Dinas Kesehatan Polewali Mandar gelar pertemuan SPM Kesehatan

0
784

Bertempat di Café
Batistuta Polewali Mandar, Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar melakukan pertemuan
sinkronisasi data Standarisasi Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan lingkup
Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 20 Oktober 2020.

Kegiatan yang
dilaksanakan selama 1 hari ini bertujuan untuk melakukan Sosialisasi dan
Advokasi Implementasi Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten kepada Dinas
Kesehatan dan jajarannya dan sosialisasi perhitungan kebutuhan anggaran
kegiatan sesuai indikator SPM.

Peraturan
Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), semakin
memperkuat implementasi penerapan SPM di daerah, dimana Pemerintah kabupaten
wajib menerapkan SPM bidang kesehatan.

SPM juga akan
berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan Performance Based
Budgeting bidang kesehatan dalam proses perencanaan dan penganggaran di kabupaten.

Kegiatan yang
diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Polewali Mandar ini menghadirkan Narasumber
dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Badan Pusat Statistik Polewali
Mandar dan Dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Peserta kegiatan adalah para
kepala Puskesmas dan pengelola SPM Kesehatan Puskesmas se Kabupaten Polewali
Mandar dan beberapa pengelola program teknis di Dinas Kesehatan Kabupaten.

Dalam kegiatan
ini tim Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan 2 poin utama yaitu
terkait Peraturan Menteri Kesehatan dan tools penyusunan penganggaran berbasis
SPM dengan menggunakan tools ecosting SPM.

Dalam Permenkes
Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Penerapan SPM  Bidang Kesehatan terdapat 12 variabel SPM
yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu :

  1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
  2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
  3. Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir
  4. Pelayanan Kesehatan Balita
  5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
  6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
  7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
  8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
  9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
  10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa
    Berat
  11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
  12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko
    terinfeksi HIV

Mengingat SPM
adalah  penyediaan kebutuhan  dasar secara minimal  bagi warga negara, maka  seluruh warga negara  penerima harus  memperolehnya 
pelayanan minimal  bidang
kesehatan (100 %).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here