Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Indahwati Nursyamsi bersama Perwakilan Bapperida Provinsi Sulawesi Barat dan Project Officer RSSH Adinkes Tonno Gazali menghadiri Pertemuan Nasional Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Tahun 2025 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada 29–31 Juli 2025.
Mengangkat tema “Penguatan Integrasi Program AIDS-Tuberkulosis Malaria (ATM) dalam Perencanaan dan penganggaran Daerah menuju Eliminasi dan Sistem kesehatan yang tangguh dan Berkelanjutan”, pertemuan ini menjadi forum penting bagi para pengambil kebijakan kesehatan daerah untuk mengkonsolidasikan strategi nasional dalam mengatasi berbagai hazard dan penyakit menular yang masih menjadi tantangan global, termasuk Tuberkulosis (TBC), HIV/AIDS, dan Malaria.
Dalam forum tersebut dibahas bahwa sejumlah penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia diantaranya HIV/AIDS berada di urutan ke-9 sebagai penyakit dengan beban tinggi, dengan temuan kasus infeksi baru mencapai sekitar 570 kasus.
Tuberkulosis (TBC) masih menempati peringkat kedua, dengan capaian pengobatan yang bervariasi antar provinsi.
Malaria, meski telah mengalami penurunan, Indonesia masih menempati peringkat ke-2 dunia, dengan lebih dari 900 kasus dilaporkan di sejumlah provinsi termasuk Sulbar.
Meski program penanganan seperti skrining, deteksi dini, respons cepat, hingga rehabilitasi telah berjalan, tantangan seperti stigma, penolakan pasien, dan lemahnya koordinasi lintas sektor masih menjadi hambatan besar.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Reduksi, eliminasi, hingga eradikasi penyakit-penyakit menular ini membutuhkan kemitraan yang kuat dengan lintas sektor, program, dan masyarakat,” ujar dr. Indahwati dalam sesi diskusi panel.
Beberapa tantangan besar yang diangkat termasuk Masih tingginya underreporting, terutama untuk malaria, Surveilans dan promosi kesehatan yang belum merata, Terbatasnya akses terhadap layanan HIV/AIDS di sejumlah kabupaten/kota dan Kurangnya pelibatan lintas sektor dan masyarakat dalam pengendalian penyakit menular.
Meski begitu, strategi penguatan telah mulai dijalankan, seperti Penguatan desa siaga dan pelibatan tenaga kesehatan dengan target kinerja (SKP), One Stop Service untuk TB mulai diterapkan di 3 Puskesmas percontohan, Akselerasi penanganan HIV melalui pendampingan ODIV, peningkatan dispensing ARV, dan kampanye sosial.
“Pertemuan ini sangat penting sebagai refleksi dan dorongan kolaborasi nyata dalam penanganan penyakit menular. Bagi Sulbar, hasil dari forum ini akan menjadi bahan penting dalam menyusun strategi daerah yang lebih adaptif dan inklusif,” tutup dr. Indahwati.
