Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat,  Asran Masdy, menghadiri kegiatan Asistensi dan Koordinasi Implementasi SAKIP, Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Selasa (08/07).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan transformasi tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Turut mendampingi Kadinkes dalam kegiatan ini yaitu Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, Mahdiana, serta Tim SAKIP-RB Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

Acara dibuka oleh perwakilan Kementerian PANRB dan diisi oleh paparan dari narasumber pusat, termasuk Bapak Akbar F, yang menjelaskan arah kebijakan RB menuju birokrasi kelas dunia dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045.

Dalam keterangannya, Kadinkes Sulbar menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat budaya kinerja, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan Dinas Kesehatan.

“Implementasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas bukan sekadar kewajiban administratif. Ini adalah fondasi penting untuk membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dipercaya publik. Kami di Dinas Kesehatan Sulbar terus mendorong perubahan budaya kerja yang berorientasi hasil, transparan, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar drg. Asran Masdy.

Ia menambahkan, reformasi birokrasi di bidang kesehatan harus berdampak langsung, khususnya dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan primer dan lanjutan.

“Reformasi birokrasi harus menyentuh hal-hal yang dirasakan masyarakat, seperti layanan puskesmas yang lebih cepat, akurat, dan bebas pungutan liar. Zona integritas menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem kesehatan publik,” tegasnya.

Sesuai dengan arahan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, Dinas Kesehatan Sulbar juga terus berbenah dalam penguatan perencanaan kinerja, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi berbasis data, sebagai bagian dari komitmen terhadap akuntabilitas publik yang lebih baik.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Pelaksanaan apel pagi lingkup Pemeritah Provinsi Sulawesi Barat di Lapangan Kantor Gubernur Sulbar, Senin (7/7). Apel yang berlangsung dalam suasana tenang dan penuh khidmat ini dipimpin oleh Kepala Bapperida Sulbar, Bapak Junda Maulana.

Dalam amanatnya, Junda Maulana menyampaikan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yang menekankan pentingnya keseriusan dalam membangun daerah. Ia menyoroti lima isu utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan Sulbar saat ini, yaitu kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah angka stunting di Sulbar. “Jika setiap hari lahir 100 bayi, maka 35 di antaranya berisiko stunting,” ujar Junda Maulana. Ia menegaskan bahwa persoalan stunting bukan hanya soal gizi, tetapi juga mencerminkan ketimpangan dan lemahnya sistem perlindungan sosial di tingkat dasar

Selain itu, beliau juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam ketersediaan kebutuhan pokok dan kesejahteraan keluarga. Pendidikan di daerah terpencil pun mendapat perhatian, agar semua anak-anak di Sulbar bisa mendapatkan layanan pendidikan yang layak.

Kepala Bapperida juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan strategi pembangunan nasional, agar arah kebijakan tetap selaras dan berdampak luas.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, Asran Masdy menyatakan mendukung penuh terkait pentingnya penanganan stunting dan peningkatan layanan kesehatan. Kami terus berupaya melakukan intervensi gizi, edukasi masyarakat, serta meningkatkan layanan kesehatan dasar secara merata. Kami percaya bahwa upaya perbaikan kesehatan harus dilakukan bersama dan berkelanjutan untuk menciptakan generasi Sulbar yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Provinsi Sulawesi Barat mencatat hasil menggembirakan dari pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang berlangsung pada 17 Mei hingga 30 Juni 2025. Berdasarkan data yang dihimpun dari seluruh Puskesmas di enam kabupaten, partisipasi masyarakat dalam layanan skrining kesehatan menunjukkan tren positif, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini faktor risiko penyakit.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Asran Masdy, menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat dalam mengikuti program nasional ini. “PKG/CKG adalah momentum penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Saya mengajak seluruh warga Sulawesi Barat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter,” ujarnya.

Asran menegaskan bahwa program ini sejalan dengan Misi Ketiga Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim Mengga, yakni membangun SDM unggul dan berkarakter dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang merata dan penerapan pola hidup sehat.

Dari sisi jumlah pendaftar dan peserta yang hadir, Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar mencatat angka tertinggi. Mamuju mencatat 6.099 pendaftar dengan 5.358 kehadiran, disusul Polewali Mandar dengan 5.493 pendaftar dan 4.982 kehadiran. Data ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kemauan masyarakat di dua kabupaten tersebut untuk memanfaatkan layanan skrining cukup tinggi.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan di tahap selanjutnya, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan beberapa langkah strategis:

1. Optimalisasi pendampingan sasaran melalui kader dan pengiriman pengingat via WA blast.
2. Intensifikasi promosi dan advokasi lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi.
3. Koordinasi dengan sektor terkait guna pemulihan layanan internet di wilayah terdampak.
4. Monitoring progres kehadiran secara harian untuk memastikan capaian target PKG/CKG berjalan optimal.

Program PKG anak sekolah yang akan berlangsung pada bulan Juli juga menjadi perhatian, mengingat pentingnya tahapan yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya efektif dan terintegrasi dengan program promotif lainnya.

Dengan partisipasi aktif masyarakat dan koordinasi lintas sektor yang solid, Dinas Kesehatan Sulawesi Barat optimis bahwa target peningkatan derajat kesehatan masyarakat bisa dicapai melalui pendekatan preventif dan promotif yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.