Dalam upaya memperkuat arah pembangunan kesehatan di tahun 2026, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Pembahasan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 pada tanggal 18–19 Juni 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan, Asran Masdy, bersama para Kepala Bidang dan seluruh pimpinan UPTD lingkup Dinkes Sulbar.
Rapat ini menjadi momen strategis dalam merumuskan prioritas program dan kegiatan yang adaptif terhadap tantangan kesehatan daerah, seperti masih tingginya prevalensi stunting (35,8%), kematian ibu dan bayi, serta ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah.
Dalam paparannya, Asran Masdy menyampaikan bahwa perencanaan tahun 2026 diarahkan untuk menjawab isu-isu besar, antara lain peningkatan akses layanan kesehatan dasar, percepatan penurunan stunting, dan penguatan sistem kesehatan pascapandemi.
“Kami menempatkan transformasi layanan primer dan peningkatan gizi ibu-anak sebagai prioritas utama tahun 2026. Ini selaras dengan target Universal Health Coverage 100 persen di Sulbar serta komitmen kuat dalam mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera,” tegas dr. Asran Masdy.
Lebih dari Rp272 miliar dianggarkan untuk menjalankan berbagai program prioritas, di antaranya:
1. Intervensi gizi ibu dan anak,
2. Penguatan layanan rujukan penyakit katastropik seperti jantung dan stroke,
3. Kontrak kerja dokter spesialis untuk rumah sakit daerah,
4. Pengadaan alat deteksi TBC dan logistik penyakit tidak menular,
5. Layanan kesehatan bergerak untuk daerah terpencil dan kepulauan.
Dengan semangat kolaborasi, Dinas Kesehatan Sulbar memastikan bahwa seluruh program akan berbasis data, terintegrasi, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Perencanaan tahun 2026 juga diharapkan mampu menjawab tantangan bonus demografi dan mempercepat perbaikan indikator kesehatan daerah.
“Tidak boleh ada lagi masyarakat Sulbar yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan. Kami memastikan, tahun 2026 adalah momentum percepatan,” tambah Asran.
Rapat pembahasan ini sekaligus menjadi langkah awal konsolidasi internal, sebelum rencana kerja ini diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dibahas bersama mitra lintas sektor.
