Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi termuda ke dua yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang sedang tumbuh dan berusaha mensejajarkan diri dengan provinsi lainnya. Provinsi Sulawesi Barat memiliki permasalahan kesehatan yaitu masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) 14,5/1000 Kelahiran hidup pada tahun 2012 dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan 180/100.000 Kelahiran hidup, dimana permasalahan tersebut telah menjadi perhatian utama pemerintah provinsi Sulawesi Barat sehingga dalam RPJMDnya meletakkan sebagai salah satu Prioritas Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. Menyadari permasalahan tersebut, TP PKK Provinsi Sulawesi Barat terpanggil dan berpartisipasi untuk ikut secara bersama dalam menurunkan AKI dan AKB. Di Provinsi Sulawesi Barat telah lahir suatu program yang dikenal yaitu Bangunmandar sebagai sebuah inovasi pembangunan pada tingkat provinsi yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan terutama pada desa miskin yang diharapkan dapat berjalan secara bersama dalam mendukung upaya tingkat pembangunan kabupaten untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian desa dalam meningkatkan status kesehatan desa sesuai potensinya melalui sinergi antara program pemerintah daerah dengan fasilitasi keberdayaan masyarakat. Program Bangunmandar ini merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui penggalian potensi pada masyarakat desa, program ini juga telah didukung Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014.
Beberapa strategi dan kegiatan telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat dan telah mencetuskan suatu Gerakan Gizi Partisipatif Bangunmandar Sehat yang bertujuan untuk membantu Masyarakat dan Posyandu dalam memperbaiki atau memaksimalkan kemampuan penyelenggaraan dan cakupan intervensi/program gizi dan pelayanan kesehatan ibu yang mempunyai masalah gizi/kesehatan tertentu yang dilaksanakan pada desa Bangunmandar.
Gerakan Gizi pada program Bangunmandar Sehat dengan melibatkan Desa sebagai pelaku utama seperti Kepala Desa, TP PKK Desa, Kader Posyandu. Gerakan Gizi Partisipatif akan membantu mengidentifikasi masalah pada tingkat keluarga, kemudian bersama–sama dengan tim di tingkat desa memetakan dan membuat denah rumah keluarga yang memiliki masalah gizi sehingga memudahkan bagi tim desa untuk melakukan intervensi yang tepat.
