PEMBEKALAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA (PIDI) ANGKATAN I TAHUN 2015

March 5, 2015

Sesuai dengan UU no 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran untuk memberikan kompetensi kepada dokter maka dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kedokteran sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran. Semua lulusan Fakultas Kedokteran atau Program Studi Pendidikan Dokter yang telah menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi harus mengikuti program ini untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagai Dokter Layanan Primer.

Pemerintah menyikapi tantangan dalam pemenuhan Sumber Daya Manusia kesehatan yang diprioritaskan di DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan dengan salah satu strateginya yaitu melaksanakan Program Internsip Dokter Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, Pendidikan Profesi Dokter di Republik Indonesia telah memasuki lembaran baru dalam sejarah dengan diberlakukannya Program Internsip Dokter Indonesia pada tahun 2010 berdasarkan PERMENKES NO. 299/MENKES/PER/II/2010 dan PERKONSIL KKI NO.1/KKI/PER/I/2010.

Internsip itu sendiri merupakan proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komperhensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. Program internship adalah tahap pelatihan keprofesian pra-registrasi berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah dicapai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar

Dalam arahannya kepala dinas kesehatan provinsi sulawesi barat dr. H. Achmad Azis. M.Kes bahwa Tuntutan global dunia kedokteran menghantarkan Indonesia untuk ikut memajukan kinerja lulusan Pendidikan Kedokteran. Selain itu, guna mencapai kesetaraan global dengan negara lain maka STR atau bukti pelaksanaan program Internsip dipersyaratkan untuk dapat melanjutkan pendidikan atau bekerja di Luar Negeri. Berdasarkan hasil studi orientasi proyek World Medical Education (WFME), setiap negara di dunia melaksanakan program Internship bagi setiap dokter yang baru lulus. Indonesia adalah negara terakhir di ASEAN yang melaksanakan Internsip

MANAJEMEN FASILITAS KESEHATAN

admindinkes

March 4, 2015

Rumah sakit dalam kegiatannya menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan supportif bagi pasien, keluarga, staf dan pengunjung. Untuk mencapai tujuan ini, fasilitas fisik, medis dan peralatan lainnya dan orang harus dikelola secara efektif. Secara khusus, manajemen harus berusaha keras untuk Mengurangi dan mengendalikan bahaya dan risiko; Mencegah kecelakaan dan cidera; dan Memelihara kondisi aman.

Manajemen yang efektif meliputi perencanaan, pendidikan dan pemantauan yang multi disiplin Pimpinan merencanakan ruang, peralatan dan sumber daya yang dibutuhkan agar aman dan efektif untuk menunjang pelayanan klinis yang diberikan. Seluruh staf di didik tentang fasilitas, cara mengurangi risiko, dan bagaimana memonitor dan melaporkan situasi yang menimbulkan risiko, dan Kriteria kinerja digunakan untuk mengevaluasi sistem yang penting dan untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.

KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

admindinkes

March 3, 2015

Rumah Sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang komplek, yang menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian serta mencakup berbagai tindakan maupun disiplin medis. Dalam peraturan menteri kesehatan RI No. 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit baik izin mendirikan dan izin operasi penetapannya berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan untuk RS kelas A, sedangkan kelas B ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah rokemendasi dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI, sementara kelas C dan D ditetapkan oleh Pemerinatah Daerah Kabupaten setelah mendapatkan rokemendasi dari jabatan yang berwenang di Bidang Kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten. Penetapan kelas RS adalah penetapan pengelompokan RS berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan untuk kelas D minimal 2 pelayanan dari 4 spesialis dasar yang di persyaratkan, untuk RS kelas C di persyaratkan 4 pelayanan spesialis dasar yaitu spesialis anak, Obgyn, bedah, dan penyakit dalam, kelas B minimal 3 orang untuk masing-masing pelayanan spesialis dasar, 2 dr. Spesialisuntuk setiap jenis pelayanan spesialis penunjang, 8 pelayanan medis spesialis lain ( meliputi mata, telinga, hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin kedokteran jiwa, paru orthopedic, urologi, bedah syaraf, bedah plastik dan kedokteran forensic), minimal 2 pelayanan subspesialis dari 4 subspesialis dasar paling sedikit 3 pelayananan medis spesialis gigi dan mulut, untuk kelas A minimal 6 orang untuk masing-masing pelayanan medic spesialis dasar, 3 orang untuk setiap jenis pelayanan penunjuang medic, 3 orang untuk setiap jenis pelayanan medic spesialis lain, 2 orang untuk setiap jenis pelayanan medic subspesialis dan 1 orang untuk setiap jenis pelayanan medic spesial gigi mulut.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini bidang pelayanan kesehatan dasar telah melakukan pembinaan pembinaan dan pengawasan tentang klasifikasi dan perizinan RS, yang ahirnya akan bermuara pada mutu pelayanan kesehatan itu sendiri baik pada RS pemerintah daerah maupun RS Swasta, salah satunya adalah RS Banua Mamase yang telah beroperasi sejak tahun 1939 yang merupakan RS yang dibangun oleh yayasan kesehatan Gereja Toraja Mamasa telah mengajukan permohonan untuk penetapan kelas, untuk itu Tim Visitasi Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan Visitasi/tinjauan lapangan yang dipimpin lansung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. H. Achmad Aziz, M.Kes yang didampingi oleh Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa.

Dalam Visitasi tersebut selain meninjau secara langsung jenis pelayanan yang diberikan juga meninjau sarana, prasarana dan alat kesehatan serta dilakukan diskusi bersama pemilik yayasan, pihak manajemen dan staf pelayanan RS untuk pengembangan RS dengan harapan bahwa RS banua Mamase walaupun milik swasta dalam memberikan pelayanan tetap mengedepankan mutu ini sejalan dengan konsep good Gevernance dimana pemerintah berperan menciptakan iklim yang baik dan kondusif, swasta berperan menciptakan lapangan kerja dan memberikan pelayanan dan masyarakat berperan mendorong interaksi dan berpartisipasi.

Aktifitas Sanitarian Polewali Mandar Dalam Upaya Mendukung Kabupaten ODF

admindinkes

February 24, 2015

Salah satu komponen Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang harus sukses untuk memberikan kontribusi penting dalam mendukung peningkatan akses jamban Sehat di masyarakat adalah Supply Sanitasi di daerah dan sanitasi yang diharapkan adalah sanitasi (jamban yang sehat) ini yang sering didengunkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Dr.H. Achmad Azis, M.Kes Supply Sanitasi yang terdiri dari 3 bagian ; Closet, Septic Tank dan Resapan, dalam rangka itulah atas inisiatif Fasilitator STBM Kabupaten Polewali Mandar (Muhammad Nurjaya ) yang didukung oleh Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar bermitra dengan salah satu pengusaha sanitasi yang telah sukses dan dikenal secara nasional ( Pak Amir ) yang telah mengikuti pelatihan Wira Usaha Sanitasi Dinkes Prov. Sulbar melakukan pertemuan rutin sanitarian dilokasi wira usaha sanitasi Pak Amir yang dirangkaikan dengan produksi jamban sehat type 2:2:1 dalam pertemuan tersebut Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan Polewali Mandar

H.Haedar, S.Sos, M.Si menyampaikan ucapan terima kasih kepada pak Amir selaku tuan rumah/wira usaha sanitasi atas perkenaan beliau memberikan waktu dan tempat, maupun material untuk melakukan produksi jamban sehat, serta memberikan motivasi terhadap sanitarian Polewali Mandar maupun beberapa sanitarian dari Kabupaten Majene yang hadir agar bisa mengikuti jejak pak Amir sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pencapaian masyarakat Desa, kabupaten ODF dikemudian hari, yang merupakan impian setiap desa dan kabupaten diseluruh Indonesia.

Hujan yang turun dan terpaan angin kencang pada saat produksi jamban sehat tidaklah mengurangi semangat sanitarian untuk tetap hadir di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung untuk menyaksikan produksi jamban sehat ini.

Waspada DBD di Musim Pancaroba

admindinkes

January 20, 2015

Memasuki musim pancaroba ini masyarakat perlu mewaspadai dan mengantisipasi serangan penyakit DBD dengan menjaga kebersihan lingkungan di dalam rumah maupun di luar rumah, antara lain melalui peningkatan Gerakan Jumat Bersih untuk membrantas sarang dan jentik-jentik nyamuk. Pencegahan demam berdarah yang paling efektif dan efisien sampai saat ini adalah kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M Plus, yaitu : 1) Menguras, adalah membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampung air lemari es dan lain-lain 2) Menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan lain sebagainya; dan 3) Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk penular Demam Berdarah.

Adapun yang dimaksud dengan Plus adalah segala bentuk kegiatan pencegahan seperti 1) Menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan; 2) Menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk; 3) Menggunakan kelambu saat tidur; 4) Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk; 5) Menanam tanaman pengusir nyamuk, 6) Mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah; 7)
Menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk, dan lain-lain. PSN perlu ditingkatkan terutama pada musim penghujan dan pancaroba, karena meningkatnya curah hujan dapat meningkatkan tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk penular DBD, sehingga seringkali menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) terutama pada saat musim penghujan.

Kita perlu menjaga kesehatan dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan demam berdarah. Untuk itu diperlukan kepedulian peran serta aktif masyarakat untuk bergotong royong melakukan langkah-langkah pencegahan penularan penyakit DBD, melalui kegiatan pemberantasan nyamuk dan jentik secara berkala dan PSN 3M Plus, karena saat ini kita telah memasuki musim penghujan, bahkan pola curah hujan yang tak menentu hingga awal tahun 2015.

Demam Berdarah Dengue (DBD) disebabkan oleh virus Dengue, ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD banyak dijumpai terutama di daerah tropis dan sering menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya DBD antara lain rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan.

Gejala awal DBD antara lain demam tinggi mendadak berlangsung sepanjang hari, nyeri kepala, nyeri saat menggerakan bola mata dan nyeri punggung, kadang disertai adanya tanda-tanda perdarahan, pada kasus yang lebih berat dapat menimbulkan nyeri ulu hati, perdarahan saluran cerna, syok, hingga kematian. Masa inkubasi penyakit ini 3 s/d 14 hari tetapi pada umumnya 4 s/d 7 hari. Belum ada obat dan vaksin untuk mencegah DBD. Pengobatan terhadap penderita hanya bersifat simtomatis dan suportif.

Pada tahun 2014, sampai pertengahan bulan Desember ini tercatat penderita DBD di 34 provinsi sebesar 71.668 orang, 641 diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (2013) dengan jumlah penderita sebanyak 112.511 orang dan jumlah kasus meninggal sebanyak 871. Meskipun secara umum terjadi penurunan kasus tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya namun pada beberapa provinsi mengalami peningkatan jumlah kasus DBD, diantaranya Sumatra Utara, Riau, Kepri, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Bali dan Kalimantan Utara. Tercatat ada lebih kurang 7 kabupaten/kota yang melaporkan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) DBD pada tahun 2014 ini yaitu Kabupaten Morowali (Sulteng), Kabupaten Sintang (Kalbar), Kabupaten Belitung Timur (Babel), Kabupaten Bangka Barat (Babel), Kabupaten Ketapang (Kalbar), Kabupaten Karimun (Riau) dan Kota Dumai (Riau). Diharapkan hingga akhir tahun 2014, baik jumlah penderita maupun jumlah kematian DBD dapat ditekan di bawah jumlah kasus dan kematian DBD yang dilaporkan pada tahun 2013.

Lindungi Ibu dan Bayi dengan Imunisasi

admindinkes

January 6, 2015

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, masih ditemukan tantangan besar dalam pembangunan kesehatan, yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Mengutip data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan bahwa AKI sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Ini berarti di Indonesia, ditemukan kurang lebih 44 orang ibu meninggal dan 440 bayi yang meninggal setiap harinya.

Merujuk pada penyebab kematian ibu, penyebab langsung terbanyak kematian ibu adalah perdarahan, infeksi dan hipertensi dalam kehamilan; penyebab kematian bayi terbanyak disebabkan oleh masalah neonatal seperti berat bayi lahir rendah (BBLR), Asfiksia, Diare, dan Pneumonia, serta beberapa penyakit infeksi lainnya, dimana penyakit infeksi tersebut dapat dicegah dengan imunisasi.

Data riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2013 menyebutkan beberapa alasan anak tidak diimunisasi antara lain karena takut anaknya panas, keluarga tidak mengizinkan, tempat imunisasi jauh, kesibukan orang tua, seringnya anak sakit, dan tidak tahu tempat imunisasi, ujar Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K), pada pembukaan kegiatan Workshop Peningkatan Kesehatan Ibu dan Imunisasi di Jakarta, Rabu malam (17/12).

Sebenarnya, terdapat peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dari 89% pada 2010 menjadi 90% pada 2013. Capaian Universal Child Immunization (UCI) atau desa yang 100% cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi juga meningkat dari 75,3% pada 2010 menjadi 82% pada 2013. Namun, target yang ditetapkan belum tercapai, yaitu 95% pada 2013.

Ini menyebabkan banyaknya kantong-kantong imunisasi yang berisiko menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), terang Menkes.

Pada kesempatan tersebut, Menkes menyatakan masalah kesehatan ibu dan bayi sangat kompleks. Faktor yang berkontribusi besar dalam meningkatkan risiko kematian ibu dikenal dengan istilah 4 Terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, dan terlalu banyak anak. Faktor keterlambatan juga berpengaruh, yakni terlambat mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan, terlambat dalam mencapai fasilitas pelayanan kesehatan, serta terlambat mendapatkan pertolongan.

Upaya Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi

Pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat terus berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas seperti yang tercantum di dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Kematian Ibu (RAN PP AKI) 2013-2015. Program utama yang dilaksanakan diantaranya: 1) Menempatkan tenaga kesehatan dalam jumlah dan kualitas sesuai standar; 2) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar; 3) Menjamin terlaksananya rujukan efektif pada kasus komplikasi melalui penyediaan pelayanan PONED dan PONEK 24 jam 7 hari; 4) Memobilisasi masyarakat untuk pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dengan Pencegahan Komplikasi (P4K); 5) Penjaminan dukungan Pemda terhadap regulasi yang mendukung pelaksanaan program kesehatan; serta 6) Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan swasta, hal ini didukung dengan penguatan sistem pembiayaan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemecahan masalah kesehatan ibu dan bayi ada dalam suatu rangkaian upaya kesehatan berkelanjutan yang dikenal sebagai continuum of care mulai dari hulu sampai ke hilir yaitu sebelum masa hamil, masa kehamilan, persalinan dan nifas. Adapun upaya di hulu antara lain: 1) meningkatkan status gizi perempuan dan remaja; 2) meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja; 3) meningkatkan konseling meliputi pranikah untuk calon pengantin, KB, Gizi dan imunisasi; serta 4) meningkatkan peran aktif suami, keluarga, tokoh agama, tokoh adat, kader dan masyarakat, misalnya kemitraan bidan dan dukun.

Imunisasi Murah dan Efektif

Imunisasi lengkap dapat melindungi anak dari wabah, kecacatan dan kematian. Orang tua diharapkan melengkapi imunisasi anak mereka agar seluruh anak Indonesia terbebas dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah lewat imunisasi. Imunisasi melindungi anak-anak dari beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan, bahkan kematian. Lebih lanjut, imunisasi tidak membutuhkan biaya besar, bahkan di Posyandu anak-anak mendapatkan imunisasi secara gratis.

Ada lima (5) jenis imunisasi yang diberikan secara gratis di Posyandu, yang terdiri dari imunisasi Hepatitis B, BCG, Polio, DPT-HIB, serta campak. Semua jenis vaksin ini harus diberikan secara lengkap sebelum anak berusia 1 tahun diikuti dengan imunisasi lanjutan pada Batita dan Anak Usia Sekolah. Tahun 2013 pemerintah telah menambahkan Vaksin HIB (Haemophilus Influenza Tipe B), yang digabungkan dengan vaksin DPT-HB menjadi DPT-HB-Hib yang disebut vaksin pentavalen.
1. Vaksin Hepatitis B diberikan pada bayi baru lahir untuk mencegah penularan Hepatitis B dari ibu ke anak pada proses kelahiran. Hepatitis B dapat menyebabkan pengerasan hati yang berujung pada kegagalan fungsi hati dan kanker hati.
2. Vaksin BCG diberikan satu kali pada usia 1 bulan guna mencegah kuman tuberkulosis menyerang paru, dan selaput radang otak yang bisa menimbulkan kematian atau kecacatan
3. Vaksin Polio diberikan 4 kali pada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan untuk mencegah lumpuh layu.
4. Vaksin Campak diberikan dua kali pada usia 9 bulan dan 24 bulan untuk mencegah penyakit campak berat yang dapat mengakibatkan radang paru berat (pneumonia), diare atau menyerang otak.
5. Vaksin DPT-HB-HIB diberikan 4 kali, pada usia 2, 3, 4 dan 18 bulan guna mencegah 6 penyakit, yaitu: Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, Pneumonia (radang paru) dan Meningitis (radang otak). Penyakit Difteri dapat menyebabkan pembengkakan dan sumbatan jalan nafas, serta mengeluarkan racun yang dapat melumpuhkan otot jantung. Penyakit Pertusis berat dapat menyebabkan infeksi saluran nafas berat (Pneumonia). Kuman Tetanus mengeluarkan racun yang menyerang syaraf otot tubuh, sehingga otot menjadi kaku, sulit bergerak dan sulit bernafas. Kuman Haemophilus Influenza tipe B dapat menyebabkan Pneumonia dan Meningitis.

Workshop Lindungi Ibu dan Bayi dengan Imunisasi

Dalam laporannya, Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak Kemenkes RI, dr. Anung Sugihantono, M.Kes, menuturkan bahwa kegiatan Workshop Peningkatan Kesehatan Ibu dan Imunisasi merupakan salah satu bagian dari rangkaian Kampanye Peduli Kesehatan Ibu yang diawali pada tanggal 21 April 2014 dengan mengambil momentum peringatan Hari Kartini sebagai titik awal, dan diakhiri pada Hari Ibu tanggal 22 Desember 2014 yang kegiatannya akan terus berlanjut.

Workshop ini diharapkan dapat memberikan gambaran realita di lapangan, khususnya pengalaman keberhasilan dalam meningkatkan akses dan kulitas pelayanan KIA dan imunisasi, ujar dr. Anung.

Dalam rangkaian workshop tersebut, dilakukan pula pemutaran film pelayanan KIA dan Imunisasi, panel diskusi yang membahas mengenai Kesehatan Ibu dan Imunisasi Ditinjau dari Sudut Pandang Agama dan Budaya, talkshow, pemberian tanda ucapan terima kasih kepada pelaku yang menunjukkan komitmennya dalam Peningkatan Pelayanan KIA dan Imunisasi. Dalam workshop yang terselenggara atas kerjasama Kemenkes RI bersama Health System Strengthening GAVI Alliance dilaksanakan juga mini university untuk mensosialisasikan program Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH) yang telah dilakukan di 14 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam program GAVI HSS, yang mempunyai indikator persalinan oleh tenaga kesehatan, diharapkan akan mendukung dan menjamin kontinuitas imunisasi kepada bayinya. Cakupan imunisasi dan pelayanan KIA memiliki sasaran yang sama, sehingga melalui penguatan program KIA diharapkan cakupan imunisasi juga akan meningkat

IPM Sulbar meningkat 7 Tahun terakhir

admindinkes

January 5, 2015

Sulawesi Barat telah mengalami kemajuan berarti dalam membangun kualitas hidup manusianya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, indeks pembangunan manusia (IPM) Sulawesi Barat meningkat dari 64,4 pada tahun 2006 menjadi 71,41 pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan 7,01 selama 7 tahun terakhir

Tantangan besar menghadang kita dalam dalam melaksanakan cita – cita pembangunan Nasional. Cita – Cita untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh Rakyat Indonesia. Bidang Kesehatan sebagai salah satu dari 3 Indikator utama dalam capaian IPM perlu mendapat perhatian bersama dalam peningkatan dan pencapaianya.

Sebagai gambaran pada Tahun 2013, Jumlah kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan data yang terlaporkan sebanyak 52 Ibu Mati dan mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya sebanyak 59 Ibu mati

Pada tahun 2013 sekitar 14,3 persen Pesalinan di Provinsi Sulawesi Barat masih dilakukan oleh bukan tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Terdapat keluarga yang tinggal di wilayah – wilayah terpencil dan Komunitas Ada Terpencil (KAT) yang masih sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang adail dan merata. Faktor kesulitan akses wilayah menjadi salah satu kendala utama dalam peningkatan program Ibu bersalin di sarana Pelayanan Kesehatan

Kepala Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Achmad Azis dalam setiuap kesempatan mengatakan bahwa dengan Nawa Cita kelima yang di luncurkan oleh Pemerintah semoga menjadi strategi yang tepat. Manusia Indonesia yang terdidik, sehat, mempunyai pekerjaan, cukup pangan, mempunyai rumah, dan memiliki jaminan sosial adalah faktor penting terwujudnya visi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Bersama menunaikan tugas mulia bekerja untuk Semoga peringkat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Barat terus meningkat secara nyata menuju Terwujudnya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Barat Pada Tahun 2016″.

admindinkes

January 5, 2015

Cuci Tangan Pakai sabun 2

admindinkes

January 2, 2015

Tangan adalah bagian dari tubuh manusia yang sangat sering menyebarkan infeksi. Tangan terkena kuman sewaktu kita bersentuhan dengan bagian tubuh sendiri, tubuh orang lain, hewan, atau permukaan yang tercemar. Walaupun kulit yang utuh akan melindungi tubuh dari infeksi langsung, kuman tersebut dapat masuk ke tubuh ketika tangan menyentuh mata, hidung atau mulut.

Penelitian WHO juga menunjukkan bahwa mencuci tangan pakai sabun dengan benar pada lima waktu penting dapat mengurangi angka kejadian diare sampai 40%. Cuci tangan pakai sabun dengan benar juga dapat mencegah penyakit menular lainnya seperti tifus dan flu burung. Sedangkan menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, seperti yang disampaikan United States Agency for International Development (USAID). Riset menunjukkan bahwa penyebab terbesar meninggalnya balita dan anak-anak Indonesia adalah penyakit diare dan ISPA.

Adapun saat-saat kritis/waktu-waktu penting CTPS yang harus diperhatikan/diketahui:

Sebelum makan
Sebelum menghidangkan makanan
Sebelum member makan bayi/balita
Sesudah buang air besar/buang air kecil
Sesudah memegang hewan

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sejak tahun 2009 telah melaksanakan kampanye CTPS di Kabupaten se Sualwesi Barat, tahun 2009 dilakukan kampanye CTPS di SDN 001 Mamuju, tahun 2010 dilaksanakan sosialisasi CTPS di arena Pameran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat langsung diperagakan oleh Bapak dan Ibu Gubernur (Anwar Andan Saleh dan Ny. Anggraeny Anwar).

Tahun 2012 dilkakukan pencanangan CTPS di SD Negeri di Kecamatan Bambaira Kab. Mamuju Utara, dan diawal tahun 2014 lalu tepatnya tanggal 3 Maret 2014 dilaksanakan pencanangan CTPS di TK Pertiwi Pekkabata Polewali Mandar, yang dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat dan rombongan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar dan rombongan dan tak kalah pentingnya hadir pula Bapak Bupati Polewali Mandar ( Andi Ibrahim Masdar), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (dr. H. Achmad Azis, M.Kes) dan Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Kasie dan Staf) selaku leading sector program CTPS .

e-Monev Hygiene Sanitasi Pangan (HSP) Solusi Informasi Cepat, Tepat & Up To Date

admindinkes

December 31, 2014

Desember 2014, Tim Hygiene Sanitasi Pangan (HSP) Program Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dengan penaggungjawab program, Syarifuddin Hamal,SKM,M.Kes melakukan pembimbingan berupa “Pemetaan Surveilan Kualitas HSP” kepada seluruh pelaksana program PL Dinas Kesehatan Kabupaten. Hal ini bertujuan untuk memudahkan petugas sanitarian Puskesmas dalam melakukan pengawasan dan penginputan data-data Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) diwilayah kerja Puskesmas masing-masing. Sasaran pendataan TPM terdiri dari :

Rumah Makan dan Restoran
Depot Air minum dan
Jasa Boga/Catering

Model pengawasan TPM dengan e-Monev HSP cukup membantu karena data yang tersedia dapat langsung diinput oleh sanitarian puskesmas sehingga kabupaten, provinsi dan pusat dapat juga mengakses dan mendapatkan manfaat dengan informasi cepat ini.

Sebelum tim turun ke kabupaten terlebih dahulu dikoordinasikan dengan kabupaten agar sanitarian Puskesmas mendata profil TPM diwilayahnya masing-masing yang selanjutnya akan diinput ke aplikasi e-Monev HSP.

Kabupaten pertama yang dikunjungi adalah Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Tengah. Antusias sanitarian dan petugas kabupaten dalam kegiatan ini cukup tinggi dengan mengikuti sampai rampung yang walaupun kendala berupa jaringan internet yang lambat loading sehingga membutuhkan kesabaran sampai aplikasi data dapat terbuka sampai dengan proses menginput dan menyimpan data.
Tanggal 18 s.d 20 Desember 2014, Pembimbingan dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar dengan petugas yang turun Syamsyucri,SKM dan Irham,SKM. Sempat dua kali berpindah karena aula Dinas Kesehatan Kabupaten Polman yang tadinya digunakan tiba-tiba tidak ada akses jaringan internet sehingga dipindahkan ke ruangan Bidang PMK (Pengendalian Masalah Kesehatan). Kepala Bidang PMK, H.Haedar,S.Sos,M.Si mengatakan bahwa model pelaporan HSP dengan sistem on line ini perlu terus dikembangkan dan membantu petugas dalam melakukan penginputan, hanya kendala didaerah adalah jaringan dan peralatan berupa Food Sanitarian Kit yang dipergunakan untuk mendukung pengawasan HSP belum ada. Beliau menekankan agar sanitarian Puskesmas mengikuti dengan serius dan mempertanyakan hal-hal yang belum jelas sampai tuntas sehingga tidak ada lagi alasan seperti tidak tahu atau lambatnya laporan TPM Puskesmas yang masuk. Beliau juga berterima kasih kepada tim provinsi yang bersedia datang memberikan peningkatan kapasitas kepada petugas puskesmas.

Di Kabupaten Mamasa bahkan bimbingan ke sanitarian Puskesmas dilakukan di Rumah Makan “Dian Satria”. Kepala Bidang P2PL, Amos Pampabone,SKM,M.Kes menguraikan tentang pelaksanaan pengawasan TPM di kabupaten Mamasa dan telah membuka komunikasi dengan pengusaha rumah makan terkait pelaksanaan HSP

1...495051 52 Page 50 of 52