Home Blog Page 3

Desa Lampoko, Lokus Pasti Padu yang Masih Kekurangan Tenaga Bidan Desa

0
Desa Lampoko, Lokus Pasti Padu yang Masih Kekurangan Tenaga Bidan Desa

Desa Lampoko yang telah ditetapkan sebagai desa lokus Pasti Padu oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, ternyata masih menghadapi kendala  dalam layanan kesehatan dasar. Hingga saat ini, Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Lampoko belum memiliki bidan desa yang bertugas secara tetap.

Kondisi ini mencuat dalam pembahasan Program Prioritas Kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas Campalagian, Rabu (03/09/2025). Kegiatan ini menghadirkan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, serta tim Puskesmas Campalagian.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan pentingnya segera menempatkan tenaga bidan desa di Pustu Lampoko agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal.

“Kami meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar bersama Puskesmas Campalagian untuk mengupayakan pengisian bidan desa di Pustu Lampoko. Apalagi desa ini sudah ditetapkan sebagai lokus Pasti Padu, sehingga dukungan tenaga kesehatan menjadi keharusan,” ujar dr. Nursyamsi.

Penempatan bidan desa di Lampoko diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta mempercepat pencapaian target program Sulbar Sehat yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dinkes Sulbar Perkuat Program Prioritas Kesehatan di Campalagian

0
Dinkes Sulbar Perkuat Program Prioritas Kesehatan di Campalagian

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat langkah dalam mewujudkan Sulbar Sehat dengan menyinergikan program prioritas kesehatan di tingkat kabupaten hingga puskesmas. Kegiatan ini berlangsung di Puskesmas Campalagian, Rabu (03/09/2025), dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, bersama jajaran pengelola program prioritas dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan tim Puskesmas.

Pelaksanaan di Campalagian menjadi salah satu upaya strategis Dinkes Sulbar dalam memperkuat fungsi manajemen puskesmas sekaligus mendukung implementasi program Lokus Pasti Padu, yang pada tahun 2025 menetapkan Desa Lampoko sebagai salah satu lokus prioritas pendampingan.

Kepala Puskesmas Campalagian, Yusnaeni, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini. “Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah baik untuk meningkatkan kapasitas tim Puskesmas Campalagian dalam memberikan pelayanan yang lebih berkualitas sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, dr. Nursyamsi Rahim menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi Quick Wins Sulbar Sehat yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Fokus penguatan diarahkan pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, percepatan penanganan stunting, dukungan program makanan bergizi gratis, serta jaminan kesehatan 100% bagi warga Sulbar.

Dengan sinergi program prioritas ini, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat optimis Campalagian dapat menjadi contoh dalam menggerakkan pelayanan kesehatan berbasis puskesmas yang lebih terukur, partisipatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pemprov Sulbar Dorong 100% Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Desa Lampoko, Lokus Pasti Padu

0
Pemprov Sulbar Dorong 100% Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Desa Lampoko, Lokus Pasti Padu

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong penguatan program prioritas di desa lokus Pasti Padu sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Salah satunya dilakukan di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, yang ditetapkan sebagai salah satu desa lokus prioritas tahun 2025.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan, dr. Nursyamsi Rahim, menggelar pertemuan pembahasan program prioritas di Puskesmas Campalagian selaku pembina wilayah Desa Lampoko.

Data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Desa Lampoko dengan jumlah peserta Aktif 4.157 jiwa (89%)  dan peserta tidak aktif  702  jiwa (15%)

Meskipun angka kepesertaan JKN di Desa Lampoko mencapai 104% (dibanding proyeksi jumlah penduduk), masih terdapat hampir 15% warga yang kepesertaannya berstatus nonaktif. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Plt. Kadinkes Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa keberhasilan program Pasti Padu tidak hanya ditentukan oleh intervensi kesehatan ibu dan anak, tetapi juga oleh kepastian akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, sebelumnya telah menekankan pentingnya kepesertaan JKN bagi seluruh warga Sulbar “Tidak boleh lagi ada penolakan di layanan kesehatan dengan alasan tidak ada jaminan kesehatan bagi warga yang ber-KTP Sulbar,” tegasnya.

Beberapa langkah strategis yang sedang diupayakan untuk menyelesaikan masalah kepesertaan JKN di Desa Lampoko antara lain Koordinasi dengan pemerintah desa dan Dinas Dukcapil untuk pemutakhiran data, Pengusulan pendaftaran kolektif bagi masyarakat sehat agar kepesertaan lebih terjamin dan Pemanfaatan pembiayaan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) Provinsi dengan skema pendaftaran per keluarga.

Melalui langkah-langkah ini, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim berharap kepesertaan JKN di Desa Lampoko dapat segera mencapai 100% aktif, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terkendala mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena status kepesertaan yang nonaktif.

Dinkes Polewali Mandar Harapkan Pendampingan Intensif dari Provinsi Sulawesi Barat

0
Dinkes Polewali Mandar Harapkan Pendampingan Intensif dari Provinsi Sulawesi Barat

Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan harapan besar agar mendapatkan pendampingan intensif dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka memperkuat pelaksanaan program prioritas kesehatan di daerah.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Aco Jamil, menegaskan bahwa sejumlah program prioritas membutuhkan sinergi dan dukungan penuh dari tingkat provinsi, di antaranya Integrasi Layanan Primer (ILP), Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis, Pengembangan Pelayanan Kesehatan jiwa serta Implementasi Konsep Koperasi Merah Putih.

“Program-program ini bukan hanya strategis, tetapi juga sangat membutuhkan pendampingan dari provinsi agar implementasinya berjalan sesuai target,” jelas Aco Jamil.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa pihaknya bersama jajaran provinsi akan terus memperkuat dukungan terhadap daerah melalui akselerasi program Sulbar Sehat yang menjadi bagian dari visi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.

“Dengan keterbatasan anggaran, kita harus melakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta fokus pada program-program yang benar-benar strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem kesehatan di Sulawesi Barat , meningkatkan akses layanan masyarakat, serta mendukung terwujudnya Sulbar Sehat, Maju, dan Sejahtera.

Perkuat Pelaksanaan Pasti Padu, Dinkes Sulbar Lakukan Penguatan Manajemen Sulbar Sehat di Puskesmas Pamboang

0
Perkuat Pelaksanaan Pasti Padu, Dinkes Sulbar Lakukan Penguatan Manajemen Sulbar Sehat di Puskesmas Pamboang

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat implementasi program Sulbar Sehat melalui pelaksanaan pendampingan indicator Sulbar Sehat dalam model On The Job Training Program. Kali ini, penguatan manajemen dilakukan di Puskesmas Pamboang, Kabupaten Majene, dengan melibatkan lintas sektor dari tingkat desa hingga provinsi yang dilaksanakan di Aula Puskesmas Pamboang, 02 September 2025

Salah satu desa yang menjadi lokus Pasti Padu adalah Desa Bonde Utara. Penetapan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong percepatan capaian kesehatan masyarakat melalui intervensi yang fokus dan terukur.

Dalam pelaksanaannya, terdapat 9 indikator penguatan yang difokuskan, antara lain peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, dukungan program makan bergizi gratis, serta percepatan pencapaian Sulbar 100% Universal Health Coverage (UHC).

Penguatan ini juga bersinergi dengan Quick Wins Pemerintah Pusat, seperti penyediaan makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan TBC, serta pembangunan rumah sakit lengkap.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Hj. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata implementasi Quick Wins Sulbar Sehat yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga.

“Langkah pertama yang kami lakukan adalah identifikasi masalah kesehatan dan penyusunan solusi di setiap tingkatan. Mulai dari desa lokus Pasti Padu, puskesmas pembina, hingga koordinasi lintas kabupaten dan provinsi. Dengan begitu, permasalahan kesehatan dapat ditangani lebih sistematis dan berkesinambungan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Sulbar berharap terbangun pola kerja bersama yang lebih solid antara desa, puskesmas, kabupaten, dan provinsi. Harapannya, upaya ini mampu mempercepat terwujudnya Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera dengan masyarakat yang sehat, kuat, dan produktif.

Pemprov Sulbar Dorong Peningkatan Partisipasi Posyandu di Kabupaten Majene

0
Pemprov Sulbar Dorong Peningkatan Partisipasi Posyandu di Kabupaten Majene
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ke Posyandu. Upaya ini diwujudkan dengan menggelar review capaian Kesehatan dan Penguatan Program Prioritas di SIG Cafe Majene, Senin (01/09/2025).
Pertemuan ini membahas tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat tentang peningkatan partisipasi Posyandu yang kini dikawal langsung oleh Sekretaris Daerah di Kabupaten Majene. Diskusi menghadirkan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Majene, pengelola Program dan perwakilan puskesmas.
Salah satu poin penting yang ditekankan adalah penguatan validasi data kehadiran Posyandu yang telah dilaksanakan di Kabupaten Majene. Proses validasi yang dilakukan berjenjang mulai dari desa hingga kabupaten. Di tingkat kecamatan, pemerintah desa bersama petugas Puskesmas ikut terlibat, sedangkan di tingkat kabupaten diperkuat dengan Surat Edaran Bupati serta instruksi Sekretaris Daerah melalui camat. Pelaporan dilakukan rutin melalui grup WhatsApp dan forum evaluasi Zoom Meeting.
Meski pelaporan harian berjalan baik, tantangan yang muncul adalah menurunnya keterlibatan lintas sektor di lapangan. Hal inilah yang menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Sulbar. “Kami ingin memastikan regulasi yang ada benar-benar dijalankan dan berdampak nyata, bukan hanya sebatas dokumen kebijakan,” tegas Plt Kadinkes Kabupaten Majene.
Data pemantauan menunjukkan adanya peningkatan signifikan. Di Puskesmas Pamboang misalnya, partisipasi Posyandu yang biasanya berada di kisaran 70–80% dapat menembus 90% lebih setelah adanya dorongan regulasi dan kebijakan.
Untuk memperkuat motivasi masyarakat, sejumlah inovasi juga diperkenalkan, antara lain perlu Reward bagi Posyandu berprestasi dan Stimulan berupa telur dari Dana Desa bagi ibu yang hadir bersama anaknya, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita gizi kurang, disertai penyuluhan gizi
Plt Kepala Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim menyatakan bahwa dengan langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimis program Posyandu akan semakin diminati masyarakat dan menjadi motor penggerak utama dalam mendukung Sulbar Sehat, Maju, dan Sejahtera sesuai visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang digaungkan oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

Dinkes Sulbar Lakukan Penguatan Program Prioritas Sulbar Sehat di Majene

0
Dinkes Sulbar Lakukan Penguatan Program Prioritas Sulbar Sehat di Majene

Dalam rangka mendukung visi besar Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera serta memperkuat pelaksanaan Quick Wins Sulbar Sehat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Penguatan Indikator Program Prioritas Kesehatan Sulbar Sehat di Kabupaten Majene. Acara ini dilaksanakan di SIG Cafe Majene pada Senin, 1 September 2025 menghadirkan dinas Kesehatan kabupaten Majene dan perwakilan Puskesmas terpilih.

Kegiatan dihadiri oleh Tim Sulbar Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, dengan agenda utama membahas capaian indikator prioritas kesehatan, kendala di lapangan, serta langkah tindak lanjut dalam memperkuat kinerja sektor kesehatan di daerah.

Dalam diskusi ini, seluruh peserta diminta membawa data pendukung berupa Realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan Dana BOK Triwulan 2, Capaian indikator prioritas nasional Triwulan 2 Tahun 2025 dan Permasalahan pelaksanaan Dana BOK di daerah beserta tindak lanjut yang diperlukan

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari aksi nyata Dinas Kesehatan Provinsi untuk memperkuat peran provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dalam mendukung pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bidang kesehatan.

“Langkah ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan program kesehatan berjalan tepat sasaran. Review ini bukan sekadar evaluasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat sinergi antara provinsi dan kabupaten dalam upaya mewujudkan Sulbar Sehat,” ujar dr. Nursyamsi.

Kegiatan ini juga menjadi bukti kongkrit dukungan Dinas Kesehatan Provinsi terhadap visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga melalui Panca Daya, khususnya dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter.

Dengan adanya review ini, diharapkan Kabupaten Majene dapat meningkatkan capaian indikator prioritas kesehatan serta menyelesaikan permasalahan yang ada secara lebih cepat dan tepat, demi masyarakat Sulawesi Barat yang sehat, maju, dan sejahtera.

Dinkes Sulbar Gelar Rapat Pemenuhan Bukti Dukung MCP KPK

0
Dinkes Sulbar Gelar Rapat Pemenuhan Bukti Dukung MCP KPK

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Pemenuhan Bukti Dukung Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tim dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Sulawesi Barat, bertempat di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Senin 01 September 2025.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, secara langsung menerima kehadiran tim PBJ dan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memastikan kelengkapan data dan dokumen yang menjadi persyaratan penilaian MCP KPK.

“Rapat ini adalah bagian dari komitmen Dinas Kesehatan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memastikan pelayanan kesehatan dasar yang semakin berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Barat,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.

MCP KPK sendiri merupakan instrumen monitoring dan evaluasi dari KPK yang digunakan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi melalui penguatan sistem pencegahan.

Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata dalam mendukung visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga melalui Panca Daya ke-5, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Dengan langkah ini, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus menjaga integritas, memperkuat transparansi, serta memberikan pelayanan terbaik yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Plt Kadinkes Sulbar Perkuat Dukungan Kebijakan Kesehatan melalui Quick Wins Sulbar Sehat 2026

0
Plt Kadinkes Sulbar Perkuat Dukungan Kebijakan Kesehatan melalui Quick Wins Sulbar Sehat 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan komitmen Dinas Kesehatan untuk memperkuat dukungan kebijakan kesehatan melalui program Quick Wins Sulbar Sehat Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

Program Quick Wins Sulbar Sehat merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga, yang menekankan pentingnya memfokuskan pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan pada hal-hal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Adapun fokus utama Quick Wins Sulbar Sehat adalah:

  1. Penguatan kesehatan ibu dan anak dan Penanganan stunting,
  2. Dukungan pelaksanaan program makanan bergizi gratis,
  3. Peningkatan akses dan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Dalam keterangannya, dr. Nursyamsi menyampaikan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih merata, berkualitas, dan tepat sasaran.

“Kebijakan Quick Wins Sulbar Sehat adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya kesehatan ibu, anak, dan keluarga. Dengan dukungan lintas sektor, kami yakin Sulbar dapat mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan,” ujar dr. Nursyamsi.

Dengan penguatan implementasi Quick Wins ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat mempercepat pencapaian pembangunan kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, serta sejalan dengan visi Sulbar untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

Dinas Kesehatan Sulbar Koordinasi LP/LS Penguatan Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja

0
Dinas Kesehatan Sulbar Koordinasi LP/LS Penguatan Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri sekaligus menutup kegiatan Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor (LP/LS) dalam Upaya Penguatan Implementasi Pelayanan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di Marannu Golden Hotel, Mamuju, 30 Agustus 2025

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Anak Sekolah yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan RI. Program CKG hadir untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa usia sekolah, mencakup deteksi dini gangguan penglihatan, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, serta identifikasi faktor risiko penyakit tidak menular.

Pelaksanaan program ini juga sudah terintegrasi dengan sistem digital melalui pendataan via aplikasi SATUSEHAT Mobile, sehingga dapat dimonitor secara nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan terbangunnya generasi yang sehat, kuat, dan produktif.

Kegiatan koordinasi ini diikuti oleh unsur lintas sektor, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sulbar, dan Kementerian Agama Provinsi Sulbar. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat implementasi CKG di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa target capaian Cek Kesehatan Gratis Anak Sekolah di Sulawesi Barat tahun 2025 ditetapkan sebesar 36%. Target ini menjadi komitmen bersama untuk memastikan layanan kesehatan lebih dekat dengan peserta didik sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia di Sulawesi Barat.

Lebih jauh, dr. Nursyamsi menegaskan bahwa program ini sejalan dengan Panca Daya Sulawesi Barat yang digagas oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, khususnya pada pilar mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Melalui penguatan layanan kesehatan anak sekolah, Sulawesi Barat berkomitmen menyiapkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan.