Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, di unit manakah bisa berkontribusi pada Dinas Kesehatan?

0
3938

Pada tanggal 8 April 2021 yang lalu,
sebanyak 16 orang Staf Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat resmi dilantik
menjadi Pejabat Fungsional Administrator Kesehatan. Hal tersebut secara
legalitas tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor :
820/58/2021 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional melalui
Penyesuaian/Inpassing. Lalu setelah pelantikan tersebut, lantas di unit manakah
seharusnya para pemangku jabatan fungsional Administrator Kesehatan bekerja di
Dinas Kesehatan Provinsi?

Merujuk pada hasil pemetaan jabatan pada
Peraturan Menteri Kesehatan No. 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota diketahui bahwa
kebutuhan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan tidak muncul pada unit
kerja Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Seksi kesehatan
lingkungan. Namun demikian, hal tersebut menjadi kontradiktif bila kita melihat
rincian kegiatan seorang Administrator Kesehatan yang tertera pada Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 tentang
Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya yang sampai saat
ini masih dipedomani oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Administrator Kesehatan di Indonesia. Dalam peraturan Kepmenpan tersebut
dituliskan salah satu unsur kegiatannya dalam pelayanan administrasi
kesehatan  adalah terkait program
lingkungan, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat. Artinya, seorang
administrator kesehatan dapat melakukan pekerjaan dan mengumpulkan angka
kreditnya sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di
unit kerja yang memiliki tugas pokok terkait program kesehatan lingkungan dan
program promosi & pemberdayaan masyarakat dari sisi pelayanan administrasi
kesehatan.

Oleh karena itu, menurut penulis perlu
dilakukan pengkajian kembali oleh pengambil kebijakan terkait melalui
harmonisasi dan sinkronisasi beberapa peraturan yang saling beririsan khususnya
dalam pengelolaan dan penugasan pemangku Jabatan Fungsional Adminstrator
Kesehatan di Dinas Kesehatan sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam
pemenuhan kebutuhan jenis tenaga fungsional administrator kesehatan di unit
organisasi tertentu seperti Dinas Kesehatan Provinsi dan yang paling penting
tentunya tidak menjadi penghambat dalam pengembangan karir seorang pejabat
fungsional adminstrator kesehatan yang seyogyanya dapat berkontribusi dalam
pelaksanaan pelayanan administrasi kesehatan pada program lingkungan, perilaku
& pemberdayaan masyarakat di Dinas Kesehatan.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here