Untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan fasilitasi , advokasi dan dukungan untuk meningkatkan fungsi kinerja Posyandu, maka diperlukan komitmen, kesamaan pemahaman dan kerjasama sehingga akan terjadi sinkronisasi dan kerjasama lintas sektor ditingkat Provinsi dan kabupaten Se Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itulah BPMD Provinsi Sulawesi Barat  melakukan Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu pada tanggal 7 November 2016 di Ruang Rapat Kantor BPMPD Provinsi Sulawesi Barat

Dalam sambutan sebelum membuka rakor ini Kepala BPMPD Provinsi Sulawesi Barat, DR. Junda Maulana menekankan bahwa Pokjanal Posyandu merupakan milik bersama untuk itu peran lintas sektor sangatlah penting, khususnya peran kecamatan dan puskesmas sebagai lini terdepan dalam pemberian pelayanan di masyarakat.

Ada dua narasumber yang membawakan materi pada pertemuan ini. Materi Pertama disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat mengenai Gambaran dan kondisi umum Provinsi Sulawesi Barat. Dilanjutkan dengan materi kedua yang disampaikan oleh Kepala dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Achmad Azis,M.Kes tentang dukungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung Pelaksanaan Posyandu.

Setelah pemaparan narasumber dilakukan diskusi kelompok mengenai peran yang sudah dilakukan oleh masing – masing sektor  dalam memberikan dukungan bagi posyandu. Diskusi di pandu oleh Marini Arikati, Pengurus PKK Provinsi Sulawesi Barat yang juga Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Ada beberapa rekomendasi kegiatan yang diharapkan dapat dilaksanakan sebagai upaya dalam mengoptimalkan Posyandu di Kabupaten. Enam Kabupaten akan segera membuat Tim Pokjanal Posyandu yang akan ditetapkan oleh Pemerintah daerah masing – masing.

KomitmenProvinsi Sulawesi Barat untuk mempercepat pembangunan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat diantaranya meningkatkan kesehatan Lingkungan Para pengambil kebijakan dituntut cermat dan tanggap terhadap situasi terkait kesehatan yang terjadi di masyarakat agar kebijakan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal ini terkait dan tergantung data dan informasi dilapangan dengan melakukan advokasi. Advokasi adalah merupakan suatu upaya pendekatan komunikasi  untuk mempengaruhi kebijakan secara menyeluruh dengan data dan informasi yang nyata.

Pada hari Pertama dilakukan Pertemuan dengan Tim Advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar yang di hadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten serta para Kepala Bidang lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar serta Tim Advokasi Polewali Mandar.

Melalui advokasi ini diharapkan program kesehatan telah menjadi prioritas kebijakan karena sehat itu bukan hanya milik Kesehatan saja saja namun milik semua unsure dalam bernegara dan berbangsa. Tim Advokasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten  Poleali Madar melaksanakan kunjungan pertemuan di Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar  guna mengangkat isu “ STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN Menuju Matakali Bersih dan Sehat Tahun 2017.

Pertemuan Advokasi ini adalah mengembangan komunikasi persuasive guna mencari solusi dan komitmen bersama dalam permasalahan Kesehatan lingkungan yang masih menjadi permasalahan utama di Kecamatan Matakali. Manfaat Pertemuan advokasi kesehatan ini  juga bisa dijadikan stimulus atau merangsang para Kepala Desa, Lurah, TNI dan Tokoh masyarakat dalam mengembangkan Kecamatan Matakali menjadi daerah dengan status ODF pada tahun 2017.

Bertempat di Wisma Yaki Mamuju, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan bagi Pengelola Data Program Kesehatan se- Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat dan Pengelola Program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Narasumber Pelatihan adalah 2 Orang Tim Ahli Health Mapper dari Provinsi Yogyakarta dan 1 Orang dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.

Para peserta kegiatan mendapatkan materi tentang Health Mapper / Pemetaan Kesehatan dan melakukan praktek pembuatan peta dengan menggunakan Aplikasi yang dikembangkan oleh WHO. Dengan menggunakan Aplikasi Health Mapper dan Stat Planet diharapkan tenaga kesehatan yang dilatih mampu membuat peta Kesehatan berbasis wiayah kerja masing – masing.

Selain itu Ibu Fetty dari Kementerian Kesehatan RI memaparkan informasi tentang Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR). Aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai alat untuk mengukur kualitas data keseatan yang rutin dilaporkan secara berjenjang tiap tahun.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Achmad Azis,M.Kes dalam sambutan pembukaannya mengharapkan tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan ini dapat menyerap ilmu dan pelajaran sebanyak-banyaknya. Kedepan tantangan penggunaan teknologi dalam pelaporan data kesehatan perlu diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal.

Selama beberapa tahun terakhir Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan beberapa upaya dalam peningkatan kualitas Data Kesehatan melalui Intensifikasi Kegiatan Pengkinian Data / Pemutakhiran  Data secara rutin, Data Clearing, logical check dan PMKDR, Review profil  Kesehatan dengan dalam rangka perbaikan  format penyajian dan isi informasi, melakkan Feedback laporan  secara berjenjang, Penerapan teknologi informasi untuk pengelolaan data (penyempurnaan aplikasi SP2TP dan Komdat) dan Pemeringkatan Profil Kesehatan kabupaten.

Keterknian data menjadi sesuatu yang wajib disiapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan evidence Based.

Bertempat di Hotel dMaleo Mamuju, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Pelatihan Sistem Informasi Puskesmas bagi Pengelola Data Kesehatan yang diusulkan menjadi pengelola Data SIP oleh Kepala Dias kesehatan kabupaten. Kegiatan yang dilaksanakan selama 4 hari sejak tanggal 24 – 27 Oktober 2016 di hadiri oleh 36 Peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat. Sistem Informasi Puskesmas yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai update dari Pelaporan SP2TP yang selama ini telah berjala di Puskesmas.

Fasilitator dalam kegiatan Pelatihan SIP adalah tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang telah dilatih oleh Kementerian Kesehatan RI sebanyak 12 orang. Pada tahun 2017 Kementerian Kesehatan berharap dapat melaksanakan dan menerapkan Sistem Informasi Puskesmas terbarukan.

SP2TP dilakukan pembaharuan karena beberapa hal dinatarnya Tidak up to date; Perubahan tatanan pemerintahan; Perkembangan kesehatan dan sistem kesehatan; Perkembangan Kebutuhan Data dan Fragmentasi Data; Pergeseran peran dan fungsi Puskesmas (PMK 75 tahun 2014 dan Perkembangan IPTEK.

SIP bagian dari SIKDA Kabupaten sebagaimana terdapat Pasal 44 PMK 75/2014 yang mengatakan bahwa Sistem Informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten/kota.

Selain itu Puskesmas memiliki Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dalam Pasal 44 PMK 75/2014

(2)   Dalam menyelenggarakan sistem informasi Puskesmas, Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.

(3)   Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber data dari pelaporan data kesehatan prioritas yang diselenggarakan melalui komunikasi data.

Sistem Informasi Puskesmas diharapkan dapat memangkas banyaknya jenis laporan yang di laporkan oleh Puskesmas.

Perjalanan dengan menggunakan Perahu Motor membuat perjalanan ke Puskesmas Karama Kecamatan Kalumpang menjadi tantangan bagi Tim Nusantara Sehat..Bunyi suara sepasang mesin Perahu memekik telingan saat mengarungi derasnya perjalanan menuju Puskesmas Karama dari Ibu Kota Kecamatan Kalumpang. Perjalanan ditempuh selama kurang lebih 120 menit.  Tim Nusantara Sehat mengarungi sungai yang keruh selama kurang lebih 70 menit dan trasnsit di wilayah Taluttung dan menempuh perjalanan dengan Naik ojek selama kurang lebih 5 Menit. Ini terjadi karena terdapat batu-batu besar yang tidak dapat di lalui oleh perahu di sungai sekitar wilayah Tumonga

Setelah itu berganti Perahu untuk melanjutkan perjalanan menuju Tambing – Tambing lokasi Puskesmas Karama berada. Tim yang terdiri atas 7 Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Batch 4 (I Made Bayu Anggriawan, Fani Diorita, Ari Putra Pratama, Dwijayanti Setiarini, Anissa Friega Madyusi, Theresia Aprilia Girsang Dan Marita Pitasari Simamora) yang ditempatkan oleh Kemenkes di Puskesmas Karama, Nismawati, Pendamping dari Kementerian Kesehatan, Saleh dari Dinas Kesehatan Provinsi, Bidan Syamsiah Kepala Bidang Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten, Darius, Kepala Puskesmas Karama Serta Mas Agung dan Asisten 2 Kabupaten Mamuju dan Jufri Badau salah Kabag di Sekretariat daerah Kab Mamuju.

Puskesmas Karama di Pimpin oleh Darius yang telah menjabat selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Wilayah kerja Puskesmas Karama meliputi 5 Desa di Wilayah Kecamatan Kalumpang meliputi Desa Karama, Desa Polio, Desa Batu Makkada, Desa Tumonga dan Desa sandapan. Berdasarkan Data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju jumlah penduduk sasaran yang di cakup oleh Puskesmas sebanyak 4.814 jiwa. Desa Karama merupakan desa dengan penduduk terbesar yang mencapai 1.149 jiwa.

Jumlah tenaga Kesehatan yang bertugas sebanyak 20 orang yang terdiri atas 3 PNS, 6 PTT, 6 Tenaga Kontrak dan 5 Orang tenaga Sukarela termasuk yang bertugas di Poskesdes yang ada di desa.

Akses terhadap desa – desa yang masuk sasaran Program dapat di akses dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 2 dan jalan kaki. Kondisi ini masih tetap menjadi tantangan klasik pelayanan Pembangunan Kesehatan di wilayah daerah terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Perlu intervensi secara khusus bagi daerah dengan kondisi geografis yang sulit. Model pendekatan kesehatan berbasis Local Wisdom yang komprehensif dengan pelibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan kesehatan.

Kehadiran Tim Nusantara Sehat di Puskesmas Karama menjadi salah satu bukti kehadiran Negara dalam membangun Indonesia dari Pinggiran. Tim Nusantara Sehat akan bertugas selama 24 bulan di Puskesmas Karama.

Fokus kebijakan Kementerian Kesehatan RI untuk periode 2015 – 2019 adalah penguatan Pelayanan Kesehatan Primer. Prioritas ini didasari oleh permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, angka gizi buruk, serta angka harapan hidup yang sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan primer.

Program Nusantara Sehat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dicanangkan oleh Kemenkes dalam upaya mewujudkan fokus kebijakan tersebut. Program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diutamakan oleh Pemerintah guna menciptakan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan upaya preventif melalui pendidikan kesehatan, konseling serta skrining (penapisan).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat mendukung pelaksanaan program nusantara sehat mengingat berbagai permasalahan kesehatan baik terkait pelayanan kesehatan primer maupun pemenuhan tenaga kesehatan strategis masih berlangsung ditengah-tengah pembangunan kesehatan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, melalui penempatan Tim Nusantara Sehat di berbagai titik DTPK yang ada di provinsi ini, mudah-mudahan mampu mendongkrak kualitas pelayanan kesehatan yang mencakup preventif, promotif, dan kuratif dengan melibatkan 5 (lima) sampai 9 (sembilan) tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, Ahli laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian).

Tim Nusantara sehat yang diterima secara resmi oleh Kepala dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Achmad Azis,M.Kes dari Tim pendamping Kemenkes RI di Mutiara Hotel Mamuju, 19 Oktober 2016

Melalui Program Nusantara Sehat  Batch 4 tahun 2016 Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan jatah 7 Tim yang terdiri atas 43 tenaga Kesehatan Fresh Graduate yang telah dilatih khusus selama 40 hari dan  bertugas di Provinsi Sulawesi Barat yang ditempatkan di wilayah Kab Mamuju (Puskesmas Salissingan, Puskesmas Hinua, Puskesmas Kalumpang, Puskesmas Karataung dan Puskesmas Karama) dan Kab Mamasa ( Puskesmas Pana dan Puskesmas Tabang)

Kehadiran Nusantara sehat menjadi bukti kehadiran Negara dalam memastikan setiap warga negara mendapat layanan kesehatan yang maksimal.

Bagi lulusan pendidikan Kesehatan dapat mendaftar jadi Tim Nusantara Sehat melalui http://nusantarasehat.kemkes.go.id/. (ms)