Dukungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam Program Keluarga Berencana

0
1639

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dinyatakan bahwa Pelayanan KB merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif. Selama masa transisi menuju universal health coverage pada tahun 2019, maka pelayanan KB bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN, dapat dibiayai dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pelayanan KB yang dijamin meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, tubektomi termasuk komplikasi KB bekerjasama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana.

Mengacu pada Permenkes No 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan bidan desa.Sementara Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Sesuai dengan Permenkes Nomor 71 tahun 2013, tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berdasarkan cara pembayaran dalam JKN, maka Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Dinas Kesehatan dalam mendukung keberhasilan Program Kependudukan senantiasa memberikan dukungan dalam pemenuhan fasilitas berupa tenaga, Sarana Prasarana dan Anggaran sebagai bentuk komitmen ikut serta mendukung Nawacita yakni dalam  hal meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.  Kedepan penduduk Sulawesi Barat  diharapkan menjadi SDM yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Karena itu, Kepala Dinas Kesehatan dr. Achmad Azis,M.Kes dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan kesehatan Ibu dan anak meminta agar segenap  jajarannya senantiasa meningkatkan koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam mendukung program kependudukan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here