Mamuju – Tim Kerja Krisis Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Pelatihan Jitupasna (Joint Needs Assessment) yang dilaksanakan oleh PPSDM Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kegiatan ini berlangsung sejak 15 hingga 19 September 2025 bertempat di Marasa Corner, Mamuju.
Pelatihan Jitupasna diikuti oleh berbagai unsur multi-sektor, dari perangkat daerah, dan lembaga kebencanaan, Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dalam melakukan perhitungan angka kerugian dan dampak pasca bencana, yang selanjutnya menjadi bahan perencanaan dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi daerah terdampak.
Kehadiran Tim Kerja Krisis Kesehatan Sulbar dalam pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam aspek pelayanan kesehatan darurat, pengendalian risiko, serta pemulihan layanan kesehatan pasca bencana.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr.Nursyamsi Rahim Menugaskan tim krisis kesehatan provinsi sebagai peserta pelatihan menyampaikan bahwa pelatihan ini sangat penting bagi tenaga kesehatan agar lebih siap menghadapi situasi darurat. “Dalam setiap bencana, sektor kesehatan selalu menjadi salah satu yang paling terdampak. Melalui Jitupasna, kita dapat menghitung secara tepat kerugian dan kebutuhan di bidang kesehatan, sehingga perencanaan rekonstruksi dan rehabilitasi dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Dengan begitu, pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjamin meski dalam kondisi pasca bencana,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi multi-sektor melalui pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan daerah yang lebih tangguh menghadapi bencana. “Kita berharap seluruh peserta mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat, sehingga Sulawesi Barat semakin siap dan sigap dalam penanganan krisis kesehatan,” tambahnya.
Dengan pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di lapangan, sehingga proses penanganan pasca bencana dapat lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung pada percepatan pemulihan masyarakat, sesuai arah pembangunan daerah.
