Home Blog Page 49

Startegi Penanganan Malaria Sulbar

0

Malaria sebagai salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, berdampak kepada penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, bahkan berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Disadari bahwa penyebaran malaria tidak mengenal batas wilayah administrasi, oleh karena itu upaya pengendalian malaria memerlukan komitmen nasional, regional bahkan global sebagaimana tercantum dalam Millenium Development Goals.

Berbagai upaya untuk mengendalikan malaria sudah dilaksanakan sejak 52 tahun yang lalu dan telah berhasil menurunkan jumlah penderita di beberapa wilayah khususnya di Pulau Jawa. Upaya-upaya ini harus dilanjutkan dan ditingkatkan secara intensif dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai mitra yang terkait agar malaria dapat dieliminasi dari Indonesia.

Indonesia Sebagai Negara tropis termasuk negara yang rawan terhadap penularan malaria dari total 495 kabupaten, sebanyak 396 kabupaten (80%) masih merupakan daerah endemis malaria dan juga diperkirakan 45 % penduduk Indonesia beresiko tertular Malaria. Di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2014 menunjukkan API : 1 per 1.000 penduduk, dan dari dari 6 Kabupaten  sudah menunjukkan zona Hijau (<1/1.000 Penduduk)

Angka kesakitan malaria yang dilaporkan pada tahun 2014 sebesar 462 kasus positif malaria dari 36,593 kasus klinis dan yang diobati ACT sebesar 456 sementara yang diperiksa sediaan darahnya adalah angka kesakitan malaria berdasarkan API (Annual Paracite Incidence) di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2014 sebesar 0,38%

Kepala Dinas Kesehatan dr. Achmad Aziz mengatakan bahwa Salah satu Starategi dalam kebijakan Eliminasi Malaria adalah Melakukan penemuan dini Secara Aktif dengan melakukan pelacakan Kasus malaria didaerah endemis agara pengobatan penderita malaria dapat dilakukan dengan cepat dan tepat agar tidak menjadi sumber penularan yang berpotensi terjadinya KLB Malaria

Situasi Kematian Ibu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015

0

Salah satu Tujuan Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Berbagai Upaya, kebijakan dan Strategi dicanangkan sebagai langkah otimalisasi pencegahan terjadinya kasus kematian ibu karena kehamilan.

Pada tahun 2015 Kematian Ibu sebanyak 52 Kasus kematian yang terjadi di 6 kabupaten Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar menjadi kabupaten dengan jumlah kasus kematian terbanyak dengan 17 Kasus Kematian.

Berdasarkan laporan Dinas KEsehatan provinsi Sulawesi Barat melalui Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak masa kematian ibu paling tinggi terjadi pada saat proses melahirkan dengan persentase kejadian kasus sebesar 56%.

Penyebab terbesar terjadinya kehilangan nyawa Ibu karena kehamilan adalah perdarahan sebesar 50% dan Hipertensi dalam kehamilan sebesar 13%.

Berdasarkan Usia Ibu mati paling tinggi terjadi pada usia 20 – 34 Tahun usia ibu dengan persentase kejadian sebesar 69%

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Achmad Azis,M.Kes dalam berbagai kegiatan menekankan pentignya Ibu hamil dalam memeriksakan Proses kehamilan sejak hari pertama kelahiran. Selama 9 bulan Kehamilan, ibu hamil diharapkan minimal memeriksakan kehamilan sebanyak 4 kali ke Tenaga Kesehatan terlatih di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Salah satu Strategi penurunan Kematian Ibu adalah intervensi 1000 hari kehidupan yang dimulai sejak ibu masih dalam usia Remaja. Semoga dengan intervensi ini kasus ematian Ibu bisa kita tekan.

Selain itu Partisipasi lintas sektor seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dalam memberikan advokasi kepada ibu untuk memeriksanakan diri kelayanan kesehatan.

Akses masyarakat terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditengarai menjadi salah satu penyebab masih tingginya kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Barat

Rapat Koordinasi Teknis Sirkesnas Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016

0

Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Tawangmangu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) wilayah Korwil IV untuk Provinsi Sulawesi Barat tanggal 21 – 23 April 2016 bertempat di Hotel d,Maleo Mamuju. Sebelumnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan B2P2TOOT  menggelar seleksi penerimaan enumerator untuk Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas)  di kampusPoliteknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju

Acara Rakornis ini dilaksanakan dengan mengundang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penanggung Jawab Operasional (PJO) Sirkesnas Provinsi dan Kabupaten, Penanggung Jawab Teknis (PJT) Sirkesnas  Provinsi dan Kabupaten, Penanggungjawab Administrasi dan Logistik (PAL) Sirkesnas Provinsi dan Kabupaten,  Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi dan Kabupaten, KTim Teknis Pusat, Manajemen Korwil, Tim Pendamping Biomedis, Staf Administrasi Keuangan (SAK), Staf Administrasi Logistik (SAL), dan Panitia Lokal. Untuk Sirkesnas, Kabupaten yang menjadi wilayah pengumpulan data adalah Kabupaten Mamuju, Mamuju Utara, Mamuju Tengah, Polewali Mandar dan Mamasa

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Achmad Azis,M.Kes . Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berpesan agar survei maupun riset ini dilakukan dengan sebaik-baiknya agar didapat hasil yang diinginkan. Sehingga data yang didapatkan bisa menjadi dasar untuk merancang intervensi dan mengalokasikan peran yang lebih spesifik dan tajam untuk pencapaian target indikator kesehatan.

Rakornis ini dilaksanakan untuk mempersiapkan Pelaksanaan Test Wawancara Enumerator,  Workshop/TC enumerator (tempat, kebutuhan, praktek lapangan, dll); menyusun skenario pelaksanaan pengumpulan data, menyusun strategi untuk mengatasi hambatan dan kendala, menyampaikan skenario dan potensi-potensi biaya yang dibutuhkan kepada Korwil termasuk transportasi daerah sulit, RTL Rekruitmen, TC Tim Pulldata, dan Supervisi.

Dinkes Sulbar Mutakhirkan Data Kesehatan

1

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Pertemuan Pemutakhiran Data Kesehatan tingkat Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 21 – 24 Maret 2016. Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat serta diikuti oleh 30  peserta dari kabupaten (Kabupaten Mamasa tidak hadir), 20 peserta dari Pengelola Data dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

Pertemuan Pemutakhiran Data Kesehatan rutin diadakan setiap tahun dengan  mengundang peserta dari Kabupaten dan perwakilan Pengelola data dan Pengelola Program lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan ini bertujuan untuk menghimpun data dari berbagai sumber dan untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai pengelolaan data/informasi serta mencari upaya mengatasi masalah yang ada baik tingkat kabupaten maupum provinsi

Narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat , Kepala dinas Kesehatan dr. Achmad Azis membawakan beberapa materi Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Dinas Kesehatan tahun 2016 dan 2017

Narasumber dari Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Suntono,SE,M.Si memaparkan tentang  Proyeksi Penduduk Sasaran  Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat. Menurut Kepala BPS yang baru menjabat 3 bulan ini bahwa Untuk mendapatkan data jumlah penduduk sasaran program pembangunan kesehatan  diperlukan data jumlah penduduk dimasa mendatang dengan cara proyeksi (Projection are not prediction or forecast, but an indication of future demographic change built on assumptions about future patterns in fertility (births), mortality (deaths) and migration (BPS, Bappenas, and UNFPA, 2005); Asumsi untuk tingkat kelahiran, kematian dan migrasi di masa mendatang dibuat berdasarkan data yang menggambarkan tren masa lalu dan saat ini, faktor yang mempengaruhi ketiga komponen, hubungan antara ketiga komponen, dan target ketiga komponen dimasa depan

Sedangkan Narasumber dari Pusdatin Kementerian Kesehatan RI Supriyono Pangribowo,SKM,MM menjelaskan tentang Juknis Penyusunan Profil Kesehatan dan Analisis Data Kesehatan Tahun 2016 . Sebagai hasil dari pertemuan pemutakhiran data tersebut di antaranya adalah, terkumpulnya data-data dari Kabupaten ( Data profil kesehatan sebanyak 5 dari 6 kabupaten,  data SPM bidang kesehatan sebanyak, data dasar puskesmas sebanyak, formulir desk. Terkumpulnya dari program Kesehatan, antara lain data penduduk bayi, balita, wilayah administrasi, PHBS, UKBM, TB, Kusta, Malaria, DBD, K4, PN, KN, Kunjungan Bayi dan Balita, Gizi, Imunisasi Campak, RS, dan SDM Kesehatan.

Pada Pertemuan Pemutakhiran Data Kesehatan ini juga dihasilkan bahwa pembahasan mengenai jadwal waktu finalisasi Profil Kesehatan yakni minggu ketiga April Tahun 2016

Komisi IX DPR RI lakukan Kunker di Sulawesi Barat

0

Senin, 21 Maret 2016 Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja masa reses persidangan III di Provinsi Sulawesi Barat. Kunjungan kerja yang dilaksanakan selama 3 hari ini akan melakukan beberapa agenda di antaranya rapat dengan mitra Kerja komisi IX, Bidang Kesehatan, BKKBN, BPJS, Ketenagakerjaan, BPOM, tenaga kerja
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dalam sambutannya menceritakan tentang proses pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sejak terbentuk  bebeberapa tahun lalu. Beberapa keberhasilan pembangunan Sulawesi Barat di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang pernah menembus angka 15% dan menjadi angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Selain itu Gubernur Sulawesi Barat juga mengharapkan perhatian Komisi IX dalam pelaksanaan pembangunan yang yang menjadi Mitra Komisi IX. Selanjutnya DPR RI selaku komisi IX yang di wakili oleh Ketua Tim mengatakan bahwa pembangunan Sulawesi Barat telah Mengalami perkembangan yang pesat. Ketua Tim menceritakan bahwa Beberapa tahun lalu pernah ke Mamuju dan kondisinya saat ini telah mengalami perubahan pesat.

Gubernur Sulawesi Barat mengatakan Ketenagakerjaan dan Kesehatan menjadi Prioritas Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam Visi Misi Pembangunan Ketenagkerjaan berada pada Misi 2: Memperluas dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Ekonomi. Misi ini terfokus pada pengembangan sarana ekonomi vital yang memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan agroindustri, industri pertambangan minyak, gas dan mineral serta volume perdagangan yang kesemuanya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan berkelanjutan yang dapat dinikmati berbagai unsur masyarakat.

Sedangkan Kesehatan berada pada Misi 3: Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Hidup. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup terkait dengan pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Berbagai upaya tersebut bermuara perbaikan kualitas hidup khususnya dengan memperkecil angka penduduk miskin dan pengangguran.

Permasalahan kesehatan masih menjadi tantangan bagi Provinsi yang bermotto Mellete di Attonganan ini di antaranya  : Masih tingginya Angka Kematian bayi dan Ibu; Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti: penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan; Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.; Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.; Sanitasi lingkungan yang masih rendah dan Belum terpenuhinya jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.

Program-program strategis kesehatan di Sulawesi Barat antara lain peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, akses sanitasi dan air bersih promosi kesehatan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. Untuk mempercepat realisasi penyerapan anggarannya dengan meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dengan dibentuknya tim pengendali  yang secara bulanan melaporkan realisasi fisik dan anggaran.

 

Upaya- upaya yang dilakukan untuk penanggulangan kematian bayi dengan meningkatkan program dan kegiatan dengan metode pendekatan keluarga, meningkatkan  kapasitas sumber daya kesehatan khususnya dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya dalam penanganan Bayi Baru Lahir, dan meningkatkan sarana-prasarana kesehatan antara lain pengadaan bidan kit untuk bidan desa, pemenuhan alat kesehatan di puskesmas khususnya peralatan persalinan.

Upaya upaya yang dilakukan untuk penaggulangan kasus gizi buruk dan kurang khususnya stunting di Sulawesi barat dengan penguatan program dan kegiatan PMBA (Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak) kerjasama dengan Tim Penggerak PKK, Pemantauan Status Gizi,  dan meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sector penanggulangan Gizi masyarakat. dan  pemerintah propinsi Sulawesi Barat untuk sementara menggodok Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan akses jamban sehat dan air bersih dengan strategi meningkatkan Pemicuan Jamban Sehat (PJS), khususnya pemanfaatan Dana Desa Untuk Kesehatan.

Pengukuran / Tes Kebugaran Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

0

Kesehatan olahraga adalah salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan aktifitas fisik, latihan fisik dan atau olahraga secara baik, benar, teratur dan terukur. Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran  jasmani masyarakat. Dalam pengembangan upaya kesehatan olahraga, dinas kesehatan provinsi berperan sebagai fasilitatator dan regulator, dilanjutkan oleh dinas kesehatan kabupaten / kota sebagai penyelenggara dan puskesmas sebagi unit pelayanan teknis program kesehatan olahraga strata pertama yang lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif.

Penyelenggaraan upaya kesehatan olhraga diberbagai jenjang perlu didukung oleh peran lintas program dan lintas sektor terkait agar dapat memberi hasil yang optimal dan berkesinambungan.

Dinas kesehatan provinsi Sulawesi Barat melalui program kesehatan kerja dan olahraga melaksanakan pengukuran / tes kebugaran bagi seluruh pegawai dinas kesehatan provinsi sulawesi barat pada tanggal 18 maret 2016 yang dilaksanakan di halaman parkir hotel d’maleo. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kebugaran seluruh pegawai yang ada,  dengan harapan bahwa dengan pengukuran / tes kebugaran ini seluruh pegawai akan mengetahui tingkat kebugarannya, ini penting mengingat banyaknya aktifitas / kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pegawai jajaran dinas kesehatan provinsi sulawesi barat, sehingga dengan tes kebugaran ini diperoleh hasil terkait dengan tingkat kebugaran  seluruh pegawai dinas kesehatan provinsi sulawesi barat. Karna dengan tubuh yang bugar dalam bekerja tidak  gampang mengalami kelelahan  yang berarti, sehingga diharapkan seluruh pegawai dinas kesehatan prov. Sulbar akan mencapai produktifitas kerja yang maksimal.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bapak kepala dinas kesehatan  prov. Sulbar dalam kesempatan yang singkat memberikan arahan terkait dengan pentingnnya menjaga kebugaran tubuh, karna didalam tubuh yang bugar terdapat jiwa yang sehat dan kuat, dengan melakukan olahraga yang baik, benar, terukur dan teratur (bbtt) berikut ini adalah beberapa manfaat latihan kebugaran tubuh  bagi kesehatan Mencegah obesitas; Mengurangi resiko pjk ( penayakit jantung koroner); Mengurangi resiko diabetes; Mengontrol tekanan darah; Menambah kekuatan ; seksual; Meningkatkan kecerdasan; Mengurangi resiko alzheimer; Mengurangi stress; Menghasilkan energi yang optimal;Menaikkan hdl ( lemak baik); Mengurangi resiko kanker’Mencegah osteoporosis; Meninggikan kadar kepercayaan diri; Terlihat awet muda; Menguatkan sistem imun, Meningkatkan pemulihan ketika cedra dan Melenturkan sendi

Kemenkes Lakukan Pembinaan Wilayah di Mamuju

0

Beberapa hari yang lalu Kementerian kesehatan RI melakukan Pembinaan Wilayah di Provinsi Sulawesi Barat. Pembinaan Wilayah menjadi media komunikasi antara Pusat dan daerah dalam mendiskusikan target – target Kesehatan yang menjadi Implementasi dari Nawa Cita Pemerintah Pusat.

Rombongan yang di pimpin oleh dr. Wiendra Waworuntu, Mkes, selaku Direktur P2PML ini di hadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Direktur RSUD Kabupaten, Para Kepala bidang Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Para Kepala Seksi Dinas Kesehatan Provinsi Sualwesi Barat dan beberapa Pengelola Program Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Achmad Azis yang memimpin Rapat Koordinasi mengatakan bahwa sinergitas Program antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten sangat penting untuk selalu dilaksanakan. Kepala dinas kesehatan juga secara singkat menyampaikan status Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

Dr. Wiendra selaku Ketua tim juga memaparkan capaian Pembangunan Kesehatan secara Nasional dan menyandingkan wilayah – wilayah yang pencapaiannya setara. Dalam kesempatan ini beliau menekankan pentingnya dukungan Penganggaran Kesehatan yang sesua dengan Mandatory UU Kesehatan No 36 tahun 2019 yang mentahakan bahwa alokasi Pembiayaan Kesehatan bersumber dana APBN adalah 5% dan APBD 10% dari Belanja Langsung.

Inti Pembangunan Kesehatan adalah Preventif dan Promotif dengan tetap memperhatikan kualitas Kuratif (Pengobatan)

Pengumuman Rekrutmen Enumerator Sirkesnas dan PTM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016

0

PENGUMUMAN REKRUTMEN ENUMERATOR RISET PENYAKIT MENULAR (PTM) dan SURVEY INDIKATOR KESEHATAN NASIONAL (SIRKESNAS) PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016

Dalam rangka pelaksanaan Riset Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Barat , maka dibutuhkan Petugas Pengumpul Data (Enumerator) sebagai berikut :

Slide1Slide2

 

 

 

 

Download kelengkapan dokumen di Dokumen Pendaftaran Enumerator

Bagi yang berminat dan memenuhi kualifikasi silakan memasukkan berkas lamaran ke :

POLITEKNIK KEMENTERIAN KESEHATAN MAMUJU

Kampus Poltekkes Kemenkes Mamuju Jalan Poros Mamuju Kalukku KM 16 Tadui Mamuju

 

Workshop Pengelolaan Website Kesehatan 2016

0
Bogor, 25 Februari 2016

Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI, menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Website Kesehatan 2016 di Bogor, 24-27 Februari 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh 27 pengelola web Dinas Kesehatan Provinsi, 11 pengelola web unit di lingkungan Kementerian Kesehatan, anggota tim terpadu pengelola web Kementerian Kesehatan, serta staf Pusat Data dan Informasi. Kepala Pusat Data dan Informasi, dr. Pattiselanno Robert Johan, MARS, dalam sambutannya menyatakan bahwa saat ini kebutuhan masyarakat akan informasi terus meningkat, sehingga situs web kesehatan, baik di lingkungan Kementerian Kesehatan maupun dinas kesehatan, diharapkan dapat memberikan data dan informasi di bidang kesehatan secara informatif, menarik dan bermanfaat tidak hanya bagi tenaga kesehatan namun juga bagi masyarakat luas.

Pada materi pertama, Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes memaparkan pentingnya Membangun Kebersamaan dalam Mengelola Web Kementerian Kesehatan. Sebagai portal, web Kementerian Kesehatan menyajikan informasi kesehatan yang berasal dari seluruh unit program di lingkungan Kementerian Kesehatan. Di sini, peran kerja sama tim pengelola sangat penting dalam mengelola informasi yang disajikan sehingga dapat terus diperbarui. Web yang baik bukan lah web yang hanya memiliki disain bagus, namun juga memiliki informasi yang dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh kalangan sendiri tapi juga oleh masyarakat luas.

Kepala Sub Bagian Hubungan Media Massa dan Media Sosial, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Giri Inayah, S.Sos, MKM menjelaskan bahwa penulisan di situs web harus memenuhi 5 kaidah, yaitu: nyaman dilihat, mudah dibaca, bermanfaat, mudah ditemukan dan penekanan penulisan informasi penting. Selanjutnya, narasumber babaStudio, Zeembry, menekankan tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan dan mengelola web sehingga menjadi web yang menarik dan informatif. Tiga hal penting tersebut terdiri dari: tren disain web, arsitektur disain web, serta konten web.

Salah satu tujuan diselenggarakannya workshop ini adalah untuk mensosialisasikan penilaian web e-Aspirasi Kemenkes. E-Aspirasi Kemenkes merupakan lomba penilaian website kesehatan yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi dengan kriteria kemudahan akses dan keterbukaan informasi. Pada dua periode sebelumnya, kegiatan ini hanya diikuti oleh unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sebagai tiga pemenang e-Aspirasi Kemenkes 2015, Badan Litbang Kesehatan, Pusat Data dan Informasi, serta Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, pada kesempatan kali ini membagikan pengalaman proses pengelolaan website di unit mereka. Diharapkan informasi tersebut dapat menyemangati para peserta dalam mengelola dan mengembangkan web unit mereka.

Mulai tahun 2016, Pusat Data dan Informasi akan melaksanakan lomba penilaian website kesehatan e-Aspirasi Kemenkes bagi unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan. Penilaian web dinas kesehatan provinsi akan dilaksanakan sekitar Mei 2016, sementara penilaian web unit akan dilaksanakan pada September 2016. Hasil penilaian akan diumumkan pada perayaan Hari Kesehatan Nasional 2016.

e-Aspirasi Kemenkes merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyajian informasi terkait kesehatan di website pemerintah. Diharapkan, website pemerintah dapat dijadikan rujukan utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi di bidang kesehatan.

Informasi ini dipublikasikan oleh Tim Pengelola Web Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI.

Dukung Pekan Imunisasi Nasional (PIN), MUI Terbitkan Fatwa Tentang Imunisasi

0
Dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi sebuah kabar gembira menjelang pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang akan diselenggarakan secara serentak pada 8-15 Maret 2016. MUI secara resmi mendukung proses dan kegiatan imunisasi untuk balita atau anak-anak melalui penerbitan Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2016 tentang Imunisasi pada 23 Januari 2016 lalu.

Menurut Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra, dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH, Dsc, terbitnya Fatwa MUI ini akan berkontribusi besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengimunisasi anak-anaknya. Seperti kita ketahui, hingga saat ini, masih cukup banyak masyarakat yang enggan membawa anaknya untuk imunisasi karena masih ragu mempertimbangkan halal atau haram.

Banyak masyarakat menunggu, mereka melihat fatwa MUI itu sebagai acuannya. Nah, ini fatwanya sekarang sudah terbit, ujar dr. Jane, usai membuka Pertemuan Nasional Sosialisasi Fatwa MUI tentang Imunisasi di Bogor, Minggu malam (21/2).

Dalam kesempatan yang sama, berkaitan dengan perdebatan tentang halal atau haramnya imunisasi, Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA, menyatakan bahwa pada dasarnya, imunisasi boleh dilakukan.

“Ini menjadi wajib hukumnya, bila tanpa imunisasi, ternyata melahirkan gangguan atau wabah penyakit di masyarakat, tuturnya di hadapan perwakilan MUI dari 34 Provinsi, serta perwakilan organisasi masyarakat seperti Aisyiyah, Muhamadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan Muslimat NU.

Sesuai  dengan ketentuan hukum yang telah tercantum dalam fatwa MUI tersebut, imunisasi pada dasarnya diperbolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Dalam hal seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan penyakit berat atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, bahkan kematian, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib.

Karena itu, fatwa MUI tersebut merekomendasikan kepada para orang tua dan masyarakat wajib berpartisipasi menjaga kesehatan, termasuk dengan memberikan dukungan pelaksanaan imunisasi. – See more at: http://www.depkes.go.id/article/view/16022300002/dukung-pekan-imunisasi-nasional-pin-mui-terbitkan-fatwa-tentang-imunisasi.html#sthash.ZxO9p6du.dpuf