Kabupaten Majene menjadi salah satu lokus penting dalam upaya percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat. Dalam kegiatan Workshop Implementasi Program PASTI PADU (Pencegahan dan Penanganan Stunting & Kemiskinan Ekstrem Terpadu) yang digelar di Majene, berbagai pihak hadir untuk memperkuat sinergi dan komitmen Bersama yang dilaksanakan di Kantor Bupati Majene, Selasa 05 Agustus 2025

Wakil Bupati Majene, Andi Rita Mariani, memimpin langsung jalannya kegiatan yang turut dihadiri para Kepala OPD lingkup Pemkab Majene serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Muh Ihwan.

Dalam sambutannya, dr. Muh Ihwan menegaskan bahwa tantangan stunting dan kemiskinan ekstrem di Sulbar bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut masa depan generasi. Ia menyampaikan bahwa Program PASTI PADU adalah bentuk tanggapan strategis atas meningkatnya prevalensi stunting di Sulbar yang kini mencapai 35,4%, serta angka kemiskinan ekstrem yang masih tinggi di atas rata-rata nasional.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa PASTI PADU merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun Sulawesi Barat yang sehat, sejahtera, dan setara.

“Ini bukan sekadar agenda tahunan. PASTI PADU harus kita gerakkan sebagai upaya kolektif yang menyentuh langsung rumah-rumah masyarakat. Kita butuh kerja lintas sektor, dari desa hingga provinsi,” tegas dr. Ihwan.

Sebagai bagian dari langkah nyata, dua wilayah di Kabupaten Majene ditetapkan sebagai lokus prioritas intervensi PASTI PADU tahun ini. Harapannya, pada 2026, program ini akan diperluas hingga menjangkau 60 desa/kecamatan di seluruh Sulbar.

Program ini secara langsung mendukung dua dari lima Panca Daya Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu Mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

Wakil Bupati Andi Rita Mariani menyambut baik komitmen ini dan menegaskan bahwa Pemkab Majene siap menjadi bagian dari solusi nyata dalam menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem di daerahnya.

“Kami di Majene berkomitmen untuk menyukseskan PASTI PADU. Dengan kerja bersama, kita pastikan anak-anak kita tumbuh sehat, kuat, dan memiliki masa depan yang cerah,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan ajakan kepada semua unsur OPD, kader Posyandu, tokoh masyarakat, hingga aparat desa untuk bergerak bersama dalam memastikan bahwa edukasi gizi, intervensi kesehatan, hingga bantuan sosial benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.

Kondisi stunting dan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat kini menjadi perhatian serius seluruh elemen pemerintahan. Data terbaru mencatat peningkatan prevalensi stunting dari 30,3% menjadi 35,4%, disertai angka kemiskinan ekstrem yang menembus 1,46%,  di atas rata-rata nasional sebesar 0,83%.

Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Workshop Implementasi Program PASTI PADU (Pencegahan dan Penanganan Stunting & Kemiskinan Ekstrem Terpadu) di Kabupaten Polewali Mandar sebagai bentuk penguatan komitmen lintas sektor. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S. Mengga, Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud, serta Wakil Bupati Andi Nursami Masdar.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Hj. Nursyamsi Rahim menekankan, PASTI PADU bukan sekadar program tahunan, tetapi harus menjadi gerakan besar yang melibatkan seluruh kekuatan masyarakat hingga ke tingkat desa.

“Kita tak bisa lagi bersikap biasa-biasa saja. Akar masalah stunting dan kemiskinan hanya bisa diurai dengan kerja kolektif yang menyentuh langsung rumah-rumah warga,” ujar dr. Nursyamsi.

Sebagai tindak lanjut konkret, dua desa di Polewali Mandar ditetapkan sebagai lokus prioritas intervensi tahun ini, yaitu Kelurahan Takatidung (Kecamatan Polewali) dan Desa Lampoko (Kecamatan Campalagian). Target besar telah dicanangkan, yakni perluasan program hingga menjangkau 60 desa/kecamatan se-Sulawesi Barat pada tahun 2026.

Program PASTI PADU juga dinilai sejalan dengan dua fokus utama pembangunan Sulbar yaiyu Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. serta Pembangunan SDM unggul dan berkarakter.

Melalui kolaborasi berbagai sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga sanitasi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat  mendorong agar setiap intervensi benar-benar terasa di tengah masyarakat. OPD, PKK, Baznas, TNI-Polri, tokoh masyarakat, hingga aparat desa diajak untuk bergerak serentak dalam satu visi  membangun masa depan anak-anak Sulbar yang sehat dan bebas dari stunting.

“Kita harus bergerak lebih cepat, lebih tepat. Tidak ada waktu lagi untuk menunda. Bersama-sama, kita bisa buktikan bahwa Sulbar mampu menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem secara nyata,” tegas dr. Nursyamsi.

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, turut memberikan pesan kuat agar PASTI PADU dijadikan simbol kerja bersama dalam membangun generasi emas Sulbar.

“Mari jadikan PASTI PADU sebagai semangat kolektif kita, agar anak-anak Sulbar tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang gemilang,” ungkapnya penuh harap.

Upaya penanganan stunting di Sulawesi Barat terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Bertempat di Aula Marasa Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Senin (4/8), Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, hadir dalam pertemuan strategis bersama yang dipimpin oleh Ketua TP PKK Sulawesi Barat, Ny. Harsinah Suhardi, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Rezky Murwanto.

Pertemuan ini menjadi ruang diskusi penting dalam membahas langkah-langkah konkret percepatan penurunan stunting, sekaligus memperkuat keterlibatan berbagai pihak dari tingkat provinsi hingga desa.

Nursyamsi menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Diperlukan keterlibatan aktif semua unsur, mulai dari kader Posyandu, PKK, BKKBN, pemerintah daerah, hingga masyarakat itu sendiri.

“Stunting adalah persoalan lintas sektor. Kita butuh komitmen bersama dan kerja nyata yang terintegrasi mulai dari intervensi gizi, edukasi keluarga, hingga perbaikan sanitasi lingkungan,” tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan cakupan pelayanan balita di Posyandu. Berdasarkan data  per Juni  2025, rerata capaian penimbangan balita di Sulawesi Barat baru mencapai 66% dari total sasaran 111.588 balita.

“Kita masih harus bekerja keras. Masih ada sekitar 34% balita yang belum terpantau status gizinya. Ini bisa menjadi potensi risiko stunting jika tidak segera diintervensi,” ujar Aditya dari Tim PASTI PADU yang hadir dalam rapat ini.

Sementara itu, Ketua TP PKK Sulbar, Ny. Harsinah Suhardi, menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong kader PKK agar aktif dalam kegiatan edukasi gizi keluarga, pola asuh anak, dan pemantauan rutin ke Posyandu. Di sisi lain, Kepala Perwakilan BKKBN, Rezky Murwanto, menegaskan peran penting program  membangun keluarga sehat sebagai fondasi penurunan stunting.

Pertemuan ini ditutup dengan kesepakatan bersama untuk memperkuat integrasi program kerja, memperluas edukasi masyarakat, dan mempercepat pencapaian target penimbangan balita secara maksimal di atas 85% pada tahun ini.

Upaya  meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Sulawesi Barat terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pada Senin (4/8), Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menerima kunjungan audiensi dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sulbar, Kombes Pol dr. Effri Susanto bersama rombongan.

Pertemuan yang berlangsung hangat ini membahas sinergi program antara Dinas Kesehatan dan Biddokkes Polda Sulbar, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dalam pemaparannya, dr. Effri menjelaskan bahwa program Biddokkes saat ini memfokuskan pada penanganan stunting, peningkatan gizi anak, serta edukasi tentang budaya belajar sejak dini.

Menanggapi hal tersebut, dr. Nursyamsi menyambut baik inisiatif Biddokkes Polda Sulbar dan menyampaikan bahwa kolaborasi ini sangat sejalan dengan semangat Program PASTI PADU (Pencegahan dan Penanganan Stunting & Kemiskinan Ekstrem Terpadu) yang saat ini tengah digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung program Biddokkes yang beririsan langsung dengan program PASTI PADU. Ini menjadi bukti nyata bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus melibatkan semua unsur, termasuk aparat kepolisian,” jelas dr. Nursyamsi.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas keterlibatan aktif jajaran Dokkes Polda Sulbar dalam membantu pemerintah daerah membangun Sulawesi Barat yang sehat dan sejahtera.

“Terima kasih atas dukungannya dalam membangun Sulbar. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” tutup dr. Nursyamsi.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperluas cakupan program Kesehatan di wilayah – wilayah Sulawesi Barat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal ini ditegaskan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, saat memberikan laporan penyelanggara kegiatan Workshop Implementasi Program Pencegahan dan Penanganan Stunting & Kemiskinan Ekstrem Terpadu (PASTI PADU) yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Mamuju, Senin (4/8).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Mamuju, perwakilan Tim Penggerak PKK, Baznas, serta unsur pemerintah desa dan kecamatan dari lokus PASTI PADU.

Dalam sambutannya, dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa stunting dan kemiskinan ekstrem harus menjadi fokus utama seluruh sektor. Ia menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya prevalensi stunting di Sulbar menjadi 35,4%, naik dari 30,3% tahun sebelumnya. Sementara angka kemiskinan ekstrem di Sulbar tercatat sebesar 1,46%, lebih tinggi dibandingkan angka nasional 0,83%.

“Kita tidak boleh lagi menganggap PASTI PADU sebagai program biasa. Ini harus menjadi gerakan kolektif lintas sektor yang berkelanjutan,” tegas dr. Nursyamsi. Ia mengutip arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bahwa “tidak boleh ada anak-anak Sulbar yang tumbuh tanpa gizi cukup dan akses kesehatan memadai. Semua OPD harus bergerak dalam semangat kolaborasi.”

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulbar menetapkan dua desa lokus prioritas di Kabupaten Mamuju, yakni Kelurahan Bebanga di Kecamatan Kalukku dan Desa Botteng Utara di Kecamatan Simboro. Keduanya menjadi pilot project intervensi awal PASTI PADU tahun ini. Diharapkan, pada tahun 2026 jumlah lokus akan diperluas hingga mencakup 60 desa/kecamatan di seluruh Sulbar.

Nursyamsi juga mengajak seluruh pihak dari OPD, PKK, Baznas, TNI/Polri, tokoh masyarakat, hingga perangkat desa untuk memastikan bahwa setiap bentuk intervensi, mulai dari gizi, sanitasi, pendidikan, hingga perlindungan sosial yang  benar-benar sampai ke rumah-rumah warga yang membutuhkan.

“Kita harus bertindak lebih cepat dan tepat. Dengan kolaborasi dan kerja nyata, saya yakin kita bisa menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Sulbar secara signifikan,” tutupnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan resmi workshop oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju.