Home Blog Page 81

Rekruitmen Enumerator Pemantauan Status Gizi Tahun 2017 Provinsi Sulawesi Barat

0

PERSYARATAN ENUMERATOR

  1. Pendidikan minimal Diploma III Kesehatan (Diutamakan jurusan gizi)
  2. Laki-Laki & Perempuan umur maksimal 35 tahun (Bagi Perempuan Tidak Sedang Hamil)
  3. Memiliki Kendaraan (Dilengkapi Dengan SIM)
  4. Memiliki Pengalaman Mengikuti Survei Sebelumnya
  5. Mempunyai Kemampuan Berkomunikasi Dengan Baik (Diutamakan Yang Mampu Berbahasa Daerah Lokal)
  6. Bersedia Ditempatkan Dimana Saja (Sulawesi Barat)
  7. Bersedia Mengikuti Tahapan Tes Selanjutnya
  8. Diutamakan Berdomisili Di Wilayah Sulawesi Barat
  9. Tidak Termasuk Dalam Daftar Enumerator Yang Bermasalah pada PSG dan PKG sebelumnya
  10. Memiliki JKN

KELENGKAPAN BERKAS

  1. Curriculum Vitae
  2. Fotocopy Ijazah Terakhir (Legalisir)
  3. Fotocopy KTP
  4. Fotocopy SIM
  5. Foto Berwarna 4×6 sebanyak 2 Lembar
  6. Surat Keterangan Berbadan Sehat
  7. Surat Keterangan Bebas Narkoba
  8. Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan Dimana Saja (Area Survei)
  9. Surat Izin Dari Orang Tua/Wali bagi yang belum berkeluarga
  10. Surat Izin Dari Suami bagi yang telah berkeluarga
  11. Surat Izin dari instansi bagi tenaga honorer/kontrak disertai dengan SK Honorer/Kontrak
  12. Surat Tugas dari Kepala Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil

 

KETERANGAN           

  1. Kelengkapan Berkas Diantar Langsung Ke Kampus Poltekkes Kemenkes Mamuju Ruang UP2M (Unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat)
  2. Informasi Jadwal Rekruitmen :

@   Pendaftaran/Pengumpulan Berkas Administrasi : 5 – 9 Juni 2017

@   Pengumuman Hasil Seleksi Admnistrasi : 13 Juni 2017 (Melalui Web Poltekkes Kemenkes Mamuju)

@   Tes Tertulis : 14 Juni 2017

@   Tes Wawancara : 15 – 16 Juni 2017

@   Tes Praktek : 15 – 16 Juni 2017

@   Pengumuman Hasil Seleksi: 20 Juni 2017

@   Pelatihan Enumerator : 9 – 12 Juli 2017

@   Pelaksanaan PSG : 25 Juli – 25 Agustus 2017

  1. Kontak Person :

@   Irma Muslimin, M. Kes (085255743900)

@   Nurliah,Amd.Gz (085242048123)

 

Pemilihan Nakes Teladan Tingkat Puskesmas Sulawesi Barat

0

Puskemas merupakan sarana pelayanan kesehatan terdepan dan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di masyakarat. Keberhasilan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Setiap tahun, Kementerian Kesehatan mengadakan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas, dengan maksud sebagai pengakuan atas keteladanan tenaga kesehatan dalam pembangunan kesehatan di Puskesmas.

Kegiatan penilaian ini bertujuan untuk  meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan didalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan minat tenaga kesehatan untuk bekerja di Puskesmas.

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas terdiri dari 9 kategori berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, yaitu:

Dokter; Dokter Gigi; Perawat ;Tenaga Kefarmasian; Bidan; Tenaga Kesehatan Masyarakat     ; Tenaga Kesehatan Lingkungan; Ahli Teknologi Laboratorium Medik; dan Tenaga Gizi dengan persyaratan bekerja di Puskesmas atau di Puskesmas Pembantu sekurang-kurangnya 3 tahun; belum pernah terpilih sebagai tenaga kesehatan teladan di Puskesmas sebelumnya; dan memiliki prestasi yang dapat diteladani di lingkungan kerjanya.

Adapun rangkaian kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan pada pada tanggal 15-16 Mei 2017 di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Penilaian dilakukan melalui presentasi dan wawancara peserta.

Tim Penilai Nakes Teladan Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas 5 orang :

  1. Drg.Hj.Hartini Azis
  2. H. Muhammad, S,Kep, MARS
  3. dr. H. Muh. Ihwan
  4. Dr. Darmawiyah
  5. Andi Erieka Novianti,SKM,MKes

Kemenkes Apresiasi Program TB Sulbar

0

Komitmen provinsi Sulawesi Barat dalam penanggulangan TB sejauh ini terus ditunjukkan dengan pencapaian – pencapaian yang diperoleh dalam pengelolaan program TB. Upaya upaya penanggulangan TB terus di tingkatkan terutama di Fasilitas – fasilitas Pelayanan Kesehatan baik itu fasyankes milik pemerintah sepertu Rumah Sakit, Puskesmas maupun klinik klinik swasta atau dokter praktek mandiri.

Pemerintah Provinsi sulawesi Barat sesuai dengan Strategi Nasional penanggulangan TB saat ini sedang mengembangkan suatu sistem pelayanan kesehatan yang merangkul semua penyedia layanan kesehatan melalui program Publick Private Mix (PPM) hal ini bertujuan agar semua penderita Tuberkulosis mendapatkan pelayanan TB sesuai standar yang lebih populer dengan istilah ISTC (International Standard for Tuberculosis Care).

Hal ini dianggap cukup berhasil terbukti dengan terus meningkatnya angka penemuan penderita TB dan angka keberhasilan pengobatan TB. Khusus untuk angka keberhasilan pengobatan TB, dari 34 provinsi di seluruh Indonesia, hanya terdapat 4 provinsi yang memiliki angka keberhasilan pengobatan diatas 90 % termasuk Provinsi Sulawesi Barat dan hal ini mengantarkan Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi dengan Kinerja Terbaik Nasional dalam Pengelolaan Program TB

Penghargaan ini diberikan Langsung oleh Dirjen Penanggulnagn Penyakit pada acara Pertemuan Nasional Evaluasi dan Perancanaan Program Tuberculosis pada tanggal 10 – 13 April 2017 di Four Points Hotel Makassar

Dinas Kesehatan Provinsi Siap laksanakan Visi Misi Gubernur Baru Sulbar

0

Gubernur dan wakil Gubernur terpilih Provinsi Sulawesi Barat Bapak Ali Baal Masdar dan Ibu Enny Anggraeni Anwar  dengan tagline Sulbar Maju Malaqbi Gubernur Ali Baal Masdar dalam rapat dengan pimpinan OPD di lingkup Provinsi Sulawesi Barat menekankan pentingya segera melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJM) yang akan menjadi basis data dalam pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun ke depan.

Dinas Kesehatan Provinsi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu Gubernur dalam pelaksanaan kegiatan teknis Bidang Kesehatan akan mendorong beberapa kegiatan di antaranya malaqbi Health yang merupakan Pelayanan Kesehatan  berbasis teknologi Informasi dan Gerakan Kesehatan Provinsi yang merupakan program yang akan menjadi media konektivitas Program Provinsi dan Kabupaten.

Provinsi sebagai perwakilan Pemerintah pusat di daerah menjadi fasilitator bagi kabupaten yang merupakan eksekutor program dan kegiatan yang akan memberikan Prestasi dan prestige Provinsi di Pusat.  Masyarakat sehat dan Malaqbi menjadi cita – cita gubernur dab wakil gubernur baru yang perlu kita wujudkan bersama – sama.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di bawah pimpinan dr.Achmad Azis,M.Kes siap bersama – sama mewujudkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat 2017-2022 dengan Pelayanan kesehatan yang maksimal dan Prima kepada masyarakat

Sulbar Sehat Maju Malaqbi!!

Dinas Kesehatan Provinsi Sualwesi Barat melaksanakan Pemutakhiran Data Kefarmasian Kesehatan

0

Kualitas suatu kebijakan atau keputusan dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas data dan informasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, data dan informasi dengan tingkat akurasi dan validitas yang dapat dipercaya serta tepat waktu/ada saat diperlukan, merupakan input yang utama dalam proses pengambilan keputusan atau suatu kebijakan di semua tingkat manajemen.

Hal inilah yang mendasari dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes Tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Hotel dMaleo Mamuju pada tanggal 8-10 Mei 2017. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian Penyusunan Profil Kefarmasian, Serta Perencanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kefarmasian.

Adapun tujuan dari kegiatan pemutakhiran data kefarmasian dan alat kesehatan ini adalah untuk memutakhirkan database sarana dan capaian di bidang kefarmasian dan alat kesehatan di tingkat Provinsi Sulawesi Barat dengan melakukan pencocokkan data antara Kabupaten dan Provinsi.

Peserta pertemuan berasal dari Pengelola Program di Dinas Kesehatan Provinsi dan seluruh Pengelola Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten dan Rumah Sakit Se-Provinsi Sulawesi Barat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr.H.Achmad Azis,M.kes dalam sambitannya di depan Peserta menekankan pentingnya pelaporan data yang berkualitas, baik dan cepat. Saat ini tuntutan masyarakat terkait kebutuhan data dan informasi sangat cepat. Sebagai organisasi Perangkat Daerah yang bergerak dalam Pelayanan Publik maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat seyogyanya mampu menyediakan kebutuhan informasi tersebut.

Sebagai gambaran bahwa saat ini Seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat telah memiliki Intlasasi Pelayanan Kefarmasian (Gudang Obat) yang menjadi salah kebutuhan yang sangat penting dalam dukungan Pelayanan Kesehatan.

Kalakarya Kesehatan Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Tahun 2017

0

Sebagai upaya untuk meningkatkan IPKM di kecamatan Pamboang Kabupaten Majene maka pada tanggal 27 – 28 April 2017 dilakukan Kalakarya Kesehatan bertempat di Dapur Mandar kecamatan Pamboang yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat, dr.Achmad Azis,M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Majene drg.Nurwan Katta,MARS, Camat Pamboang, Kepala Desa lingkup Kecamatan Pamboang, Kepala Puskesmas dan masing – maisng bidan desa.

Acara  berlangsung sejak pukul 14.00 – 18.00 WIT dimulai dengan sambutan-sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang menekankan bahwa dukungan lintas sector khususnya Kepala desa niscaya menjadi sangat penting dalam peningkatan pembangunan Kesehatan.

Kepala Desa adalah pimpinan tertinggi di desa dan memiliki kewenangan dalam mengatur wilayah administratif yang terdiri atas masyarakat. Tema yang dibahas dalam Pelaksanaan Kalakarya adalah tentang Peran Kepala Desa dalam pemenuhan Akses Sanitasi bagi masyarakay

Sebagai gambaran bahwa saat ini 5 dari 15 Desa Kelurahan di kecamatan Pamboang telah bebas dari Buang Air Besar Sembarangan. Desa Simbang,Adolang 2, Adolang, Buttu Pamboang dan Pesuloang menjadi desa yang telah mencapai 100 persen masyarakatnya memiliki akses terhadap jamban.

Adapun 10 Desa dan Kelurahan lainnya mengupayakan akan melakukan akselerasi menuju 100 Persen masyarakat tidak buang air besar sembarangan. Hal ini senada dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

Kematian Ibu dan Bayi dan hubungannya dengan Perkawinan Usia Muda di Sulawesi Barat

0

Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.

Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan Usia Anak di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.

Demikian disampaikan Kepala Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr.Achmad Azis,M.Kes pada acara Diseminasi Program KKBPK bagi petugas KUA yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan BKKBN provinsi Sulawesi Barat di mamuju, 10 – 12 April 2017.

 

 

 

Penguatan Program Bangunmandar melalui Pendekatan Keluarga Sehat

0

Bertempat di Puskesmas Matakali Polewali Mandar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan dialog dan diskusi dengan Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dan  Puksesmas Matakali dan Jaringannya tentang Model Intervensi Pengembangan Program Kesehatan di daerah sasaran Bangunmandar.

dr.Achmad Azis,M.Kes menerangkan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan dalam Percepatan Pelaksanaan Nawa Cita Ke Lima meningkatkan Kualitas Hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas Pendidikan, Kesejahteraan dan Kesehatan melalui 3 Pendekatan :

  1. Paradigma Sehat : Dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan kesehatan, penguatan Promotif, Preventif dan Pemberdayaan Masyarakat
  2. Penguatan Pelayanan Kesehatan : Dilakukan dengan strategi Peningkatan akses Pelayanan Kesehatan, Optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan pelayanan Kesehatan meggunakan pendekatan Continuum Of Care dan Intervensi berbasis resiko kesehatan
  3. Jaminan Kesehatan nasional : Dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya

Dalam penyampiannuya mantan Kepala Dinas Kesehatan Polewali Mandar ini juga mennekankan Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga.

Sehingga Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung saja, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya. Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasari data & informasi dari profil kesehatan keluarga (sehingga datanya valid) dan memberikan intervensi awal bila ada masalah kesehatan terhadap 12 indikator seperti yang terdapat pada Paket Informasi Kesehatan Keluarga (Pinkesga). Selanjutnya Puskesmas akan melakukan analisis terhadap hasil pendataan dan merencanakan upaya intervensi yang dilakukan terhadap masalah kesehatan yang dibahas dalam forum lokakarya mini Puskesmas. Dengan demikian pendekatan keluarga tidak hanya berupa pendataan/sensus saja.

Kepala Dinas Kesehatan Polewali Mandar H. Suaib Nawawi,SKM,M.Kes dalam penyampaiannya kepada Forum mengungkapkan bahwa sejak tahun 2011 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan Kegiatan Kalakarya di beberapa titik di Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud Perhatian Provinsi terhadap Kabupaten Polewali Mandar.

Adapun rangkaian Pelaksanaan Kalakarya Kesehatan dilaksanakan selama 2 Hari, Hari Pertama (5 April 2017) dilaksanakan secara internal di Puskesmas Matakali dan hari kedua di Kantor Kecamatan Matakali dengan mengahdirkan Camat, Para Kepala Desa, Bidan Desa, Tokoh Masyarakat, TNI, Faskom Bangunmandar dan tokoh masyarakat dari 7 Kelurahan & Desa se Kecamatan Matakali (MSY)

Manajemen Pendekatan Keluarga di Puskesmas

0

Kementerian Kesehatan pada tahun 2017 menekankan Isu Strategis Kesehatan pada 3 isu utama meliputi Program  Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga, Gerakan masyarakat Sehat dan Tandar Pelayanan minimal Bidang Kesehatan.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Terdapat 12 indikator keluarga sehat yang ingin dicapai :

  1. Keluarga mengikuti KB
  2. ibu bersalin di faskes
  3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
  4. Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan
  5. Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan
  6. Penderita TB Paru berobat sesuai standar
  7. Penderita hipertensi berobat teratur
  8. Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan
  9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok
  10. Keluarga memiliki/memakai air bersih
  11. Keluarga memiliki/memakai jamban sehat
  12. Sekeluarga menjadi anggota JKN/Askes (ADV)