Bertempat di Café
Batistuta Polewali Mandar, Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar melakukan pertemuan
sinkronisasi data Standarisasi Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan lingkup
Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 20 Oktober 2020.
Kegiatan yang
dilaksanakan selama 1 hari ini bertujuan untuk melakukan Sosialisasi dan
Advokasi Implementasi Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten kepada Dinas
Kesehatan dan jajarannya dan sosialisasi perhitungan kebutuhan anggaran
kegiatan sesuai indikator SPM.
Peraturan
Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), semakin
memperkuat implementasi penerapan SPM di daerah, dimana Pemerintah kabupaten
wajib menerapkan SPM bidang kesehatan.
SPM juga akan
berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan Performance Based
Budgeting bidang kesehatan dalam proses perencanaan dan penganggaran di kabupaten.
Kegiatan yang
diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Polewali Mandar ini menghadirkan Narasumber
dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Badan Pusat Statistik Polewali
Mandar dan Dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Peserta kegiatan adalah para
kepala Puskesmas dan pengelola SPM Kesehatan Puskesmas se Kabupaten Polewali
Mandar dan beberapa pengelola program teknis di Dinas Kesehatan Kabupaten.
Dalam kegiatan
ini tim Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan 2 poin utama yaitu
terkait Peraturan Menteri Kesehatan dan tools penyusunan penganggaran berbasis
SPM dengan menggunakan tools ecosting SPM.
Dalam Permenkes
Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Penerapan SPM Bidang Kesehatan terdapat 12 variabel SPM
yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu :
- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa
Berat - Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko
terinfeksi HIV
Mengingat SPM
adalah penyediaan kebutuhan dasar secara minimal bagi warga negara, maka seluruh warga negara penerima harus memperolehnya
pelayanan minimal bidang
kesehatan (100 %).
