Sebelum melaksanakan tugas – tugas pelayanan kesehatan di desa penugasan, Dokter PTT dan Bidan PTT sebagai Pegawai Tidak Tetap diharapkan mengetahui dan memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam mendukung program – program pembangunan kesehatan di wilayah penugasan. Disamping itu, diharapkan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagai Dokter di daerah terpencil maupun Bidan di Desa mampu melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui Puskesmas dan Pos Kesehatan Desa. Untuk itu, dipandang perlu untuk memberikan pembekalan kepada tenaga Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan RI  sebelum melaksanakan tugasnya sebagai Bidan di Desa, demikian dikatakan oleh Kepala Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr.Achmad Azis,M.Kes dalam acara pembekalan Dokter dan Bidan PTT di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Rabu, 10 Desember 2014

Ditegaskan pula oleh kadinkes Provinsi Sulbar, bahwa Tujuan Umum , adanya pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai Bidan PTT serta tanggung Jawab dan tugasnya sebagai tenaga kesehatan dalam melaksanakan program kesehatan, terutama peningkatan kesehatan ibu dan anak. Disamping itu secara khusus kegiatan Pembekalan Bidan PTT pada tahun 2014 ini bahwa Bidan harus dapat :

1. Memahami hak dan kewajibannya sebagai Bidan PTT Pusat.
2. Memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesehatan di desa sebagai tenaga kesehatan.
3. Mampu memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi dan terpadu dengan Pemerintahan Desa setempat maupun dengan instansi atau sektor terkait

Selain itu dalam Permenkes No 7 tahun 2013 tentang pengangkatan dan penempatan Dokter dan bidan sebagai Pegawai tidak tetap bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban:

1. menjamin keselamatan dan keamanan bagi Dokter dan Bidan sebagai PTT dalam melaksanakan tugas;
2. menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas;
3. menerbitkan surat izin praktik untuk Dokter dan surat ijin kerja untuk Bidan yang mengikuti program PTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memberikan tunjangan lain sesuai kemampuan masing-masing daerah kepada Dokter dan Bidan sebagai PTT..

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, ditambah dengan meningkatnya pendidikan masyarakat serta terbukanya arus komunikasi dan globalisasi membuat permasalahan di dalam rumah sakit menjadi semakin kompleks, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal inilah yang selalu ditekankan oleh dr. Achmad Azis, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam setiap pertemuan yang dilakukan sejak mendapat amanah menjadi Plh RSU regional Provinsi Sulawesi Barat

Hal ini mendapat apresiasi dari anggota DPRD provinsi Sulawesi barat yang meninjau langsung RUMAH SAKIT REGIONAL SULAWESI BARAT yang didampingi secara langsung oleh Kepala Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi barat, dr. Achmad Azis yang di lanjutkan dengan rapat dengar pendapat dengan Staf Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat.

DPRD Provinsi Sulawesi Barat berpendapat bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar sehingga ia harus menjadi salah satu yang utama, Legislatif melalui pernyataan Ketua komisi IV bapak Abdul Rahim menjamin bahwa 5 tahun kedepan akan melakukan perubahan secara bertahap dan memberikan perhatian secara intensif dalam pengembangan Rumah Sakit persiapan Rujukan di Provinsi Sulawesi Barat.

Dr H Achmad Azis M.Kes menitipkan untuk memberi perhatian khusus utamanya dalam mendorong rumah sakit ber akreditasi JCI.

Gambaran masyarakat Provinsi Sulawesi Barat masa depan yang ingin dicapai oleh segenap kelompok masyarakat melalui pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Dan Mandiri Pada Tahun 2016”. Untuk mewujudkan visi tersebut ada lima misi yang diemban oleh seluruh jajaran petugas kesehatan di masing-masing jenjang administrasi pemerintahan, yaitu Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat; Mengupayakanpengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan; Menjamin Ketersediaan obat esensial sesuai standar; Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.Guna mempertegas rumusan visi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat “Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Dan Mandiri Pada Tahun 2016” maka ditempuh strategi percepatan berupa Peningkatan cakupan pemeriksaan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan kesehan yang berkualitas ditingkat dasar maupun rujukan terutama bagi bayi; Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan balita di sarana pelayanan kesehatan; Peningkatan cakupan kunjungan balita ke Sarana Pelayanan Kesehatan; Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan Perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; Meningkatkan keterpaduan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; Fasilitasi Peningkatana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Angka kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi (0-12 bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB dapat menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hami, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan social ekonomi. Bila AKB disuatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan diwilayah tersebut rendah.

AKB di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012 sebesar 14,5/1000 kelahiran hidup, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 11,6/1000 kelahiran hidup. Apabila dibandingkan dengan target Nasional dalam RPJMN 24/1000 kelahiran hidup, maka AKB Provinsi Sulawesi Barat sudah melampaui target Nasional, demikian juga bila dibandingkan dengan target yang diharapkan dalam MDD (Millennium Development Goals) tahun 2015 yaitu 23/1000 kelahiran hidup.AKB di Provinsi Sulawesi Barat satu tahun terakhir  dapat memberi gambaran pelayanan kesehatan yang meningkat  secara keseluruh lapisan masyarakat

Angka kematian bayi provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dariu tahun 2012 ke tahun 2013. Data ini adalah data yang tercatat di sarana pelayanan kesehatan yang ada dan dilaporkan secara berjenjang dari pelayanan kesehatan poskesdes sampai ke Dinas kesehatan kabupaten provinsi Sulawesi Barat.

Sulawesi Barat yang merupakan provinsi ke 33 adalah salah satu provinsi dengan perkembangan multi sector yang cukup pesat. Provinsi yang terbentuk sejak tahun 2004 ini telah mendapatkan beberapa penghargaan atas pencapaian tujuan pembangunan.

9 tahun telah berlalu,jika di ibaratkan dengan umur manusia telah memasuki usia kelas 3 SMP. Ukuran umur yang memasuki masa emas untuk mengembangkan diri menjadi sebuah daerah yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya.

Dalam beberapa tahun ini terjadi peningkatan yang cukup pesat dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang pembangunan. Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sampai dari 20,74% pada tahun 2006 menjadi 13,24% pada tahun 2012.

Penurunan  angka kemiskinan berbanding lurus dengan menurunnya prevalensi gizi buruk dan kurang yang juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari angka 25,4% pada tahun 2007 menjadi 20,5% pada tahun 2010 (Riskesdas 2010).

Selain itu pencapaian indicator makro lainnya seperti penurunan kematian ibu dan anak, Penurunan dan pengendalian penyakit menular (malaria, Tuberculosis, dan DBD), peningkatan dan pembangunan sarana kesehatan dan pemenuhan tenaga SDM kesehatan pun mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2006 Angka kematian Ibu yang tercatat sebesar 394 per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan yang cukup pesat pada tahun 2012 menjadi 242,8 / 100.000 kelahiran hidup walaupun masih belum mencapai target MDGS 102 per 100.000 KH pada tahun 2015. Adapun untuk Penurunan angka kematian bayi mengalami peningkatan  dari 10,8/1000 Kh pada tahun 2007  menjadi 14,5 /1000 KH pada tahun 2012.

Sarana Kesehatan seperti rumah Sakit dan Puskesmas senantiasa mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun pengadaan peralatan dan SDM Kesehatan.

Saat ini terdapat 6 Rumah sakit milik pemerintah dan 94 Puskesmas yang tersebar di seluruh kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat. Untuk tenaga kesehatan di tingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan di beberapa perguruan tinggi negeri dan melalui pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh instansi yang treat

Pembangunan kesehatan menjadi prioritas utama pembangunan yang di laksanakan oleh Gubernur Sulawesi barat, anwar Adnan Saleh. Dengan Visi Terwujudnya Percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat pada tahun 2016 yang dikembangkan melalui 5 misi diantaranya meningkatkan akses, kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas hidup.

Di usia yang telah bergerak memasuki “usia remaja” pembangunan kesehatan Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dan keberhasilan dalam beberapa pembangunan yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Peran pemerintah, masyarakat, dan sector swasta sangat di harapkan untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna Terwujudnya Percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat pada tahun 2016.

Dirgahayu provinsi Sulawesi Barat yang ke-9.