Dalam rangka peningkatan akses terhadap layanan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) yang berkualitas, berkelanjutan, dan sesuai standar, Kementerian Kesehatan RI melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melaksanakan kegiatan sosialisasi penerapan District-Based Public Private Community Partnership (PPCP). Kegiatan ini diadakan mulai tanggal 4 hingga 7 Juni 2024 di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh perwakilan dari 38 provinsi se-Indonesia.
Penerapan PPCP di fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, dokter praktik mandiri, apotek, dan laboratorium merupakan langkah strategis untuk memperluas akses terhadap layanan HIV/AIDS dan IMS yang berkualitas. Melalui integrasi layanan dan pembangunan jejaring di tingkat kabupaten/kota, jumlah layanan HIV sesuai standar dapat ditingkatkan, termasuk integrasi dalam sistem pencatatan dan pelaporan yang efektif.
Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mendiskusikan penerapan PPCP, dengan fokus pada peningkatan akses layanan bagi orang yang membutuhkan melalui mekanisme kerja sama antara berbagai fasilitas dan penyedia layanan kesehatan.
Perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bidang P2 dan Pengelola Program HIV, menyatakan, “Dengan adanya sosialisasi ini, penerapan District-Based Public Private Community Partnership untuk layanan HIV dan IMS bertujuan untuk meningkatkan akses layanan bagi orang yang membutuhkan. Melalui kerja sama ini, diharapkan semua fasilitas dan penyedia layanan kesehatan dapat berpartisipasi dalam jejaring, sehingga semua orang yang terinfeksi HIV dapat ditemukan sedini mungkin, diobati sesuai standar dengan virus tersupresi, serta tercatat dalam Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) yang diterapkan secara nasional.”
Implementasi PPCP diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan HIV/AIDS dan IMS di seluruh Indonesia, memastikan bahwa semua orang yang terinfeksi mendapatkan perawatan yang tepat dan tercatat secara efektif dalam sistem nasional. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan dan menekan angka penyebaran HIV/AIDS dan IMS di Indonesia.
