Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Senin, 8 September 2025, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi  Sulawesi Barat mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai.

Rapat ini merupakan bagian dari implementasi Program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), yang bertujuan memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, yang menegaskan komitmen sektor kesehatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. “Kami di Dinas Kesehatan akan memastikan seluruh program dan layanan kesehatan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari setiap kebijakan,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi Pemprov Sulbar dalam mewujudkan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, sejalan dengan arahan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga melalui penguatan pilar Panca Daya, khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah resmi meluncurkan SIMPONI MBG SIPD (Sistem Monitoring Terpadu Makan Bergizi Gratis – Sistem Informasi Pemerintah Daerah) untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sistem ini diluncurkan guna memastikan program berjalan efektif, akuntabel, serta dapat dievaluasi secara cepat lintas daerah.

Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, menegaskan bahwa SIMPONI MBG SIPD bukan hanya inovasi teknologi, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. “SIMPONI MBG SIPD memudahkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBG di daerah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel,

Dengan sistem ini, pelaporan program MBG dari daerah akan langsung terkoneksi ke Menteri Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional. Seluruh data dapat dipantau secara real-time sehingga menjadi dasar kebijakan berbasis bukti. Selain itu, SIMPONI MBG SIPD juga dinilai mampu memangkas biaya operasional daerah dan menghapus kebutuhan sistem serupa di tingkat lokal.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi SIMPONI MBG SIPD. Pihaknya telah menyiapkan data sasaran penerima MBG dan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah dapur umum yang tersebar di beberapa titik di Sulawesi Barat. “Kami memastikan dukungan kesehatan dalam program ini, baik melalui validasi data sasaran maupun pemantauan lapangan agar distribusi makanan bergizi benar-benar tepat sasaran,” ungkap dr. Nursyamsi.

Lebih jauh, dr. Nursyamsi menegaskan bahwa pemberian Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu Quick Wins Sulbar Sehat yang digalakkan oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, sebagai bagian dari visi besar untuk membangun Sulbar melalui peningkatan kualitas kesehatan, gizi, dan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

Bagi pemerintah daerah, manfaat utama dari SIMPONI MBG SIPD adalah meningkatnya transparansi dan kecepatan pelaporan. Sementara bagi pemerintah pusat, integrasi data secara nasional memperkuat kebijakan berbasis bukti dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Dengan hadirnya SIMPONI MBG SIPD, diharapkan program MBG dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan produktif, sekaligus mempercepat pencapaian visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pendampingan penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) dan integrasi SATUSEHAT di Puskesmas Aralle, Kabupaten Mamasa.

Pendampingan ini dilakukan oleh Muh. Saleh, Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kesehatan Sulbar, bersama Kepala Puskesmas Aralle Suriani dan Pengelola RME Puskesmas, Umar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas implementasi RME sekaligus memastikan kesiapan Puskesmas dalam mendukung transformasi digital layanan kesehatan.

Kepala Puskesmas Aralle, Suriani, menyampaikan apresiasinya atas pendampingan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa penerapan RME diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan implementasi RME, kami berharap pelayanan kesehatan di Puskesmas Aralle menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat sehingga masyarakat semakin merasakan manfaatnya,” ujar Suriani.

Transformasi digital layanan kesehatan di Sulawesi Barat sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi “Sulbar Maju dan Sejahtera” di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yang mendorong peningkatan kualitas layanan publik, termasuk Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa digitalisasi layanan kesehatan merupakan salah satu langkah strategis yang harus didorong.

“Kami terus mengawal implementasi RME dan integrasi SATUSEHAT di seluruh Puskesmas, sesuai arahan Kementerian Kesehatan dalam agenda transformasi kesehatan nasional,” ungkapnya.

Dengan pendampingan ini, Puskesmas Aralle diharapkan dapat menjadi contoh dalam penerapan layanan kesehatan berbasis digital di Mamasa, sekaligus memperkuat komitmen Dinkes Sulbar dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Kabupaten Majene, Jumat (5/9/2025). Acara berlangsung khidmat dan meriah, dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai kalangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S Mengga, Kapolda Sulbar, unsur Forkopimda Provinsi serta Forkopimda Kabupaten Majene. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan bahwa peringatan Maulid Nabi di Majene menjadi salah satu momentum kebersamaan masyarakat Sulawesi Barat.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa pelaksanaan Maulid Nabi bukan hanya sebagai agenda keagamaan, tetapi juga merupakan salah satu bentuk implementasi Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan religiusitas yang terkandung di dalamnya diharapkan mampu memperkuat karakter masyarakat Sulbar dalam membangun daerah.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam membangun Sulbar yang unggul dan berkarakter, sebagaimana dicanangkan oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. “Maulid Nabi mengajarkan kita teladan Rasulullah tentang kepedulian sosial, kebersamaan, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat kita dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Acara Maulid Nabi di Majene tahun ini berlangsung penuh kekhidmatan, dirangkaikan dengan pembacaan barzanji, ceramah agama, dan doa bersama. Kehadiran masyarakat yang memadati lokasi kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi sekaligus memperlihatkan kuatnya tradisi keagamaan dan budaya di Sulawesi Barat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui berbagai program prioritas, termasuk Sulbar Sehat, akan terus bersinergi dengan masyarakat untuk menjadikan Sulawesi Barat sebagai daerah yang maju, religius, dan sejahtera.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan program berbasis layanan primer. Salah satunya dengan mengarahkan Puskesmas Campalagian untuk fokus pada 14 indikator spesifik penanganan stunting yang dibagi sesuai kelompok sasaran.

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung di Puskesmas Campalagian pada Rabu, 3 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Agustina Uta Tabangkalua, pengelola data gizi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, memaparkan strategi penanganan stunting melalui intervensi siklus hidup, mulai dari remaja, ibu hamil, hingga balita, serta dukungan lingkungan sehat. Indikator yang menjadi fokus meliputi:

1. Desa bebas BABS (buang air besar sembarangan).
2. Balita memperoleh imunisasi dasar lengkap.
3. Balita gizi buruk mendapat tatalaksana/dirawat.
4. Balita gizi kurang mendapatkan makanan tambahan.
5. Anak usia 6–23 bulan mendapat MP-ASI yang baik dan beragam.
6. Balita mendapat ASI eksklusif sejak lahir hingga 6 bulan.
7. Pemantauan pertumbuhan balita (rata-rata D/S).
8. Ibu hamil KEK mengonsumsi makanan tambahan.
9. Ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah.
10. Ibu hamil melakukan pemeriksaan ANC minimal 6 kali.
11. Ibu hamil mendapatkan pemeriksaan K1 murni.
12. Ibu hamil mendapat layanan 12T (pemeriksaan antenatal terstandar dan berkualitas).
13. Rematri mengonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran.
14. Rematri mendapatkan skrining anemia (kelas 7, 8, 10).

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa Puskesmas Campalagian memiliki peran strategis sebagai pembina wilayah Desa Lampoko, salah satu desa lokus Pasti Padu.

“Penanganan stunting menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan termasuk dalam program unggulan Sulbar Sehat. Melalui pendekatan Pasti Padu, seluruh lintas program dan lintas sektor harus bergerak bersama agar target penurunan stunting dapat tercapai,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.

Ia menambahkan, pencegahan harus lebih dikedepankan daripada mengobati. “Cegah stunting lebih efektif dan murah dalam menurunkan prevalensi stunting dibandingkan mengobati yang sudah stunting,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam beberapa kesempatan menekankan bahwa percepatan penanganan stunting harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan semua pihak melalui gerakan Pasti Padu, agar intervensi benar-benar tepat sasaran.

Dengan penguatan 14 indikator spesifik berbasis siklus hidup, diharapkan penanganan stunting di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya Desa Lampoko, dapat lebih terarah dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Sulawesi Barat.