Mamuju, 25 April 2025, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, drg. Asran Masdy, secara resmi membuka kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Jumlah Peserta Awal dan Besaran Iuran PBPU dan BP Pemda Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, drg. Asran Masdy menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam memastikan validitas data peserta dan kesesuaian besaran iuran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Kegiatan ini sangat strategis untuk memastikan keakuratan data peserta JKN dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemda. Dengan data yang valid dan terverifikasi, kita bisa memastikan masyarakat memperoleh haknya secara adil dan optimal,” ujar drg. Asran.
Pertemuan ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor, termasuk perwakilan dari BPJS Kesehatan, BPKAD, Dinas Sosial, serta instansi teknis lainnya, guna menyelaraskan data peserta JKN yang didanai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta menyepakati besaran iuran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Diharapkan, hasil rekonsiliasi ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan anggaran dan evaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Sulawesi Barat.
