Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Demam Berdarah Dengue (DBD) menyusul meningkatnya jumlah kasus di wilayah ini. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sejak Januari hingga Juli 2025, tercatat 718 kasus DBD dengan 2 kematian. Kasus terbanyak dilaporkan di Kabupaten Polewali Mandar (426 kasus, 1 kematian), diikuti Kabupaten Mamuju (146 kasus), Mamuju Tengah (70 kasus, 1 kematian), Majene (43 kasus), Pasangkayu (27 kasus), dan Mamasa (6 kasus).

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa penanganan DBD membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat secara kolektif.

“DBD bukan hanya urusan tenaga kesehatan. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan surveilans, memperkuat Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, serta memastikan penanganan pasien sesuai standar. Kami mengajak masyarakat untuk disiplin melakukan 3M Plus: Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang barang bekas, serta mencegah gigitan nyamuk. Mencegah lebih baik daripada mengobati,” ujar dr. Nursyamsi.

Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan koordinasi dengan lintas sektor, termasuk Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama, rumah sakit, dan puskesmas di seluruh kabupaten/kota. Setiap sekolah dan pondok pesantren diminta mengaktifkan kembali Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) serta rutin melakukan PSN di lingkungan masing-masing.

Selain itu, puskesmas diinstruksikan melakukan pemeriksaan jentik berkala, melaporkan setiap kasus DBD dalam waktu 1×24 jam, serta melakukan penyelidikan epidemiologi dan fogging fokus di wilayah yang terdeteksi adanya kasus positif.

Langkah ini sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang digalakkan oleg Gunernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga  untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter sebagaimana dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Barat.

“Kesehatan adalah pondasi SDM unggul. Kita tidak boleh lengah, karena nyamuk Aedes aegypti tidak mengenal musim. Mari kita jaga lingkungan kita, rumah kita, sekolah kita, agar bebas dari sarang nyamuk. Setiap keluarga adalah garda terdepan melawan DBD,” tegas dr. Nursyamsi.

Masyarakat diharapkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala DBD seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot dan sendi, sakit kepala hebat, atau munculnya bintik-bintik merah pada kulit.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Tim Pasti Padu menggelar pertemuan koordinasi di Ruang Rapat Bappeda Litbang Kabupaten Mamasa, Rabu (13/8/2025), untuk memperkuat langkah konkret penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, dr. Muh Ihwan, bersama tim Pasti Padu Provinsi Sulbar. Turut hadir Bupati Mamasa,  Wellem Sambolangi, yang menegaskan pentingnya komitmen nyata dalam penanganan stunting.

“Teori tentang stunting sudah terlalu banyak. Yang kurang sekarang adalah langkah konkret untuk menurunkannya. Saya minta kepada seluruh dinas kesehatan, KB, sosial, dan seluruh OPD terkait untuk mengurangi rapat di ruangan. Lebih baik biaya rapat kita gunakan untuk turun langsung memberi bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Kalau kita makan kue di rapat, kita yang tidak stunting, tapi anak-anak tetap stunting,” tegas Bupati Mamasa.

Wellem juga menyampaikan  bahwa permasalahan stunting di Mamasa tidak hanya berkaitan dengan gizi, tetapi juga dengan sanitasi, sumber air bersih, dan fasilitas MCK yang masih buruk. Ia bahkan memberikan instruksi tegas kepada 18 Puskesmas yang angka stuntingnya naik pada 2025.

“Kalau target penurunan stunting tidak tercapai, kepala puskesmasnya akan dinilai kinerjanya. Saya sudah membagi 36 OPD menjadi penanggung jawab kecamatan. Akan ada evaluasi rutin. Jangan hanya datang untuk SPPD, tapi benar-benar turun lapangan,” ujarnya.

Bupati mengingatkan para pejabat untuk tidak berbangga hanya dengan seragam dan jabatan, melainkan memikul beban moral untuk menjadi saluran berkat bagi masyarakat yang lemah.

Sementara itu, arahan Gubernur Sulawesi Barat,  Suhardi Duka, yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, menegaskan bahwa Pasti Padu adalah program yang berkontribusi langsung pada dua poin Panca Daya Sulbar Mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

“Jangan biarkan ada anak di Sulawesi Barat yang tumbuh dalam kekurangan gizi atau tanpa perhatian kesehatan yang memadai. Masa depan mereka adalah tanggung jawab kita hari ini. Mari satukan langkah, termasuk dunia pendidikan, untuk menjamin kehidupan yang lebih baik bagi generasi penerus,” pesan Suhardi Duka.

Ia menekankan bahwa Pasti Padu bukan sekadar program tahunan, melainkan gerakan kolektif dan berkelanjutan, karena kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya sektor kesehatan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan, dr. Nursyamsi Rahim juga menyatakan bahwa dengan semangat dan arahan pimpinan, diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah rentan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Pelaksana Tugas  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menerima kunjungan audiensi Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Sulbar, Kombes Pol Dr. Efri Susanto, di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (12/8).

Pertemuan tersebut membahas rencana keterlibatan Polda Sulbar dalam upaya percepatan penanggulangan dan penanganan stunting di wilayah Sulawesi Barat.

Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyediakan anggaran untuk mendukung program kegiatan yang telah disepakati pada pertemuan lokakarya antara provinsi dan kabupaten. Selain itu, OPD diminta untuk menyerahkan data program intervensi pada APBD Pokok dan Perubahan Tahun 2025, serta rancangan APBD Tahun 2026, kepada Tim PASTIPADU sebagai bahan lokakarya kabupaten.

Plt Kadinkes Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa dukungan Polda Sulbar akan menjadi penguat dalam menggerakkan masyarakat, khususnya untuk meningkatkan partisipasi kunjungan ke Posyandu.

“Keterlibatan Polda Sulbar akan sangat dibutuhkan, terutama dalam memperluas jangkauan edukasi dan mendorong peran serta masyarakat untuk rutin mengakses layanan kesehatan dasar di Posyandu,” ujarnya.

Dengan sinergi lintas sektor, termasuk unsur kepolisian, diharapkan target penurunan stunting di Sulawesi Barat dapat tercapai lebih cepat dan tepat sasaran.