di lapangan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Asran Masdy, juga menginstruksikan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa selalu berkoordinasi dengan Posko Induk Penanganan Bencana Longsor yg dikomandani oleh BPBD. Hal ini penting untuk sinkronisasi laporan penanganan di sektor kesehatan, sehingga respon dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
Dengan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan penanganan kesehatan bagi para korban bencana longsor di Mamasa dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta membantu meminimalisir dampak kesehatan yang lebih buruk yg merupakan dampak dari kejadian bencana longsor di masa mendatang.