Home Blog Page 4

Tim Sulbar Sehat Bahas Upaya Peningkatan Penemuan Kasus TB di Puskesmas Tampadang

0
Tim Sulbar Sehat Bahas Upaya Peningkatan Penemuan Kasus TB di Puskesmas Tampadang

Puskesmas Tampapadang Kabupaten Mamuju menjadi lokasi pembahasan indikator angka penemuan Tuberkulosis (TB) sebagai salah satu indikator utama Sulbar Sehat.

Pengelola Program TB Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat, Harsalim, menyampaikan bahwa target penemuan kasus TB tahun 2025 ditetapkan sebanyak 111 kasus, namun hingga saat ini baru ditemukan 62 kasus. Hal ini menunjukkan masih perlunya upaya intensif untuk meningkatkan cakupan deteksi kasus.

Menurut Harsalim, strategi yang sedang dan akan dilakukan meliputi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan serta kader di Pustu untuk melakukan skrining TB, edukasi lintas sektor dan masyarakat terkait pencegahan TB, serta pemeriksaan dan pemeliharaan sarana seperti mikroskop yang saat ini status rusak di Puskesmas.

Harsalim juga mengingatkan masyarakat tentang bahaya penularan TB.

“Penularan TB terjadi ketika kuman TB di udara terhirup oleh orang lain. Sekali batuk, seorang penderita dapat mengeluarkan hingga 3.000 percikan dahak yang mengandung sekitar 3.500 kuman TB. Bahkan sekali bersin bisa menyebarkan 4.500 hingga 1 juta kuman. Karena itu, perilaku batuk dan bersin dengan etika yang benar sangat penting untuk mencegah penularan,” jelasnya.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa penanganan TB merupakan salah satu quick wins pemerintah pusat yang juga menjadi prioritas Provinsi Sulawesi Barat.

“TB adalah salah satu indikator daya ungkit dalam misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk mewujudkan SDM Sulbar yang unggul dan berkarakter,” ujarnya.

Melalui langkah-langkah terukur ini, diharapkan upaya deteksi dini, edukasi masyarakat, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan mampu mendorong tercapainya target penemuan kasus TB di Puskesmas Tampapadang, serta memperkuat pencapaian program Sulbar Sehat.

Kelurahan Bebanga Jadi Fokus Penguatan Program Kesehatan di Puskesmas Tampapadang

0
Kelurahan Bebanga Jadi Fokus Penguatan Program Kesehatan di Puskesmas Tampapadang

Upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat terus digencarkan. Salah satu lokus adalah Kelurahan Bebanga yang masuk dalam wilayah kerja Puskesmas Tampapadang Kabupaten Mamuju. Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat membuat salah satu intervensi bertema Sulbar Sehat untuk mengawal dan memastikan Puskesmas siap melakukan intervensi Bersama ke lokus yang telah ditetapkan Pasti padu.

Berdasarkan data terbaru, Kelurahan Bebanga masih menghadapi sejumlah tantangan. Angka stunting mencapai 47,10%, lebih tinggi dibandingkan beberapa desa lokus lainnya di wilayah Puskesmas Tampapadang. Selain itu, cakupan K1 Murni hanya 36,20%, persalinan di fasilitas kesehatan 55,83%, dan imunisasi dasar lengkap baru 29,89%. Meski begitu, terdapat capaian yang patut diapresiasi, yaitu keberhasilan pengobatan TB sebesar 75% serta kepesertaan JKN yang bahkan sudah melebihi 100%.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Dewi Sundari, menegaskan pentingnya intervensi yang lebih intensif di wilayah Bebanga.

“Bebanga menjadi prioritas karena tantangan kesehatannya masih cukup tinggi. Perlu kerja sama lintas program dan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat, agar indikator kesehatan bisa meningkat,” ujarnya.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, juga menekankan bahwa strategi penurunan stunting tidak hanya berhenti pada pemberian makanan tambahan, tetapi harus menyentuh 14 indikator spesifik dan sensitif.

“Perlu penguatan manajemen layanan, konsistensi pemantauan, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di lapangan agar target Sulbar Sehat bisa tercapai,” pesannya.

Dengan kondisi ini, Kelurahan Bebanga yang telah ditetapkan oleh Provinsi Sulawesi Barat menjadi lokus PASTI PADU diharapkan menjadi contoh percepatan perubahan melalui kolaborasi antara Puskesmas, pemerintah desa, dan dukungan masyarakat. Langkah-langkah terukur di tingkat desa akan sangat menentukan keberhasilan program besar penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat.

Dinkes Sulbar Perkuat Kapasitas Kader di Pasangkayu, Dorong Eliminasi TBC 2030

0
Dinkes Sulbar Perkuat Kapasitas Kader di Pasangkayu, Dorong Eliminasi TBC 2030

Upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) terus digencarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu. Salah satunya melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader yang dilaksanakan di Pasangkayu pada 26–28 Agustus 2025.

Harsalim Pengelola TB Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyatakan bahwa kader kesehatan diposisikan sebagai garda terdepan dalam menemukan kasus, memberikan edukasi, hingga mendampingi pasien TBC dalam menjalani pengobatan. Dengan bekal keterampilan tambahan, kader diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, mengurangi stigma, serta memastikan kepatuhan pasien mengonsumsi Obat Anti Tuberkulosis (OAT) secara tuntas

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Quick Wins Sulbar Sehat yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. “Ini momentum penting untuk memperkuat peran kader sebagai ujung tombak layanan dasar kesehatan, khususnya dalam eliminasi TBC menuju target Indonesia Bebas TBC 2030. Upaya pencegahan, edukasi, dan pendampingan di masyarakat harus kita maksimalkan,” ungkapnya.

Data global menunjukkan Indonesia menempati urutan kedua dengan kasus TBC terbanyak di dunia, dengan angka kematian mencapai 125 ribu jiwa per tahun

Melalui pelatihan ini, sebanyak 26 peserta yang terdiri dari kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemuda di Pasangkayu mendapatkan pembekalan tentang gejala TBC, mekanisme penularan, tata laksana pengobatan, hingga teknik komunikasi dalam melakukan penyuluhan

Dengan penguatan kapasitas kader, diharapkan eliminasi TBC tahun 2030 bukan sekadar target, tetapi menjadi upaya sistematis guna terwujudnya Sulawesi Barat yang lebih sehat, maju, dan sejahtera.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Wakili Gubernur pada The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education

0
Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Wakili Gubernur pada The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mewakili Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, menghadiri The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI di Hotel Raffles, Jakarta, 27–28 Agustus 2025.

Konferensi internasional ini mengusung tema “Aligning Standards, Strengthening Systems, Empowering Future Specialists” yang menekankan pentingnya penyelarasan standar, penguatan sistem, serta pemberdayaan calon spesialis masa depan untuk mendukung transformasi kesehatan di Indonesia.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan internasional, di antaranya:

James A. Arrighi, MD, President and Chief Executive Officer, ACGME International

Prof. Dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, FINASIM, FACP, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

serta perwakilan dari berbagai lembaga akreditasi pendidikan kedokteran internasional.

Dalam kesempatan tersebut, dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa keikutsertaan Sulawesi Barat dalam forum internasional ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kesehatan, sejalan dengan program Quick Wins Sulbar Sehat yang dicanangkan oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.

“Peningkatan mutu pendidikan kedokteran pascasarjana menjadi bagian penting dari upaya mempercepat lahirnya sumber daya manusia kesehatan yang unggul dan berdaya saing global, yang pada akhirnya akan memberikan dampak nyata bagi pelayanan kesehatan masyarakat di Sulawesi Barat,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.

Kehadiran perwakilan Sulbar di forum bergengsi ini juga diharapkan memperkuat jejaring kerja sama antara pusat dan daerah dalam mempercepat transformasi sistem kesehatan, khususnya dalam bidang pendidikan tenaga medis spesialis.

Dinkes Sulbar Dorong Optimalisasi Intervensi Spesifik dan Sensitif untuk Percepatan Penurunan Stunting

0
Dinkes Sulbar Dorong Optimalisasi Intervensi Spesifik dan Sensitif untuk Percepatan Penurunan Stunting

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan penurunan stunting melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif di Puskesmas Pembina Desa Lokus Pasti Padu. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Pendapingan Indikator Sulbar Sehat  yang melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Puskesmas yang dilaksanakan di Puskesmas Tampadang Mamuju, 28 Agustus 2025

Beberapa isu krusial mencuat dalam forum tersebut, antara lain rendahnya capaian ASI eksklusif meskipun program konseling menyusui melalui Mother and Child Assistance (MCA) sudah berjalan, belum maksimalnya pelaksanaan kelas ibu hamil akibat kurangnya keterlibatan gizi dan promkes, hingga kendala pada program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal. Selain itu, distribusi mineral mix yang belum tersedia di pasaran juga menjadi catatan penting.

Agustina Uta Tabangkalua, pengelola Program Gizi DInas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat , menyampaikan bahwa masih terdapat Posyandu di desa yang bangunannya belum sesuai standar.

“Perlu dukungan dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi untuk memperkuat desa dalam menyediakan sarana Posyandu yang layak,” ujarnya.

Dinas Kesehatan menilai bahwa penanganan stunting tidak cukup hanya dengan pemberian makanan tambahan, melainkan juga membutuhkan manajemen program yang lebih optimal, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemantauan ketat terhadap 14 indikator intervensi spesifik dan sensitif.

Beberapa indikator yang masih perlu percepatan antara lain cakupan ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, pemantauan pertumbuhan balita, serta konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja. Sementara itu, indikator lain seperti skrining anemia pada remaja dan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet tambah darah menunjukkan capaian yang cukup baik meski masih di bawah target 2025.

Selain menghadapi keterbatasan SDM di lapangan di mana bidan dan tenaga gizi harus mengelola banyak aplikasi seperti Sigizi Kesga, Pelita Kesmas, e-PPGBM, hingga ASIK. Selain itu dalam forum diskusi pasca pelaksanaan OJT oleh Pengelola Program Provinsi, Kabupaten dan Puskesmas hasil yang ditemukan adalah perlunya advokasi ke pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan penguatan posyandu dan keberlanjutan program yang menjadi kewenangan desa.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting akan berhasil jika seluruh pihak terlibat aktif.

“Apapun programnya, Promosi Kesehatan harus selalu menjadi mitra penggerak. Kunci utamanya adalah optimalisasi 14 indikator intervensi spesifik dan sensitif agar kita dapat mencegah munculnya kasus stunting baru,” tegasnya.

Dengan langkah terukur ini, Dinas Kesehatan berharap upaya bersama di tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa dapat mempercepat terwujudnya Sulbar Sehat, Maju, dan Sejahtera sesuai harapan Gubernus Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

Capaian Cek Kesehatan Gratis Masih Rendah, Dinkes Sulbar Bahas Strategi di Puskesmas Tampapadang

0
Capaian Cek Kesehatan Gratis Masih Rendah, Dinkes Sulbar Bahas Strategi di Puskesmas Tampapadang

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai salah satu indikator Sulbar Sehat masih menghadapi tantangan besar. Hal ini terungkap dalam pertemuan di Puskesmas Tampapadang, Kabupaten Mamuju yang dihadiri Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, dan jajaran Puskesmas Tampapadang, Kamis 28 Agustus 2025

Ketua Tim Kerja Tata Kelola Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Wahida mengungkapkan bahwa target CKG tahun 2025 sebesar 36%, namun capaian di Puskesmas Tampapadang baru mencapai 1,77%.

“Angka ini masih jauh dari target, sehingga perlu strategi bersama untuk mempercepat pencapaian,” jelasnya.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain terbatasnya jumlah petugas CKG yang seluruhnya berstatus non-ASN, keterbatasan biaya transportasi petugas, kekurangan BMHP serta lembar skrining untuk anak sekolah, hingga masih banyak data layanan yang belum terinput dalam aplikasi ASIK. Selain itu, hasil skrining mandiri siswa dari sekolah juga belum terkumpul secara optimal.

Sebagai solusi, Dinkes bersama Puskesmas menyepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya:

– Komunikasi dengan kepala Puskesmas terkait kebijakan tupoksi petugas.

– Perluasan akses aplikasi ASIK bagi petugas untuk membantu input data.

– Advokasi ke Dinas Pendidikan untuk memastikan ketersediaan form skrining anak sekolah dan alat pengukuran status gizi anak sekolah.

– Pendampingan pencatatan dan pelaporan CKG secara berjenjang.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa program CKG merupakan salah satu Quick Wins Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

“Melalui Cek Kesehatan Gratis, masyarakat dapat mengetahui status kesehatannya sejak dini sehingga intervensi selanjutnya bisa dilakukan dengan tepat. Ini bagian dari misi besar membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sebagaimana visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” tegasnya.

Dengan langkah terukur ini, diharapkan cakupan CKG di Puskesmas Tampapadang dapat meningkat signifikan dan menjadi bagian penting dalam akselerasi Sulbar Sehat.

Dinkes Sulbar Lakukan Pendampingan Penguatan Sulbar Sehat di Puskesmas Tampapadang

0
Dinkes Sulbar Lakukan Pendampingan Penguatan Sulbar Sehat di Puskesmas Tampapadang

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju melaksanakan pendampingan penguatan program strategis kesehatan di Puskesmas Tampapadang, Kabupaten Mamuju. Kegiatan ini mengusung tema “Bersama Kita Wujudkan Sulbar Maju Sejahtera melalui Akselerasi Sulbar Sehat di Puskesmas Lokus Pasti Padu”.

Pendampingan ini melibatkan pengelola program kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju dan Puskesmas Tampapadang. Mereka bersama-sama melakukan diskusi, on the job training (OJT), serta penyusunan solusi atas berbagai masalah yang telah diidentifikasi pada pertemuan sebelumnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju.

Beberapa indikator strategis yang menjadi fokus pembahasan antara lain:

  1. D/S (cakupan pelayanan kesehatan dasar)
  2. Stunting
  3. K1 Murni
  4. K6
  5. Persalinan di Fasilitas Kesehatan
  6. Imunisasi Dasar Lengkap
  7. Angka Penemuan Kasus TB
  8. Capaian CKG
  9. Persentase Kepesertaan JKN

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Dewi Sundari, menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi.

“Kami sangat berterima kasih atas pola pendampingan yang dilakukan. Semoga ini bisa berkelanjutan dengan proses yang terukur. Apalagi Puskesmas Tampapadang merupakan salah satu Puskesmas dengan wilayah kerja yang cukup besar,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan pentingnya pelaksanaan kegiatan secara terukur dan sistematis.

“Pendampingan ini adalah bagian dari upaya mewujudkan quick wins Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang telah dituangkan dalam Indikator Sulbar Sehat,” pesannya.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara provinsi, kabupaten, dan Puskesmas dalam mencapai target kesehatan masyarakat serta mempercepat terwujudnya Sulbar Maju dan Sejahtera melalui Akselerasi Sulbar Sehat.

Si Pandai Jafungkes, Sistem Pendampingan dan Konsultasi Jabatan Fungsional di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

0
Si Pandai Jafungkes, Sistem Pendampingan dan Konsultasi Jabatan Fungsional di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat meluncurkan inovasi berbasis digital bertajuk “Si Pandai Jafungkes” (Sistem Pendampingan dan Konsultasi Jabatan Fungsional Kesehatan). Inovasi ini hadir sebagai terobosan untuk mendampingi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengelolaan karier jabatan fungsional secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program inovasi ini merupakan bagian dari Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan, Pengembangan, dan Kajian Manajemen Pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.

Inisiatif ini digagas langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Mahdiana. B, sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung profesionalisme ASN kesehatan.

Selama ini, ASN kerap menghadapi kendala dalam penilaian angka kredit, pengajuan kenaikan jabatan, hingga keterlambatan proses administrasi. Dengan hadirnya “Si Pandai Jafungkes”, seluruh proses dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, dan terintegrasi melalui platform digital.

Adapun manfaat utama Si Pandai Jafungkes antara lain:

– Mewujudkan jenjang karir jabatan fungsional yang transparan, adil, dan sesuai aturan.

– Meningkatkan akuntabilitas melalui verifikasi dokumen berbasis kinerja.

– Mencegah penumpukan kewenangan atau bypass prosedur.

– Memperkuat disiplin ASN melalui data kehadiran dan dashboard karir.

– Memberikan kepastian karir yang mendorong motivasi, loyalitas, dan kinerja ASN.

Pendampingan ini berbasis website dan dashboard digital yang bisa diakses ASN kapan pun dan di mana pun. Hal ini memungkinkan pegawai mendapatkan informasi terkini, notifikasi dokumen, serta pendampingan terkait angka kredit, posisi jabatan terakhir, maupun evaluasi kinerja.

Melalui Si Pandai Jafungkes, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen memberikan layanan pendampingan ASN yang cepat, solutif, dan terpercaya. Harapannya, inovasi ini mampu mendorong semangat kerja ASN, meningkatkan loyalitas, sekaligus memperkuat kinerja organisasi menuju Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera berbasis evidence based policy.

Tekan Kasus Kematian Ibu dan Bayi, Dinkes Sulbar Gelar FGD Komposit Intervensi AKI

0
Tekan Kasus Kematian Ibu dan Bayi, Dinkes Sulbar Gelar FGD Komposit Intervensi AKI

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Komposit Intervensi Angka Kematian Ibu (AKI) yang digelar di Hotel Marannu, Mamuju, Rabu (27/8/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh pengelola program kesehatan ibu dan anak dari tingkat provinsi dan enam kabupaten se-Sulawesi Barat, serta perwakilan dari dua Puskesmas terpilih di setiap kabupaten. Kehadiran peserta dari berbagai tingkatan diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menekan kasus kematian ibu dan bayi di daerah ini.

FGD dipandu oleh Muh Saleh dan Agustina Uta Tabangkalua, Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan berlangsung dinamis, dengan diskusi mendalam mengenai tantangan lapangan, capaian program, serta langkah-langkah strategis yang perlu diperkuat.

9 Jenis Intervensi Prioritas Penanganan AKI

Dalam forum ini, Dinkes Sulbar memetakan sepuluh intervensi komposit yang menjadi fokus utama:

  1. Skrining Layak Hamil
  2. Tata Laksana Pasangan Usia Subur (PUS) yang Tidak Layak Hamil
  3. Skrining Kehamilan
  4. Tata Laksana Ibu Hamil dengan Komplikasi Medis
  5. Skrining Bayi Baru Lahir
  6. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED)
  7. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)
  8. Program Bantu Rujuk9. Gerakan Masyarakat Bumil Sehat

dan dilakukan diskusi mengenai Manajemen Program (Capaian Data, Diseminasi, dan Monitoring Evaluasi bulanan)

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim  melalui tim teknis menyampaikan bahwa pelaksanaan FGD ini merupakan langkah penting dalam menyamakan persepsi, menyusun strategi, serta memperkuat koordinasi lintas kabupaten. “Upaya menekan AKI tidak bisa parsial, tetapi harus kolaboratif, sistematis, dan berbasis data,” ujar fasilitator dalam diskusi.

Melalui forum ini, diharapkan setiap kabupaten mampu memperkuat implementasi intervensi, memperbaiki sistem rujukan, dan meningkatkan deteksi dini risiko kehamilan. Selain itu, dukungan lintas sektor dan partisipasi masyarakat juga dinilai sangat penting agar target penurunan AKI dapat tercapai sesuai sasaran nasional.

FGD ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut berupa penguatan monitoring bulanan, pengolahan data berbasis evidence, serta evaluasi capaian program di tingkat Puskesmas dan kabupaten.

Dengan adanya forum diskusi seperti ini, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus berupaya menyelamatkan ibu dan bayi melalui layanan kesehatan yang berkualitas, tepat waktu, dan merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat.

Dinkes Sulbar Ikuti Rapat Kominda Bahas Pemetaan Permasalahan ATHG di Sulawesi Barat

0
Dinkes Sulbar Ikuti Rapat Kominda Bahas Pemetaan Permasalahan ATHG di Sulawesi Barat

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Dinkes Sulbar) turut ambil bagian dalam kegiatan Rapat Komunikasi Intelijen Daerah (Kominda) yang digelar di Hotel d’Maleo Mamuju, Rabu (27/8/2025).

Kegiatan ini mengangkat tema “Pemetaan Potensi Permasalahan ATHG Menonjol di Provinsi Sulbar pada Agustus 2025 dan Antisipasi Kedepannya”. Forum ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, perangkat daerah, hingga elemen masyarakat yang berkaitan dengan pemantauan situasi daerah.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar diwakili oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Jabbar, yang menyampaikan bahwa partisipasi Dinkes dalam forum ini sangat penting. Hal ini mengingat sektor kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas sosial dan keamanan daerah. “Isu kesehatan seringkali menjadi salah satu faktor pemicu maupun dampak dari permasalahan ATHG, sehingga Dinas Kesehatan harus hadir memberikan perspektif kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Rapat Kominda ini bertujuan untuk melakukan pemetaan secara komprehensif terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang menonjol di Sulawesi Barat. Dengan adanya forum ini, diharapkan setiap instansi dapat merumuskan langkah antisipatif dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Selain membahas isu-isu strategis, forum ini juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mengantisipasi permasalahan yang berpotensi muncul di tengah masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan, lingkungan, maupun pelayanan publik.

Dengan keterlibatan Dinas Kesehatan Sulbar, pemerintah daerah berharap setiap kebijakan dan strategi yang dirumuskan dapat mengakomodir aspek kesehatan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga ketahanan daerah.