Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri rapat kerja strategis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, di Ballroom Andi Depu, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (30/9/2025).
Rapat yang diikuti oleh seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar serta Plh Sekprov, Herdin Ismail, membahas langkah-langkah strategis pemerintah provinsi dalam menghadapi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 330 miliar.
Dalam arahannya, Gubernur Sulbar menekankan pentingnya efisiensi besar-besaran tanpa mengurangi komitmen terhadap kesejahteraan ASN. Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dipastikan tetap dipertahankan meski kondisi fiskal daerah mengalami tekanan.
“Saya punya pilihan, menjalankan semua visi misi dan menghapus TPP ASN, atau mempertahankan TPP ASN dan sedikit moderat terhadap visi misi saya. Saya memilih mempertahankan TPP ASN,” tegas Gubernur Suhardi Duka.
Sebagai konsekuensi, Pemprov Sulbar akan melakukan penyesuaian sejumlah program dan berupaya mencari tambahan pembiayaan dari kementerian terkait di tingkat pusat.
Meski demikian, sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, UMKM, dan program beasiswa tetap dipertahankan.
“Hampir semua sektor penting tetap kita perkuat, meskipun peningkatannya tidak besar. Minimal kita pertahankan apa yang ada sekarang,” tambah Gubernur.
Plt. Kadinkes Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa sektor kesehatan akan tetap menjadi perhatian utama, meski dilakukan penyesuaian anggaran.
“Kami di Dinas Kesehatan berkomitmen untuk tetap menjaga mutu layanan kesehatan masyarakat. Efisiensi tentu akan kami lakukan dengan cermat, tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Fokus kami adalah memastikan masyarakat Sulbar tetap mendapatkan akses kesehatan yang layak, sejalan dengan visi misi Sulbar Maju dan Sejahtera,” ungkapnya.
Dengan langkah efisiensi yang terukur dan strategi penyesuaian program, Pemprov Sulbar diharapkan mampu menjaga stabilitas pemerintahan serta pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, sambil terus menjajaki peluang dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat.
