Pemerintah  dibawah Komando Presiden Jokowi telah menetapkan sembilan Program Prioritas  untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sembilan Program Prioritas yang di kenal sebagai Nawa Cita ini menjadi  jalur menuju perubahan pembangunan Indonesia yang lebih baik. Nawa Cita kelima yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Nawa Cita kelima kemudian di dituangkan dalam bentuk rencana jangka menengah Kementerian Kesehatan pada periode 2015-2019 dengan paradigma sehat. Melalui konsep itu orang-orang yang sehat akan diupayakan agar tetap sehat dengan menerapkan pendekatan holistik.

Dalam membangun kesehatan masyarakat melalui paradigma sehat maka Kemenkes mengutamakan pendekatan promotif dan preventif termasuk kegiatan proaktif untuk menyehatkan keluarga.

Untuk mensukseskan program keluarga sehat, Puskesmas melakukan pendekatan keluarga di wilayah kerjanya melalui kunjungan rumah sehingga setiap anggota keluarga dapat terpantau kondisi kesehatannya.

Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Provinsi yang mendapatkan 11 lokus Puskesmas untuk pelaksanaan Keluarga sehat pada tahun 2017 melaksanakan Pelatihan bagi 11 Puskesmas terplih yang berasal dari 6 Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat

Pelatihan Keluarga sehat angkatan 1 dan 2 yang di ikuti oleh 55 orang dengan rincian 5 Orang per Puskesmas dilaksanakan secara paralel di Hotel dMaleo Mamuju, 21 – 24 Maret 2017 di dampingi oleh MOT dari Balai Pelatihan Kesehatan Makassar

Pembukaan pelatihan Keluarga Sehat angkatan I dan II di dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. H. Achmad Azis,M.Kes. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam pemaparannya menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat juga mengatakan bahwa kegiatan ini ditujukan untuk menjamkan 12 indikator program keluarga sehat dan membentuk komitmen bersama antara Puskesmas lokus dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam pencapaian program keluarga sehat.

Pengajar dalam Pelatihan keluarga Sehat adalah mereka yang telah mendapatkan TOT Keluarga sehat yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar awal Maret lalu.

Terdapat 95 Puskesmas yang tersebar di 6 Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat. Puskesmas Pamboang yang berlokasi di Kecamatan Pamboang Kecamatan Majene yang dinyatakan lulus oleh Tim Survey Kementerian kesehatan Republik Indonesia, akhir Desember 2016. Puskesmas Pamboang di Kabupaten Majene dinyatakan lulus verifikasi dan meraih Akreditasi Madya.

Hal itu surat Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI diterima Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat Nomor TU 01.03/VI.14/246/2017, tanggal 2 Maret 2017, tentang pemberitahuan status akreditasi Puskesmas.

Penetapan kelulusan akreditasi berdasarkan hasil rekomendasi tim surveyor serta rapat kelulusan dan penetapan status akreditasi oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Mantan Kepala Puskesmas Pamboang Hasmiaty.Sos , ‎mengungkapkan dalam lampiran surat Dirjen Pelayanan Kesehatan disebutkan bahwa Puskesmas Pamboang dinyatakan lulus Akreditasi madya.

Wanita setengah bayah yang saat ini menjadi Pejabat Puskesmas Salutambung Ulumanda Majene merasa bersyukur atas naiknya status akreditasi Puskesmas TPamboang. Menurutnya, akreditas tentunya jadi penyemangat petugas Puskesmas Pamboang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.

“Ini semua berkat kerja keras kita selama ini dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Pamboang dan berbuah positif. Semoga kenaikan status akreditasi makin menambah semangat. Selain itu harapan tinggi dengan naiknya status Puskesmas Pamboang tentu pelayanan ke masyarakat lebih maksimal.

Naiknya status Puskesmas  tentu akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan mereka berobat ke Puskesmas. Diakuinya, tanpa didukung masya‎rakat, tentu Puskemas Pamboang  tidak akan seperti sekarang. “Semoga kami bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, sehingga mereka merasa punya Puskesmas seperti ini.

Bertempat dilantai 2 Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 24 Januari 2017, Dinas Kesehatan Provinsi Sualwesi Barat memparkan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 di depan Gubernur Sulawesi Barat Carlo B Tewu.

Kegiatan yang diikuti oleh Asisten Tata Praja, Asisten Administrasi Umum, Para Staf Ahli, Para Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini menjadi media bagi gubernur Sulawesi Barat untuk melakukan telaah terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Achmad Azis dalam paparannya menjelaskan tentang kondisi tenaga kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan sumber daya lain yang menjadi kekuatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam pengelolaan Anggaran dan Kegiatan tahun ini. Pada tahun 2017 Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat mendapat anggaran APBD sebesar Rp 11.395.000.000 yang tebagi dalam tiga bagian besar (DAK, Kapitasi JKN dan Pelakksanaan Program Prioritas)

Sebagai gambaran Angka Harapan hidup Provinsi Sulawesi Barat kondisi tahun terakhir berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik masih berada pada kisaran angka 64,22 tahun masih berada dibawah rata – rata Nasional 69,55 Tahun. Sedangkan berdasarkan kabupaten, Mamasa menjadi kabupaten dengan Anggka harapan hidup tertinggi dengan capaian 70,38

Gubernur Sulawesi Barat dalam telaah singkat terhadap Program Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengharapkan adanya efektifitas Pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan data yang ada capaian Pembangunan Kesehatan telah mengalami perbaikan namun belum signifikan. Perlu keterlibatan semua lintas sector terutama Tim Penggerak PKK dalam mendorong upaya penurunan Kasus kematian ibu dan Bayi di Provinsi Sualwesi Barat.

Petugas Kesehatan perlu merubah Paradigma berpikir dalam Intervensi pembangunan. “Change Your Mind” sebagai upaya dalam perubahan paradigma dalam mendorong peningkaran mutu dan standa Pelayanan Kesehatan di Sulawesi Barat.

Isu lain yang menjadi bahan masukan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Barat adalah perlunya regulasi dalam mendorong Pemerataan tenaga medis khususnya dokter spesialis di 6 Kabupaten provinsi Sulawesi Barat.

Harapan lain dari Gubernur provinsi Sulawesi Barat adalah SKPD selaku pelaksana Teknis Kegiatan tidak melakukan copy paste terhadap pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Sekali Lagi Change Your Mind dalam menata Pembangunan di Provinsi Malaqbi. Sulawesi Barat dan senantiasa MELLETE DIATTONGANANG dalam Aplikasi Pelaksanaan Kegiatan.

Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 adalah Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan melalui Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Hidup menuju Sulawesi Barat yang Malaqbi. Terdapat 9 Isu Strategis Pembangunan Provinsi yang akan d prioritaskan pada tahun 2017 :

1. Layanan dan Aksebilitas Pendidikan;
2. Layanan dan Aksebilitas Kesehatan Ibu dan Anak;
3. Cakupan Kualitas Air Baku, Sanitasi dan Air Bersih;
4. Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Pembangunan Wilayah Pinggiran;
5. Pemberdayaan Masyarakat Miskin;
6. Kualitas dan Keunggulan Sumber Daya Manusia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
7. Ketahanan Pangan dan Komoditas Unggulan melalui Agroindustri dan Daya Saing Daerah;
8. Keunggulan Wisata dan Budaya Daerah;
9. Tata Kelola Pemerintahan dan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah;

Terkait dengan Pembangunan Kesehatan, pada tahun anggaran 2017 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 11 Milyar dan Rumah Sakit sebanyak 201 Milyar Rupiah

Dalam kurun waktu  satu tahun terakhir, Paradigma Pembangunan Kesehatan bergeser kepada Program Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakat Sehat. Maka yang perlu diutamakan adalah :

• Perubahan Paradigma masyarakat
• Akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan
• Penjaminan kesehatan terutama masyarakat miskin, tidak mampu dan terlantar

Esensi dari money Follow Program adalah bagaimana program yang ada utamanya Program Prioritas yang merupakan terjemahan dari Nawa Cita dapat diterjemahkan oleh lembaga dan SKPD sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya

Pada tahun 2016 yang lalu terdapat beberapa program inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di antaranya Pemicuan Jamban Sehat, PMBA, dan Kalakarya Kesehatan.

Hasil Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM) provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015 berada pada rangking 26 dari 33 Provinsi. IPKM dapat kita genjot melalui Gerakan Masyarakat Sehat.

Dalam rangka mendukung perkembangan aplikasi dan pemanfaatan E-Renggar yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Dinas Kesehatan  Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Pertemuan Pemantapan Implementasi Aplikasi E-renggar Tingkat Provinsi Sulawesi Barat

Kegiatan itu dilaksanakan selama 3 hari, 14 – 16 Desember  2016, di Hotel dMaleo Mamuju dengan mengundang 35 peserta dari Dinkes Kabupaten, RSUD Kabupaten dan RSUD Provinsi Sulawesi Barat

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Achmad Azis menyampaikan, Kemenkes telah memiliki perangkat lunak berbasis online yang disebut E-renggar. “E-Renggar merupakan perangkat lunak berbasis online yang dimiliki oleh Kemenkes untuk menunjang fungsi perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi dalam satu perangkat lunak yang terpadu.

E-Renggar ditujukan untuk mempermudah kerja dari petugas pelaksana perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi dengan menggunakan sistem terpadu berbasis online. E-Renggar akan menjadi sistem utama dalam proses perencanaan, penganggaran dan monitoring serta evaluasi.

Dijelaskan, kegunaan dari aplikasi E-Renggar antara lain untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam proses perencanaan yaitu evidence based planning dalam setiap tahapan. Selain itu, untuk mengefisiensikan kerja dengan sistem online yang terukur dan transparan.

“Tidak hanya itu, E-Renggar juga dapat memperkuat peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat sesuai Permendagri nomor 24/2011. Dari aspek lingkungan aplikasi ini juga akan mendukung program go-green dengan mengurangi salinan dokumen fisik dalam proses pengusulan dan perencanaan.

Jenis pembiayaan yang dikelola oleh sistem E-Renggar adalah dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) baik murni atau perubahan dan dana alokasi khusus (DAK). Pengguna aplikasi ini adalah Kemenkes RI sebagai super admin dan terbagi atas kewenangan Dinkes Kabupaten/Kota untuk dana APBN TP dan DAK , RSUD Kabupatan/Kota untuk dana APBN TP dan DAK, RSUD Provinsi untuk dana APBN TP dan DAK, Dinkes Provinsi untuk dana APBN (sebagai dekon).