Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan penurunan stunting melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif di Puskesmas Pembina Desa Lokus Pasti Padu. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Pendapingan Indikator Sulbar Sehat yang melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Puskesmas yang dilaksanakan di Puskesmas Tampadang Mamuju, 28 Agustus 2025
Beberapa isu krusial mencuat dalam forum tersebut, antara lain rendahnya capaian ASI eksklusif meskipun program konseling menyusui melalui Mother and Child Assistance (MCA) sudah berjalan, belum maksimalnya pelaksanaan kelas ibu hamil akibat kurangnya keterlibatan gizi dan promkes, hingga kendala pada program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal. Selain itu, distribusi mineral mix yang belum tersedia di pasaran juga menjadi catatan penting.
Agustina Uta Tabangkalua, pengelola Program Gizi DInas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat , menyampaikan bahwa masih terdapat Posyandu di desa yang bangunannya belum sesuai standar.
“Perlu dukungan dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi untuk memperkuat desa dalam menyediakan sarana Posyandu yang layak,” ujarnya.
Dinas Kesehatan menilai bahwa penanganan stunting tidak cukup hanya dengan pemberian makanan tambahan, melainkan juga membutuhkan manajemen program yang lebih optimal, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemantauan ketat terhadap 14 indikator intervensi spesifik dan sensitif.
Beberapa indikator yang masih perlu percepatan antara lain cakupan ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, pemantauan pertumbuhan balita, serta konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja. Sementara itu, indikator lain seperti skrining anemia pada remaja dan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet tambah darah menunjukkan capaian yang cukup baik meski masih di bawah target 2025.
Selain menghadapi keterbatasan SDM di lapangan di mana bidan dan tenaga gizi harus mengelola banyak aplikasi seperti Sigizi Kesga, Pelita Kesmas, e-PPGBM, hingga ASIK. Selain itu dalam forum diskusi pasca pelaksanaan OJT oleh Pengelola Program Provinsi, Kabupaten dan Puskesmas hasil yang ditemukan adalah perlunya advokasi ke pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan penguatan posyandu dan keberlanjutan program yang menjadi kewenangan desa.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting akan berhasil jika seluruh pihak terlibat aktif.
“Apapun programnya, Promosi Kesehatan harus selalu menjadi mitra penggerak. Kunci utamanya adalah optimalisasi 14 indikator intervensi spesifik dan sensitif agar kita dapat mencegah munculnya kasus stunting baru,” tegasnya.
Dengan langkah terukur ini, Dinas Kesehatan berharap upaya bersama di tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa dapat mempercepat terwujudnya Sulbar Sehat, Maju, dan Sejahtera sesuai harapan Gubernus Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.
