Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mengakselerasi transformasi layanan kesehatan. Hal ini tercermin dalam paparan Rencana Kerja (Renja) Kesehatan Tahun 2026 yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Asran Masdy, di hadapan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Sabtu, 21 Juni 2025 di Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar.

Didampingi para pejabat struktural Dinkes Sulbar, Asran memaparkan strategi prioritas yang akan menjadi fondasi pelaksanaan Quick Wins “Sulbar Sehat” untuk tahun 2026. Inisiatif ini bukan sekadar program, melainkan gerakan kolektif untuk mewujudkan akses kesehatan yang merata, layanan yang berkualitas, dan masyarakat yang terlindungi secara menyeluruh.

“Kami ingin memastikan bahwa layanan kesehatan di Sulbar bisa diakses cukup dengan KTP. Universal Health Coverage 100 persen adalah komitmen kami, bukan hanya angka, tapi janji untuk hadir dalam setiap kondisi masyarakat,” tegas Asran dalam paparannya.

Dalam pertemuan tersebut, dipaparkan pula tantangan kesehatan yang masih mengemuka: prevalensi stunting yang masih tinggi di angka 35,8 persen, kematian ibu dan bayi yang belum tertangani optimal, serta ketimpangan distribusi tenaga dan fasilitas kesehatan. Dari 98 puskesmas, 37 di antaranya belum memiliki tenaga kesehatan lengkap. Bahkan, lebih dari 60 persen rumah sakit belum didukung dokter spesialis sesuai standar.

Namun, Dinas Kesehatan tidak berhenti pada diagnosis masalah. Mereka menyiapkan langkah konkret, seperti:
1. Intervensi gizi melalui rumah gizi dan PMT balita & ibu hamil.
2. Distribusi alat antropometri standar untuk Posyandu.
3. Pengadaan makanan medis khusus untuk balita bermasalah gizi.
4. Pelayanan bergerak di wilayah terpencil dan kepulauan.
5. Pelatihan tenaga kesehatan untuk PONEK dan trauma emergensi.

Total anggaran Rencana Kerja tahun 2026 yang dirancang mencapai Rp272,6 miliar, dengan porsi terbesar untuk penanganan stunting dan layanan kesehatan masyarakat.

Program “Sulbar Sehat” menjadi tulang punggung pembangunan kesehatan daerah. Selain menargetkan UHC, program ini juga mendorong transformasi layanan primer hingga rujukan, memperkuat sistem deteksi penyakit menular dan tidak menular, serta membangun ketahanan kesehatan pasca-pandemi.

Gubernur Suhardi Duka dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara semua lini. “Kita harus kerja cepat, tepat, dan kompak. Kesehatan adalah investasi strategis. Masyarakat Sulbar berhak atas layanan terbaik, dari kota hingga pelosok.”

Dalam upaya memperkuat arah pembangunan kesehatan di tahun 2026, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Pembahasan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 pada tanggal 18–19 Juni 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan, Asran Masdy, bersama para Kepala Bidang dan seluruh pimpinan UPTD lingkup Dinkes Sulbar.

Rapat ini menjadi momen strategis dalam merumuskan prioritas program dan kegiatan yang adaptif terhadap tantangan kesehatan daerah, seperti masih tingginya prevalensi stunting (35,8%), kematian ibu dan bayi, serta ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah.

Dalam paparannya, Asran Masdy menyampaikan bahwa perencanaan tahun 2026 diarahkan untuk menjawab isu-isu besar, antara lain peningkatan akses layanan kesehatan dasar, percepatan penurunan stunting, dan penguatan sistem kesehatan pascapandemi.

“Kami menempatkan transformasi layanan primer dan peningkatan gizi ibu-anak sebagai prioritas utama tahun 2026. Ini selaras dengan target Universal Health Coverage 100 persen di Sulbar serta komitmen kuat dalam mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera,” tegas dr. Asran Masdy.

Lebih dari Rp272 miliar dianggarkan untuk menjalankan berbagai program prioritas, di antaranya:

1. Intervensi gizi ibu dan anak,
2. Penguatan layanan rujukan penyakit katastropik seperti jantung dan stroke,
3. Kontrak kerja dokter spesialis untuk rumah sakit daerah,
4. Pengadaan alat deteksi TBC dan logistik penyakit tidak menular,
5. Layanan kesehatan bergerak untuk daerah terpencil dan kepulauan.

Dengan semangat kolaborasi, Dinas Kesehatan Sulbar memastikan bahwa seluruh program akan berbasis data, terintegrasi, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Perencanaan tahun 2026 juga diharapkan mampu menjawab tantangan bonus demografi dan mempercepat perbaikan indikator kesehatan daerah.

“Tidak boleh ada lagi masyarakat Sulbar yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan. Kami memastikan, tahun 2026 adalah momentum percepatan,” tambah Asran.

Rapat pembahasan ini sekaligus menjadi langkah awal konsolidasi internal, sebelum rencana kerja ini diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dibahas bersama mitra lintas sektor.