Home Blog Page 13

Plt Kadinkes Sulbar Dorong Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Lewat Pelatihan Kontrasepsi

0
Plt Kadinkes Sulbar Dorong Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Lewat Pelatihan Kontrasepsi

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, memberikan materi dalam kegiatan Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan secara Blended Learning pada Sabtu (26/7).

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi yang aman, bermutu, dan berkelanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam paparannya, dr. Nursyamsi Rahim menekankan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagai bagian dari upaya pencapaian target Quick Wins Sulbar Sehat, yang dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.

“Pelatihan ini bukan sekadar peningkatan kompetensi, tetapi juga bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia Sulawesi Barat yang unggul dan berkarakter, sebagaimana tertuang dalam  Panca Daya Pemerintah Provinsi,” ujar dr. Nursyamsi.

Provinsi Sulawesi Barat menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan keluarga berencana, seperti masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta dominasi penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek. Berdasarkan data terbaru, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan implan masih tergolong rendah, sementara sebagian besar peserta masih mengandalkan suntikan dan pil.

Kegiatan pelatihan ini menjadi momentum penting dalam menyiapkan tenaga kesehatan agar mampu memberikan layanan konseling dan kontrasepsi berbasis hak reproduksi, serta mengurangi angka kehamilan berisiko melalui edukasi dan pelayanan yang terstandarisasi.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para dokter dan bidan di Sulawesi Barat dapat memperluas akses pelayanan kontrasepsi yang berkualitas kepada masyarakat, khususnya pasangan usia subur. Hal ini sejalan dengan agenda nasional untuk menekan angka kehamilan yang tidak diinginkan dan menciptakan keluarga Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Pelatihan yang dilaksanakan secara Blended Learning dengan pelaksanaan kegiatan secara daring berlangsung  24-31 Juli 2025 dan Luring 01-08 Agustus 2025.

Dinas Kesehatan Sulbar Gelar Pemeriksaan Kesehatan Bersama Polairud Polda Sulbar di Dermaga Sandeq

0
Dinas Kesehatan Sulbar Gelar Pemeriksaan Kesehatan Bersama Polairud Polda Sulbar di Dermaga Sandeq

Dalam rangka Bakti Kesehatan Klinik Terapung Polda Sulbar, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Direktorat Polairud Polda Sulbar melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan di Dermaga Sandeq, Jumat (25/7). Kegiatan ini menyasar personel Polri, TNI, dan masyarakat dari Pulau Karampuang.

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi cek gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah. Sebanyak 37 orang tercatat mengikuti pemeriksaan, dengan antusiasme tinggi dari masyarakat dan aparat yang hadir.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya skrining kesehatan guna mendeteksi secara dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) serta mendukung Panca Daya ketiga, yakni Membangun SDM yang Unggul dan Berkarakter.

“Kami terus berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan yang merata, termasuk kepada masyarakat pulau-pulau terluar seperti Karampuang. Ini bagian dari strategi pemerataan layanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Sulbar,” ujar dr. Nursyamsi.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melalui Quick Wins Sulbar Sehat, terus mendorong transformasi layanan kesehatan melalui perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penguatan layanan ibu dan anak, percepatan penanganan stunting, serta peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan.

Kegiatan ini tidak hanya memperkuat sinergi antarinstansi, namun juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan masyarakat Sulbar yang sehat, maju, dan sejahtera.

Perluasan Cakupan Vaksinasi Hepatitis B bagi Tenaga Kesehatan di Sulawesi Barat

0
Perluasan Cakupan Vaksinasi Hepatitis B bagi Tenaga Kesehatan di Sulawesi Barat

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan terus berkomitmen meningkatkan perlindungan tenaga kesehatan dari risiko penyakit menular, termasuk Hepatitis B. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pelaksanaan program vaksinasi Hepatitis B yang mulai dilaksanakan sejak Oktober 2023.

Sebanyak 11.193 dosis vaksin Hepatitis B telah diterima dari Kementerian Kesehatan RI dan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat untuk digunakan dalam skema imunisasi 3 dosis pada bulan ke-0, 1, dan 6. Dalam kondisi tertentu, jadwal ini dapat dipercepat, seperti 0-1-2 bulan atau 0-7-21 hari, terutama bagi tenaga kesehatan yang akan bertugas ke wilayah endemis.

Rincian distribusi vaksin ke enam kabupaten yaitu Mamuju: 3.144 dosis, Polewali Mandar: 2.559 dosis, Mamuju Tengah: 1.647 dosis, Mamasa: 1.608 dosis, Majene: 1.206 dosis dan Pasangkayu: 1.029 dosis

Meski demikian, kebutuhan total vaksin untuk seluruh tenaga kesehatan di Sulawesi Barat mencapai 25.860 dosis, sehingga distribusi saat ini belum mencakup seluruh nakes. Kondisi ini telah dikomunikasikan kepada Kementerian Kesehatan untuk tindak lanjut pengadaan tambahan vaksin.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa dalam keterbatasan vaksin yang tersedia, prioritas diberikan kepada tenaga kesehatan dengan risiko tinggi tertular, seperti dokter bedah, dokter gigi, bidan, perawat, petugas laboratorium, dan profesi lain yang melakukan intervensi medis.

“Vaksinasi ini merupakan bagian penting dari upaya perlindungan tenaga kesehatan kita. Namun karena keterbatasan dosis, kami mengimbau nakes lainnya untuk tetap disiplin menjalankan protokol pencegahan standar, sambil menunggu jadwal vaksinasi berikutnya,” ujar dr. Nursyamsi.

Beberapa langkah pencegahan yang dianjurkan untuk tenaga kesehatan meliputi:

✅ Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) saat bertugas

✅ Penanganan alat tajam yang aman

✅ Menghindari pajanan langsung darah atau cairan tubuh

✅ Melakukan skrining rutin HBsAg dan anti-HCV

✅ Mengikuti pelatihan pengendalian infeksi

✅ Melengkapi dosis vaksin Hepatitis B serta pemeriksaan anti-HBs

Program ini selaras dengan Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, sesuai dengan arahan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi Duka  untuk  fokus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak dan tenaga kesehatan sebagai bagian dari kebijakan Sulbar Sehat.

Dukungan penuh dari seluruh pihak, baik fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, sangat diharapkan agar cakupan vaksinasi Hepatitis B dapat diperluas dan Sulawesi Barat semakin tangguh menghadapi tantangan kesehatan masyarakat.

Jumat Bersih, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Bangun Budaya Kerja Sehat dan Lingkungan Bersih

0
Jumat Bersih, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Bangun Budaya Kerja Sehat dan Lingkungan Bersih

Dalam upaya menumbuhkan budaya kerja yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat kembali melaksanakan kegiatan Jumat Bersih yang diikuti oleh seluruh jajaran pegawai lingkup dinas, Jumat pagi (25/07).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Hj. Nursyamsi Rahim, yang turut memimpin jalannya kerja bakti bersama. Jumat Bersih akan dijadikan menjadi agenda rutin yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sehat, dan mendukung produktivitas pegawai.

Hj. Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan kantor adalah bagian dari disiplin kerja dan bentuk tanggung jawab bersama seluruh unsur pegawai.

“Budaya kerja bersih adalah bagian dari etos kerja yang harus terus kita tanamkan. Kantor yang bersih mencerminkan sikap profesional dan menjadi cerminan pelayanan kita kepada masyarakat,” ujar beliau di sela-sela kegiatan.

Seluruh peserta kerja bakti terlibat aktif membersihkan halaman kantor, taman, saluran air, serta merapikan ruang kerja masing-masing. Kegiatan berlangsung penuh semangat dan kekompakan, menunjukkan bahwa kerja bakti dapat menjadi sarana membangun kebersamaan lintas bidang dan unit kerja.

Plt. Kadinkes juga berharap agar kegiatan Jumat Bersih tidak hanya menjadi rutinitas semata, tetapi mampu menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung pelayanan publik yang optimal.

“Semangat ini harus kita jaga bersama. Kedisiplinan menjaga lingkungan akan membawa dampak positif pada semangat kerja dan citra kelembagaan,” tutup dr. Hj. Nursyamsi Rahim.

Melalui kegiatan Jumat Bersih, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen membangun tata kelola kerja yang sehat, humanis, dan berorientasi pada pelayanan yang bermutu bagi masyarakat.

Dinkes Sulbar Gelar Pelatihan Kontrasepsi bagi Bidan dan Dokter, Dukung Penguatan Pelayanan Primer dan Kesehatan Reproduksi

0
Dinkes Sulbar Gelar Pelatihan Kontrasepsi bagi Bidan dan Dokter, Dukung Penguatan Pelayanan Primer dan Kesehatan Reproduksi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di lini pelayanan dasar, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menggelar Pelatihan Kontrasepsi bagi Bidan dan Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan secara blended learning mulai tanggal 24 Juli hingga 8 Agustus 2025.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Hj. Nursyamsi Rahim, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.

“Pelatihan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Transformasi Sistem Kesehatan melalui penguatan layanan primer, khususnya pada aspek promotif dan preventif dalam siklus hidup, serta mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat hingga tingkat desa,” ujar dr. Nursyamsi dalam sambutannya melalui Zoom Meeting.

Menurutnya, pembangunan kesehatan yang berfokus pada kualitas SDM yang sehat, cerdas, adaptif, dan berkarakter, sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 serta pendekatan Primary Health Care (PHC) yang direkomendasikan WHO. Transformasi ini mencakup peningkatan kapasitas layanan kesehatan dasar melalui pelatihan, termasuk peningkatan kompetensi dalam penggunaan alat kesehatan serta pelayanan kontrasepsi yang terstandar.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi proyek nasional Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI) yang digagas oleh Kementerian Kesehatan. Proyek ini bertujuan mengatasi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan primer, khususnya dalam pelayanan KB di fasilitas tingkat pertama. Pelatihan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta menekan angka putus pakai kontrasepsi.

Melalui pelatihan ini, diharapkan setiap fasilitas kesehatan di kabupaten/kota memiliki tenaga kesehatan yang terlatih dan siap memberikan pelayanan KB yang berkualitas. Pelatihan dilaksanakan secara swakelola tipe 2/3 dan mencakup seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat.

Pelaksanaan pelatihan ini juga merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sesuai arahan Gubernur Suhardi Duka, dalam penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kapasitas petugas kesehatan di lini terdepan.

Mengakhiri sambutannya, dr. Nursyamsi menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat menjadi langkah nyata dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Sulawesi Barat, serta memperkuat layanan kesehatan reproduksi yang bermutu dan merata.

Pemprov Sulbar Gelar Evaluasi Kelas Rumah Sakit, Dorong Standar Pelayanan Lebih Baik

0
Pemprov Sulbar Gelar Evaluasi Kelas Rumah Sakit, Dorong Standar Pelayanan Lebih Baik

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Evaluasi Kelas Rumah Sakit sebagai tindak lanjut atas rapat koordinasi bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 8 Juli 2025. Pertemuan ini bertujuan memastikan pemutakhiran data dan pemenuhan standar klasifikasi rumah sakit sesuai regulasi terbaru.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, dalam menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan. “Evaluasi ini adalah langkah strategis untuk memastikan seluruh rumah sakit memenuhi kriteria penetapan kelas berdasarkan kapasitas, jenis layanan, SDM, fasilitas, serta mutu pelayanan sebagaimana diamanahkan oleh Kementerian Kesehatan RI,” ungkapnya.

Menurut dr. Nursyamsi, kegiatan evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi momentum penting untuk merefleksi kekuatan dan kelemahan layanan secara menyeluruh. “Ini akan menjadi dasar kami dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk peningkatan pelayanan. Kami berkomitmen untuk memenuhi seluruh indikator yang menjadi acuan klasifikasi rumah sakit,” ujarnya.

Dari pertemuan ini, dirumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat, termasuk penyusunan rencana aksi perbaikan dan penguatan koordinasi dengan pihak terkait.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Direktur Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat, Direktur RS Mitra Manakarra, serta perwakilan dari BPJS Kesehatan Cabang Mamuju.

Kegiatan ini sejalan dengan Misi ke-3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter, serta merupakan bentuk konkret pelaksanaan arahan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas.

Dinas Kesehatan Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan memastikan seluruh fasilitas layanan kesehatan di wilayahnya mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Dinkes Sulbar Gelar Rakortek Penyusunan Anggaran 2026, Fokus pada Quick Wins “Sulbar Sehat”

0
Dinkes Sulbar Gelar Rakortek Penyusunan Anggaran 2026, Fokus pada Quick Wins “Sulbar Sehat”

Dalam rangka memperkuat perencanaan pembangunan kesehatan ke depan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Teknis Rancangan Anggaran Tahun 2026 di Aula Ammana Wewang, Kantor Dinas Kesehatan Sulbar, Selasa (23/7).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, dan dihadiri oleh seluruh Kepala Bidang, Kepala UPTD, serta para pengelola program dari berbagai lini Dinkes Sulbar. Kegiatan ini bertujuan mematangkan persiapan menghadapi asistensi Badan Anggaran DPRD serta penyusunan Rancangan APBD Tahun 2026.

Dalam arahannya, dr. Nursyamsi menekankan bahwa penyusunan anggaran tahun 2026 tidak sekadar bersifat administratif, tetapi menjadi penentu arah pembangunan kesehatan daerah yang lebih strategis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pesan Bapak Gubernur dalam kegiatan retret beberapa waktu lalu sangat jelas yaitu lakukan akselerasi dalam pencapaian target pembangunan kesehatan. Tahun 2025 dan 2026 harus menjadi tahun percepatan dan konsolidasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, penyusunan anggaran harus berpedoman pada visi-misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, terutama misi ketiga yaitu Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter. Misi ini diperkuat secara khusus melalui program unggulan Quick Wins “Sulbar Sehat”.

Sejumlah isu prioritas pembangunan kesehatan di Sulbar untuk tahun 2026 turut dibahas dalam rapat ini, antara lain perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, percepatan penanganan stunting, hingga peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan.

“Isu-isu ini harus kita rumuskan secara konkret dalam anggaran. Kita tidak bisa lagi bergerak biasa-biasa saja, karena tantangan kesehatan masyarakat terus berkembang,” ujar dr. Nursyamsi.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dalam menyiapkan program dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan nasional maupun prioritas daerah. Dengan perencanaan yang matang dan responsif, Dinkes Sulbar optimistis dapat mendukung penuh pencapaian Sulawesi Barat yang lebih maju, sehat, dan sejahtera.

Dinkes Sulbar Terima Kunjungan Tim DMGM Kemenkes RI, Sinergi Pusat Daerah Perkuat Deteksi Dini PTM

0
Dinkes Sulbar Terima Kunjungan Tim DMGM Kemenkes RI, Sinergi Pusat Daerah Perkuat Deteksi Dini PTM

Dalam upaya memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyambut kedatangan Tim Kerja Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik (DMGM) dari Direktorat P2PTM, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Rabu, 23 Juli 2025.

Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari fasilitasi dan supervisi implementasi program Deteksi Dini Faktor Risiko PTM di Provinsi Sulawesi Barat. Kehadiran tim pusat ini menjadi bentuk dukungan langsung terhadap pelaksanaan program nasional di daerah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan angka kejadian PTM yang terus meningkat.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa penanganan PTM harus menjadi prioritas bersama, mengingat angka kasus di Sulbar menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan.

“Data program PTM menunjukkan bahwa dari 66.729 orang yang diperiksa, 12.164 orang atau 18,2% masuk kategori Pra Hipertensi dan 13.262 orang atau 19,9% telah masuk kategori Hipertensi. Sementara dari 49.919 orang yang menjalani pemeriksaan gula darah, 3.817 atau 7,6% terdeteksi menderita diabetes mellitus,” ungkap dr. Nursyamsi.

Melihat tingginya prevalensi faktor risiko tersebut, ia menegaskan pentingnya intervensi yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan edukasi, promosi kesehatan, serta penguatan layanan skrining di seluruh fasilitas kesehatan.

Lebih lanjut, dr. Nursyamsi menekankan bahwa upaya ini sejalan dengan misi ketiga Panca Daya Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. “Kesehatan adalah fondasi utama dalam pembangunan SDM. Kita tidak bisa berbicara tentang produktivitas jika beban penyakit terus meningkat,” tegasnya.

Tim DMGM Kemenkes RI mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan Sulbar dalam mengimplementasikan program deteksi dini PTM serta keterbukaan daerah dalam menerima evaluasi dan masukan konstruktif. Diharapkan kunjungan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat strategi kolaboratif dalam pengendalian penyakit tidak menular di Sulbar.

Kegiatan ini juga menjadi pengingat pentingnya investasi berkelanjutan dalam kesehatan masyarakat, dengan menempatkan pencegahan sebagai garda terdepan menuju Indonesia yang lebih sehat.

Plt Kadinkes Sulbar Paparkan Evaluasi Kesehatan Haji 2025, Hipertensi Jadi Masalah Dominan

0
Plt Kadinkes Sulbar Paparkan Evaluasi Kesehatan Haji 2025, Hipertensi Jadi Masalah Dominan
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, memaparkan kebijakan dan hasil evaluasi pelaksanaan kesehatan haji tahun 1446 H/2025 M dalam acara Tasyakuran dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang berlangsung di Asrama Haji Transit Mamuju.
Dalam paparannya, dr. Nursyamsi Rahim menekankan bahwa penyelenggaraan kesehatan jemaah haji merupakan tanggung jawab bersama yang mengacu pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Evaluasi kesehatan haji tahun ini menunjukkan bahwa mayoritas gangguan kesehatan jemaah berasal dari penyakit kronis yang membutuhkan pengawasan dan pengendalian ketat. Hipertensi esensial (I10) tercatat sebagai penyakit terbanyak dengan 599 kasus, diikuti oleh hiperlipidemia, diabetes melitus tipe 2, dan penyakit jantung hipertensif.
“Data ini menunjukkan bahwa upaya skrining dini dan edukasi gaya hidup sehat harus ditingkatkan sebelum keberangkatan,” tegas dr. Nursyamsi.
Beberapa poin penting dalam pemaparan kadinkes antara lain:
– Istitaah kesehatan menjadi syarat wajib pelunasan BIPIH dan pemberangkatan ke tanah suci.
– Pemeriksaan kesehatan meliputi aspek fisik, mental, kognitif, dan kemampuan aktivitas harian (ADL).
– Terdapat empat kategori status istitaah kesehatan, termasuk jemaah yang memerlukan pendampingan dan jemaah yang tidak memenuhi syarat karena kondisi medis serius.
– Pemeriksaan kesehatan wajib dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan data dari BPJS maupun hasil skrining PTM.
– Pemerintah daerah kabupaten memiliki peran penting dalam pembentukan tim penyelenggara kesehatan jemaah haji, termasuk pembinaan dan pelaporan hasil pemeriksaan ke Siskohatkes.
Selain evaluasi capaian, dr. Nursyamsi juga menyampaikan pentingnya memperkuat peran serta tenaga medis dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji. “Tenaga kesehatan harus menjadi garda terdepan untuk memastikan jemaah dalam kondisi fit secara fisik dan mental, sehingga dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khusyuk,” ujarnya.
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan haji melalui peningkatan kompetensi tim, perbaikan sistem data, dan kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan pelaksanaan ibadah haji yang sehat, aman, dan bermartabat guna terwujudnya Visi Misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga yaitu Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.

Dinas Kesehatan Sulbar Siapkan Dua Inovasi Unggulan untuk IGA 2025

0
Dinas Kesehatan Sulbar Siapkan Dua Inovasi Unggulan untuk IGA 2025
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat  turut ambil bagian dalam upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang inovatif melalui partisipasi aktif dalam Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.10/3146/SJ tertanggal 18 Juni 2025.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Koordinasi Inovasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Rabu (23/7), di Ruang RPJMD Bapperida Provinsi Sulbar. Dalam kegiatan tersebut, Muh Saleh mewakili Dinas Kesehatan sebagai Tim Inovasi Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan dua inovasi unggulan yang akan diajukan untuk penilaian tahun ini, yakni Ma’silambi dan Si Ceting.
Keduanya merupakan inovasi yangdikembangkan Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat  penguatan upaya penurunan angka stunting di Sulawesi Barat.
“Inovasi Ma’silambi dan Si Ceting sejalan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulbar dalam penanganan stunting. Ini bukan sekadar program, tapi gerakan bersama untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan tangguh,” ujar dr. Nursyamsi.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penanganan stunting merupakan bagian strategis dalam visi pembangunan daerah “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam pilar Misi Panca Daya.
Rapat koordinasi ini menjadi forum penting bagi seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar, termasuk kesehatan, pendidikan, dan sosial, yang menjadi komponen utama dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah.
Melalui langkah ini, Sulawesi Barat terus memperkuat peran inovasi sebagai penggerak utama dalam pelayanan publik yang berdampak dan berkelanjutan.